Blitar Kita

Sidang Pertama Praperadilan Aktivis Antikorupsi Tersangka UU ITE Lawan Polres Blitar Digelar di Pengadilan Negeri Blitar

Aktivis Anti Korupsi Blitar Tersangka Penyebar Surat Palsu KPK Ajukan Praperadilan

BLITAR, MJNews – Pengadilan Negeri Blitar, Kamis (13/12/2018) pagi menggelar Sidang perdana praperadilan tersangka UU ITE, M Trijanto melawan Polres Blitar. Sebelumnya, M Trijanto yang merupakan aktivis anti korupsi mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus pelanggaran undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Trijanto didakwa telah menyebarkan surat palsu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di akun facebook miliknya.

Seperti diketahui sebelumnya, Mohamad Trijanto melalui medsosnya diketahui  mengunggah foto sampul surat panggilan terhadap Bupati Blitar Rijanto yang diduga dari KPK dan sejumlah pejabat Pemkab Blitar.  Namun setelah dikonfirmasi ke KPK, pihak komisi anti rasuah menyebut surat tersebut palsu. Dan KPK juga menegaskan, tidak pernah mengirimkan surat panggilan kepada Bupati maupun pejabat lainya di  Pemkab Blitar.

Kepada Trijanto, polisi menerapkan Pasal 14 ayat 1 atau ayat 2, atau pasal 15 UU no 1 th 1946 tentang peraturan hukum pidana. Atau pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU no 19 th 2016 tentang perubahan atas UU no 11 th 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Baca Juga:  Tanggapan Polres Blitar Terhadap Langkah Tersangka Kasus OTT Tempuh Pra Peradilan

Agenda sidang perdana yang dipimpin Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Fransiskus Wilfrirdus Mamo SH tersebut, adalah penyerahan surat kuasa dari Kapolres Blitar selaku termohon serta  mendengarkan jawaban atau tanggapan termohon (Polres Blitar) terhadap permohonan praperadilan yang diajukan pemohon M Trijanto.

Dalam permohonan praperadilan ini, tim kuasa hukum pemohon menyampaikan bahwa terdapat  kejanggalan dalam penetapan Ttijanto sebagai tersangka. Termasuk laporan yang dibuat oleh Kabag Hukum Pemkab Blitar. Bukan Bupati Blitar sebagai satu-satunya pihak yang dirasa dirugikan.

Hendi Priono, kuasa hukum M Trijanto menyampaikan,“Dalam perkara pidana, PNS tidak memiliki kapasitas untuk menjadi kuasa. Hal itu diatur dalam undang-undang advokad. Namun PNS hanya bisa mewakili instansi dalam perkara perdata dan tata usaha. Seharusnya yang melaporkan perkara ini bupati secara langsung atau kuasa hukum profesional yang telah ditunjuk.”

Baca Juga:  Lintas agama Blitar Raya menggelar "Aksi Solidaritas dan Doa Bersama Untuk Indonesia"

Lebih lanjut Hendi menegaskan, bahwa dalam penyampaian jawaban oleh termohon  pihaknya juga menemukan sejumlah kejanggalan terkait dengan proses penyelidikan.

“Kita menemukan fakta yang ganjil dalam penyampaian jawaban termohon terkait penyelidikan. Entah ini  fakta atau penyesuaian akan kita ketahui dalam sidang selanjutnya,” papar Hendi.

Dalam keterangan terpisah, Kasubag Humas Polres Blitar Iptu M Burhanudin mengatakan, dalam penanganan kasus yang menjerat M Trijanto pihaknya sudah menlakukan sesuai prosedur. Baik secara KUHAP maupun peraturan Kapolri.

“Kita akan mengikuti jadwal sidang selanjutnya. Namun yang pasti, kita sudah sesuai prosedur dalam penanganan kasus ini baik itu menurut KUHAP maupun Peraturan Kapolri,” tegas Burhanudin.

Tags

Leave a Reply

Close