NasionalOpiniPendidikan

Beberapa Segi Perkembangan PSI tahun 1950-an

Oleh: Pradipto Niwandhono, Dosen Universitas Airlangga

Beberapa Segi Perkembangan PSI tahun 1950-anDalam dua tahun pertama sejak pembentukannya pada bulan Februari 1948, Partai Sosialis Indonesia (PSI) hampir tidak melakukan aktivitas apapun terkait organisasi meski para figur utamanya menempati sejumlah peran kunci. Sejak Sutan Sjahrir mundur dari jabatan perdana menteri dan tidak lagi aktif dalam diplomasi internasional pasca-Renville, ia lebih mencurahkan perhatian dan aktivitasnya sebagai intelektual pemikir dari partai yg dibentuk oleh kelompok pengikutnya tersebut. Beberapa aspek paling penting dari perkembangan PSI pasca revolusi meliputi hal2 berikut: (1) Reformulasi ideologis dan konsepsi tentang sosialisme demokratis / kerakyatan (2) Mengubah karakter partai kader menjadi partai yg memiliki basis massa secara tak langsung melalui organisasi2 bawahan (3) Partisipasi dalam merumuskan sosialisme ‘Asiatik’ yg berbeda dengan sosial demokrasi Eropa (4) Pertentangan dengan kaum komunis dan para ‘penggalang solidaritas’ di kalangan nasionalis, dan oposisi PSI terhadap Sukarno

 

Reformulasi ideologi sosialis

Setelah pertemuan puncak pimpinan PSI pada awal 1950, partai memutuskan untuk mengadakan kongres pertama yg akan memutuskan dasar ideologis dan struktur kerja organisasi partai yg baru. Pada Februari 1952, kongres pertama diadakan di Bandung dengan jumlah keanggotaan sekitar 3000 anggota tetap dan 14.000 calon anggota. Keputusan paling penting kongres adalah menghapus konsep ‘perjuangan kelas’ dan referensi ideologis pada Marx dan Engels, kecuali sebagai salah satu referensi teoretis untuk memecahkan masalah2 sosial ekonomi masyarakat. Partai menyatakan komitmennya pada ‘sosialisme demokratis’ yg berlandaskan prinsip penghargaan pada kemanusiaan (humanitarianisme)

Konsekuensi dari dihapuskannya asas Marxis (meski dalam term ‘revisionis’) dari konstitusi / anggaran dasar partai bagi pengamat luar ialah: kekaburan ideologis PSI. Menurut Herb Feith ideologi PSI ‘lebih banyak mengandung unsur Fabianisme daripada Marxisme’. Sikap resmi PSI tentang sosialisme demokratik ialah bahwa ‘sosialisme yg dihadapi masyarakat Asia atau Dunia Ketiga berbeda dengan kaum sosial-demokrat Eropa Barat’. Pada masyarakat Asia prakapitalis, tugas kaum sosialis bukan terutama mendukung perjuangan kelas pekerja dan pengambilalihan sarana produksi oleh negara menjadi milik masyarakat, akan tetapi untuk mengembangkan sarana produksi dan mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi terencana dan ekonomi campuran. Kecenderungan Sjahrir pada pendekatan yg mirip Fabian Society di Inggris terlihat dari bagaimana ia membentuk PSI menjadi partai kader yg berfungsi sebagai kelompok pemikir (brain-trust), basis sosial kaum menengah profesional, dan memiliki hubungan2 yg tidak langsung dengan gerakan pekerja. Demikian pula dengan ekonom dan menteri perindustrian dan perdagangan waktu itu, Sumitro Djojohadikusumo, preferensinya pada negara kesejahteraan Keynesian juga jelas terlihat.

 

Antara partai kader dan massa

Dalam struktur organisasi, PSI mengikuti tradisi partai kader yg diwarisi dari para anggota lama Pendidikan Nasional Indonesia di tahun 1930-an. Keanggotaan partai terdiri dari anggota tetap dan calon anggota dimana selama masa pemagangan, para calon akan dinilai level pemahamannya akan prinsip ideologis dan disiplin partai, sebelum dilantik menjadi anggota tetap. Dengan tingkat keketatan cukup tinggi tentu tidak diharapkan PSI menjaring jumlah pengikut besar dan bersaing dengan partai2 besar. Bahkan dibandingkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yg baru saja memulihkan diri dari kehancuran pasca pemberontakan di Madiun tahun 1948, peningkatan jumlah pengikut PSI relatif kecil.

Baca Juga:  BPPT ungkap deformasi bawah laut sebabkan tsunami Sulteng

Akan tetapi mendekati pemilu 1955, PSI mulai melebarkan pengaruhnya melalui organisasi2 ‘satelit’ baik dalam serikat buruh, asosiasi kaum tani, kepemudaan dan mahasiswa disamping jurnalisme. Pada Mei 1953, federasi buruh KBSI (Kongres Buruh Seluruh Indonesia) dibentuk oleh serikat2 buruh nasionalis dan sosialis. Kemudian dengan pecahnya aliansi kedua kubu setelah terbentuknya kabinet Ali pertama, serikat2 buruh yg berafiliasi dengan PNI memisahkan diri sehingga federasi tersebut otomatis dikuasai mereka yg berhaluan sosialis – meski secara formal KBSI bersifat independen.

Selain serikat buruh, upaya PSI untuk memantapkan dukungan dari arus bawah juga dilakukan melalui asosiasi kaum tani, Gerakan Tani Indonesia (GTI) yg merupakan organisasi sempalan non-komunis dari BTI (Barisan Tani Indonesia) dan didirikan oleh Moch. Tauchid pada September 1953.

Pada kongres kedua partai (Juni 1955) dimana PSI memutuskan untuk ikut dalam pemilu, kondisi tidak mengalami banyak perubahan. Ada tiga faktor penyebab utama yg menghalangi perubahan signifikan yaitu : (1) rivalitas dengan kaum komunis menyebabkan orang2 PSI mengambil sikap yg terlalu ketat dalam menerima anggota baru untuk mencegah infiltrasi dari luar (2) habit dan ‘budaya politik’ sebagai partai kader tidak mudah untuk diubah (3) prinsip demokratis yg seringkali sangat toleran terhadap perbedaan pendapat membuat para kader PSI terkesan kurang memiliki semangat dalam mempromosikan gagasan2 sosdem, dam mengkonversikan kalangan non-sosialis untuk tertarik menjadi anggota atau simpatisan partai.

 

PSI dan Sosialisme Asia

Sebagai pendukung konsep sosialisme Asia yg bersifat unik, Sjahrir dan PSI kemudian melibatkan diri dalam federasi sosialis Asia, Asian Socialist Conference (ASC) atau Konferensi Sosialis Asia yg sedikit banyak merupakan tandingan dari Socialist International (SI). Pada beberapa segi keterlibatan PSI dalam ASC dan hubungannya dengan kaum sosialis di India (Nehru dkk) maupun Myanmar berawal dari Asian Relation Conference (1947) di Delhi, India. Di kalangan ini secara umum terdapat pemikiran bersama akan pentingnya membangun solidaritas dunia ketiga yg mandiri dan khususnya dalam mengatasi ‘under-development’ dan menentukan model pembangunan pasca-kolonial yg sesuai. Dalam beberapa aspek ASC menginspirasi konferensi Asia-Afrika di Bandung yg diadakan tidak lama kemudian. Tetapi berbeda dengan KAA yg didominasi wacana nasionalisme dunia ketiga, ASC lebih terfokus pada hubungan antar gerakan sosialis Asia dan Eropa.

Dalam kongres ASC pertama di Rangoon, Myanmar pada Januari 1953, PSI mengirimkan sejumlah 26 orang wakilnya termasuk Sjahrir dan Soebadio Sastrosatomo (sebagai ketua fraksi PSI di parlemen) Kongres tersebut juga dihadiri oleh wakil2 Socialist International (SI). Dalam kajian tesis terbaru dari Titia van der Zande (2017) terdapat tiga persoalan utama kaum sosialis Asia dalam forum ASC. Pertama, gagasan untuk membentuk ‘kekuatan ketiga’ yg bukan saja bersifat netral dalam perang dingin antara AS dan Soviet Rusia yg komunis, tetapi juga merumuskan model jalan ketiga diluar kapitalisme dan Marxisme-Leninisme. Kedua, persoalan anti-kolonialisme dalam nasionalisme dunia ketiga dan dukungan bagi dekolonisasi bangsa2 terjajah di Asia-Afrika. Ketiga, mengenai wacana modernisasi, pembangunan dan implikasi ‘ketergantungan’ dari bantuan atau investasi asing. Upaya kaum sosialis Asia untuk membangun kerjasama dan dialog dengan SI mengalami hambatan karena sikap konservatif kaum sosialis Eropa berkaitan dengan anti-kolonialisme dan dekolonisasi, disamping kekhawatiran pihak SI bahwa padangan2 ASC terlalu didominasi oleh nasionalisme, bahkan negara2 pendukung ASC itu mungkin akan jatuh dalam pengaruh komunis karena kritisisme mereka terhadap Barat yg terlalu kuat.

Baca Juga:  Waspadai Impor Bawang Merah Berlabel Bombai

 

Oposisi terhadap kaum ‘penggalang solidaritas’

Pertentangan antara kelompok ‘administratur’ yg terutama diwakili oleh PSI dan Masyumi melawan kubu ‘pencipta solidaritas’, khususnya PNI dan PKI dimulai sejak peristiwa unjuk rasa militer pada 17 Oktober 1952. Peristiwa tersebut terjadi sebagai dampak usaha reorganisasi militer oleh kaum pro-‘administratur’ (Abdul Haris Nasution dan kepala staf angkatan bersenjata, T.B. Simatupang yg pro-PSI), yg ditentang oleh PNI dan simpatisan mereka di militer. Ketika fraksi PNI kemudian berhasil mempengaruhi partai2 lain untuk melakukan intervensi, Nasution dan para pendukungnya mengerahkan pasukan dan para demonstran untuk menuntut pembubaran parlemen dan pemilu secepatnya. Meski tak ada kaitan langsung, PKI menuduh PSI mendalangi insiden tersebut untuk mengambil alih kekuasaan melalui pendukung2 militer mereka.

Kalangan komunis menganggap PSI sebagaimana juga Masyumi mewakili segmen borjuasi komprador, kelas menengah profesional (teknokratik) dan kewirausahaan yg menjadi perpanjangan kapitalisme Barat. Tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Olle Tornquist dalam tulisannya tentang PKI dan komunisme dunia ketiga (1984), PSI dan Masyumi tidak selalu sepakat dalam beberapa hal. Jika Masyumi mendukung peran modal swasta dalam pembangunan, PSI lebih cenderung pada ‘kapitalisme terencana’ yg dikendalikan oleh negara (walaupun sebenarnya mereka menganut sistem campuran di mana cabang2 produksi vital tetap dikelola secara sosialis). Rivalitas yg sengit melawan PKI maupun Sukarno (khususnya setelah ia menggagas sistem Demokrasi Terpimpin) kemudian mendekatkan kedua partai itu sebagai oposisi.

Peristiwa PRRI/Permesta yg kemudian menyebabkan pembubaran PSI bersama Masyumi berawal dari oposisi militer terhadap kebijakan pusat. Tetapi karena kasus dugaan korupsi yg menimpa Sumitro – sebagai menteri kabinet Burhanuddin Harahap ia disinyalir memberi dana pada partai untuk kepentingan pemilu 1955. Karena menduga ia akan ditangkap karena fitnah lawan2 PSI, ia kemudian menggabungkan diri dan menjadikan pemberontakan itu hampir untuk sebagian besar bermotif anti-komunisme sehingga pihak Barat (Amerika) pun melancarkan intervensi secara langsung. Meski pimpinan PSI cenderung beroposisi terhadap Sukarno mereka (Sjahrir dkk) tidak menyetujui tindakan Sumitro bukan saja karena bertentangan dengan prinsip demokratis tetapi juga karena dampaknya yg katastropik bagi kelangsungan partai tersebut.

 

Referensi :

Fritjof Tichelman, 1980. “The Social Evolution of Indonesia : The Asiatic Modes of Production and Its Legacy”, The Hague, Martinus Nijhoff publisher.

Herbert Feith, 2007. “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia”, Jakarta / Singapore, Equinox Publishing

Olle Tornquist, 1984. “Dillemas of Third World Communism : the Destruction of PKI in Indonesia”, London, Zed Books

Rudolf Mrazek, 1996. “Sjahrir : Politik dan Pengasingan di Indonesia”, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

***

Jokowi : ‘Suharto baru’ berbaju Sukarnois ?
Penulis: Pradipto Niwandhono ~ Dosen Universitas Airlangga
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close