Nasional

PT Bumigas Energi Polisikan Deputi Pencegahan KPK

PT Bumigas Energi Polisikan Deputi Pencegahan KPK
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (Foto: Istimewa)

Jakarta, MJNewsPT Bumigas Energi melaporkan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat rekomendasi dengan nomor laporan LP/B/0895/X/2019/Bareskrim.

Penasihat Hukum PT Bumigas Energi, Boyamin Saiman mengatakan bahwa Pahala Nainggolan memalsukan surat terkait perkara dugaan tindak pidana perdata antara PT Bumigas Energi dan PT Geo Dipa.

Menurut Boyamin, surat rekomendasi tersebut tidak seharusnya dikeluarkan oleh KPK, karena kasus tersebut bukanlah perkara tindak pidana korupsi, melainkan perkara perdata.

“Dia itu kan Deputi Pencegahan, mau cegah yang mana. Ini kan tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi, jadi jelas tidak punya kewenangan Pahala Nainggolan mengeluarkan surat itu. Makanya saya laporkan hal ini ke Bareskrim,” kata Boyamin di Jakarta, Sabtu (8/2/2020).

Baca Juga:  Pemerintah Diminta Turunkan Pungutan Ekspor Sawit

Dia menjelaskan bahwa surat rekomendasi diduga palsu tersebut telah merugikan kliennya, karena surat tersebut dijadikan salah satu bukti oleh PT Geo Dipa untuk menggugat PT Bumigas Energi ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Menurut Boyamin, di dalam surat itu disebutkan bahwa rekening tidak bisa dibuka karena sudah 7 tahun dan disampaikan bahwa PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening yang masih aktif maupun sudah tutup di HSBC Indonesia.

“Lalu gugatan itu dikabulkan dengan bukti surat dari Pahala Nainggolan. Itu ada kalimat rekening yang tidak bisa dibuka itulah yang membuat pihak sebelah menang,” katanya.

Boyamin menceritakan bahwa PT Bumigas Energi telah menjalin kerja sama dengan PT Geo Dipa, di mana kliennya dijanjikan bakal diberikan izin untuk mengelola tambang panas bumi.

Baca Juga:  KEMLU SERAHKAN 3 WNI YANG DIBEBASKAN DARI PENYANDERAAN DI FILIPINA KEPADA KELUARGA

Namun, kerja sama itu dibatalkan secara sepihak oleh PT Geo Dipa karena PT Bumigas Energi tidak menjalankan proyek tersebut dan menggugatnya ke BANI. Padahal, menurut Boyamin PT Geo Dipa hingga kini belum juga memberikan izin untuk mengelola tambang panas bumi tersebut.

“Lah terus kalau klien saya garap itu, kemudian langsung ditangkap karena tuduhan menambang secara ilegal gimana?. Harusnya kan dapat izin dulu dong,” ujarnya.

Secara terpisah, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengakui dirinya telah dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait perkara tersebut dengan tuduhan membuat surat keterangan palsu. Namun, dia membantah bahwa surat itu palsu, karena surat tersebut dikeluarkan atas nama Pimpinan KPK.

“Itu surat dinas dan surat itu atas nama pimpinan,” katanya.[smd]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close