Opini

Spekulan Harga Kopra

Oleh: Rudhy Pravda

Anjloknya Harga Kopra tidak harus dilepas-pisahakan oleh permainan harga oleh pengusaha (pembeli kopra) baik yang ada di desa-desa hingga bos-bos besar di kota-kota terhadap PETANI KOPRA. Spekulan harga ini justru sangat leluasa (dimainkan oleh pengusaha tanpa ada tekanan/aturan pemerintah atas harga) yang dimainkan oleh pengusah besar hingga mengerogoti nasib petani di desa-desa dan juga di kota-kota, yang justru mayoritasnya bergantung hidup untuk makan, minum, dan pengadaan kebutuhan lainnya dari komuditas ini. tentulah bukan hal yang tersembunyi jika turun-naik harga kopra ini tak sejalan dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup: sembilan bahan pokok, juga kebutuhan lainnya: sekolah anaknya, biaya pendidikan, kesehatan, TDL, air, dan sebagainya dan sebagainya.

Pengusaha tak ditekan aturan, demi keuntungan tanpa mau rugi sedikitpun mengambil untung yang tidak–didisiplinkan oleh pemerintah (Negara, Propinsi, Kabupaten Kota, Juga Di Desa-Desa) yang alhasilnya petani harus terseret kepada nasib yang ditentukan pembeli kopra. tentunya ini sebuah kompotisi yang spekulan dari internal pengusaha sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kehendak keinginan petani, karenanya prtani dan anak petani harus menuntut agar ada pengaturan dan kenaikan harga kopra. (baca: harga kopra turun petani dan anaknya menuntut keadilan dengan aksi)

Baca Juga:  RAPBN 2019: Membangun Politik Anggaran Berparas Humanis

Di Maluku Utara sendiri dari 8 Kabupaten Kota rata-rata harg kopra dibawa standar tolak ukur penguasaha (pembeli kopra) dari angka yang paling kecil: 2.800 per kg sampai 3000 per kg yang bertahan sudah sejak 2017 hingga 2018 tetap masih sangat memukul nasib hidup petani yang justru prihatin. pemerintah sendiri tak berkutik didepan pengusaha (bos-bos besar di desa-desa dan kota). nasib petani kopra sendiri juga berbeda di antara kota dan desa, di kota penjual kopra harus berhadapan langsung dengan bos besar dan di desa petani berhadapan dengan tengkulak yang menentukan harga kopra, kadang di tekan hingga tak bisa panen karena harga kecil. pembelinya juga bermacam-macam, mulai dari pedagang hingga tentara juga ikut bisnis membeli kopra.

Maka ada hal yang lebih realistis seharusnya menjadi alih tuntutan dan perlawanan petani juga mahasiswa terhadap pengusaha dan pemerintah:

  1. Pemerintah harus bisa mengatur harga kopra (mendisiplinkan) pembeli kopra baik di desa maupun kota (bos-bos besarr) secara langsung, bahwa; harga harus sesuai dengan kebutuhan petani selayaknya kebutuhan hidup. Harga kopra harus secara tertulis menjadi acuan berdasarkan kebijakan/perda yang disahkan/disetujui oleh pengusaha yang apa bila melanggar artinya memainkan harga (baca: spekulan) mengingkari kesepakatan maka harus di penjarakan pengusaha tersebut.
  2. Pemda harus menekan pembeli (tengkulak) secara tegas dalan mengatur harga bahan-bahan kebutuhan hidup, terutama soal harga kopra.
  3. Realistisnya: pemerintah harus berlaku keras kepada pengusaha kopra yang sewenang-wenang menyeret nasib dan menggerogoti nasib petani, bila tidak harga akan menjadi untung bagi pengusaha dan petani akan menjerit dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Baca Juga:  Anwar Nasution Sarankan Jokowi Ganti Menteri: Ganti Menteri, Menyelamatkan Negeri?

Siasat dalam tuntutan dan mengalihkan perlawanan atas tuntutan gerakan rakyat: Petani dan Mahasiswa!

  1. Secara langsung petani dan rakyat harus bisa memastikan keputusan dan aturan/kebijakan secara langsung secara tertulis Pemerintah Propinsi, dan Kabupaten Kota terhadap tengkulak (pengusaha) sesuai dengan hak petani kopra.
  2. Aksi dari bawah, bisa langsung di mobilisasikan ke hadapan DPRD, KANTOR BUPATI, JUGA GUBERNUR agar bisa memastikan ketegasan sikap (mendisiplinkan pengusaha) menjadi putusan yang bermartabat di depan pengusaha kopra.
  3. Jalan konkrit lainnya adalah: massa rakyat dan mahasiswa petani kopra harus mengalihkan perlawanan dan serangan langsung ke gudang-gudang, pabrik pengolah kelapa kopra (bos-bos besar dan tengkulak) yang membeli dan menampung untuk spekulan, bahkan nama-nama pengusaha dan gudang-gudangnya yang membeli dan menjual keluar harus di tuntut di penjara hingga tercapai kebutuhan dan tuntutan petani/menang.

***

pembebasan maluku utara
Rudhy Parvda ~ Penulis adalah anggota PEMBEBASAN kolektif Wilayah Maluku Utara.
Tags

Leave a Reply

Close