Opini

“SUMPAH PEMUDA” dan “PRIBUMI”

Oleh: Wima Brahmantya, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Blitar

SUMPAH PEMUDA dan PRIBUMIBeberapa hari terakhir negeri kita diributkan oleh istilah “pribumi”. Momen yang tepat, karena kali ini saya juga akan membahas tentang “pribumi”. Tentu saja tidak untuk membuat bangsa ini semakin ribut, tapi untuk membangkitkan kesadaran bersama akan arti menjadi “bangsa Indonesia” dan tantangan apa yang dihadapi bangsa ini ke depannya.

28 Oktober 1928 yang diperingati sebagai hari “Sumpah Pemuda”, pada dasarnya juga merupakan momen “lahirnya bangsa Indonesia”. Namun penting untuk diketahui apa sebenarnya tujuan dari Sumpah Pemuda itu sendiri?

Tujuannya adalah “MENGANGKAT HARKAT dan MARTABAT KAUM PRIBUMI”.

Lalu siapakah “kaum pribumi” itu? Mereka adalah “kaum terjajah”. Maka mereka yang merasa dirinya sebagai “kaum terjajah” itu berkumpul untuk mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang satu yaitu “bangsa Indonesia”, yaitu dari perwakilan beberapa etnis yang ada di Indonesia seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Islaminten Bond, dll

“Geger pribumi” yang terjadi beberapa hari terakhir mengaitkan istilah “pribumi” dengan “dikriminasi terhadap etnis Tionghoa”. Tapi sebenarnya asumsi ini tidak akan terjadi apabila mereka tahu bahwa orang-orang Tionghoa pun juga terlibat di dalam Sumpah Pemuda. Misalkan saja Kwee Tiam Hiong yang datang mewakili Jong Sumatranen Bond, atau Johan Muhammad Cai yang malah datang sebagai wakil dari Jong Islaminten Bond.

Maka jika dipandang dari peristiwa Sumpah Pemuda tsb, tidak salah jika etnis Tionghoa juga disebut sebagai “pribumi”, terutama mereka yang memang benar-benar mencintai Tanah Air Indonesia. Memang di kemudian hari pasca kemerdekaan sikap etnis Tionghoa ini terbelah. Sebagian mengaku sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan mendukung kemerdekaan Indonesia, sebagiannya lagi tidak mau disebut “pribumi” dan memilih untuk mendukung Belanda.

Tapi intinya adalah bahwa istilah “pribumi” ini bisa menjadi daya juang yang dashyat bagi bangsa ini.

Baca Juga:  We are Human. But What is Human?

Tentu kita harus menolak apabila istilah pribumi ini dijadikan alat propaganda kepentingan politik dengan menjual isu SARA, akan tetapi menolak istilah pribumi secara mentah-mentah sama saja dengan mengkhianati sejarah bangsa Indonesia itu sendiri!

Ada beberapa orang yang dengan pede mengatakan bahwa bicara soal kebangsaan itu sudah out of date. Bahwa istilah pribumi dan non-pribumi itu tidak penting lagi. Bahkan ada yang dengan bangganya mengatakan bahwa “saya adalah warga dunia”.

Awas! Hati-hati!

Meminjam istilah dari sobat saya om M Djoko Yuwono, “jangan-jangan bangsa kita sudah masuk perangkap menuju Tatanan Dunia Baru??”

 

Apa itu “Tatanan Dunia Baru”?

Jika anda melihat teks yang ada dalam selembar 1 USD, maka anda akan bisa membaca kalimat “Novus Ordo Seclorum” yang artinya “New World Order” alias “Tatanan Dunia Baru”. Ini adalah sebuah rencana Elite Global untuk benar-benar menggenggam dunia di dalam kekuasaannya dengan kekuatan kapital yang mereka miliki.

1950, Presiden AS Harry S. Truman mengeluarkan sebuah doktrin yaitu “Free People”, yang dilanjut pada 1960 oleh Presiden Dwight Eisenhower dengan doktrinnya “Free World”. Berbagai gagasan terus digelontorkan untuk mencapai “New World Order”, dengan berbagai “paket globalisasinya”, seperti “global information”atau “free market” yang semua itu berhasil menerobos batas-batas nasionalisme.

Bahkan para Elit Global ini juga berhasil menyusup ke dalam MPR ketika mengamandemen UUD’45, pada sebuah pasal (Pasal 6) yang mensyarakatkan bahwa Presiden Indonesia “haruslah orang Indonesia asli”, diganti menjadi “haruslah warga negara Indonesia”. Yang artinya walaupun dia bukan asli Indonesia (asing), selama dia adalah WNI maka ia boleh-boleh saja menjadi Presiden RI.

Para Elit Global ini juga telah sukses menjebak negara-negara dunia dengan hutang yang tidak akan mungkin bisa dibayarkan sampai kapan pun. Misalkan saja Indonesia yang sudah berhutang mencapai Rp. 5700 Triliun, 10x lebih banyak dari jumlah Rupiah yang beredar sekitar Rp. 586 Triliun. Jika nanti negara-negara penghutang sudah mencapai titik jenuh dan tidak bisa lagi membayar hutang, maka Elit Global sudah bersiap-siap untuk menerbitkan “mata uang bersama” untuk ‘menyelamatkan’ negara-negara penghutang tersebut.

Baca Juga:  Sri, Jangan Pergi Lagi!

Di sinilah “New World Order” akan benar-benar berlaku, di mana Elit Global dengan kekuatan kapitalnya bisa benar-benar menguasai seluruh Sumber Daya Alam yang ada di dunia. Di sini sudah tidak berlaku lagi batas-batas nasionalisme, apalagi soal “pribumi”, ga ada urusan soal itu karena siapa yang punya uang banyak boleh menguras habis kekayaan alam yang seharusnya dinikmati oleh “kaum pribumi”.

Bangsa Indonesia jelas tidak bisa menghindar dari persoalan “globalisasi” yang sedari awalnya memang diarahkan kepada penguasaan sumber-sumber daya alam oleh segelintir elit saja. Namun bukan berarti bangsa Indonesia harus menyerah begitu saja, karena bangsa Indonesia memiliki prinsip-prinsip dasar untuk mewujudkan ketahanan nasionalnya.

Salah satunya adalah tujuan NKRI yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Di sini jelas bahwa “bangsa Indonesia” alias “kaum pribumi” harus diistimewakan, dalam arti bangsa Indonesialah yang harus menerima berkah terbanyak dari kekayaan alamnya sendiri, bukannya malah menjadi penderita akibat “globalisasi” yang tidak akan berpikir tentang “kepentingan pribumi” itu sendiri.

Saya tahu, bahwa tulisan ini mungkin tidak akan disukai oleh sebagian orang yang begitu gegap gempita menikmati keterpecahbelahan bangsa ini lewat berbagai pemilunya.

Tapi inilah kenyataan yang akan kita hadapi kelak sebagai bangsa Indonesia. Dan kita memang harus jujur terlebih dahulu sebelum mencapai kesadaran bersama.

 

***

Wima Brahmantya ketua dewam kesenian kabupaten blitar
Penulis: Wima Brahmantya ~ seniman dan budayawan, – Ketua Umum Dewan Kesenian Kabupaten Blitar.
Tags

Leave a Reply

Close