Nasional

Kejadian Kasus Suap KPU, Stigma Partai Penguasa Haus Kekuasaan Kian Benar

Kejadian Kasus Suap KPU, Stigma Partai Penguasa Haus Kekuasaan Kian Benar
Praktisi hukum Dr. Hendra Karianga, SH. (Foto: istimewa)

JAKARTA, MJNewsOTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner KPU Pusat, Wahyu Setiawan terkait suap kursi DPR RI turut menyeret nama Hasto Kristiyanto, Sekjend PDIP.

Saat ini, PDIP merupakan partai penguasa sehingga stigma bahwa partai penguasa selalu haus kekuasaan semakin mendekati kebenaran. Hal itu disampaikan oleh akademisi dan praktisi hukum Dr. Hendra Karianga, SH.

Dari dulu jaman orde baru ketika Golkar berkuasa juga selalu ada yang kena kasus korupsi, di era reformasi ketika Demokrat berkuasa hal yang sama terjadi dan sekarang terulang lagi pada PDIP, hampir mendekati kebenaran stigma yang berkembang diluar bahwa partai penguasa selalu haus kekuasaan,katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Guru Besar dari Universitas Khairun Ternate ini menuturkan, korupsi dan politik di Indonesia ibarat gunung es yang terus mencair. Terbukti di setiap pergantian era kepemimpinan, partai-partai yang berkuasa selalu tersandung OTT oleh KPK.

Baca Juga:  CEO Seknas: Temuan Ribuan Formulir C1 di Menteng Adalah Fitnah Kepada Pihaknya

Secara teoritik politik selalu berdimensi keluasan dan kekuasaan itu juga cenderung korup,ujarnya.

Hendra menambahkan, dalam menghadapi persoalan korupsi KPK harus terus berpegang teguh pada prinsip-prinsip negara hukum agar mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.

Apalagi KPK sekarang lebih kuat karena di awasi oleh dewan pengawas yang cukup kredibel, tandasnya.

Sekedar informasi, KPK baru saja melakukan OTT terhadap Komisioner KPU Pusat, Wahyu Setiawan. Bersama Wahyu, KPK juga menetapkan tersangka lain yakni Agustiani Tio Fridelina, Mantan Anggota Bawaslu yang merupakan orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku, Caleg PDI Perjuangan dan Saeful, staff sekretariat PDIP.

Dalam kasus ini, Harun diduga menyuap Wahyu melalui Tio untuk menjadi Anggota DPR Penganti Antar Waktu (PAW) menggantikan caleg yang meninggal, Nazarudin Kiemas.

Sebagai imbalan, Wahyu meminta uang jasa Rp900 juta.”Dilakukan duakali proses pemberian, pertengahan dan akhir Desember 2019,” kata Wakil Ketua KPK, Lilik Pintauli Siregar dalam konfrensi persnya di di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca Juga:  Lolosnya Irjen Antam Sebagai Capim KPK Melalui Seleksi Kredibel dan Profesional

Dari jumlah tersebut, Rp400 juta dalam bentuk dolar Singapura dipegang Tio untuk Wahyu. Saat akan diberikan pada Rabu (8/1/2019) kemarin, KPK langsung menangkap Wahyu dan Tio, serta Harun dan Saeful.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Tio sebagai penerima disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Harun dan Saeful disangka pasal Pemberi yakni Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [mkp]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close