OpiniPendidikanSoekarno

Seputar Peristiwa 1965

Oleh: Andreas Joko Waskito

 Ultah ke-45, PKI menggelar rapat umum besar-besaran di Stadion Gelora Bung Karno. Lebih dari 100 ribu massa hadir. Karena banyaknya massa, stadion tidak mampu menampung, sehingga meluber hingga ke luar stadion. "Menghadirkan massa sebesar itu, untuk ukuran masa itu, bukan pekerjaan yang mudah," kenang Siswoyo dalam memoarnya. Sebagai ketua panitia ultah, tentu ia bangga. Tapi tidak sedikit yang menilai bahwa PKI sedang melakukan show of force, atau unjuk kekuatan. Partai-partai sekawan dari berbagai negara pun hadir. Dari Republik Rakyat Tiongkok dipimpin oleh Peng Tjeng, anggota Dewan Harian Politbiro. Sedang Vietnam mengirimkan Le Duc Tho, Dewan Harian Politbiro. Kuba mengutus salah seorang anggota CC, yang sekaligus Menteri Pendidikan. Selain itu dari Uni Soviet, Jepang, dan Albania juga hadir. "Kita juga mengundang perwira tinggi semua angkatan. Dari Angkatan Udara, yang datang Omar Dhani. Wakil dari Angkatan Laut juga hadir. Tapi dari Angkatan Darat, A.H. Nasution dan Ahmad Yani, tidak datang. Entah, apa sebabnya. Walaupun kedua petinggi AD itu juga diundang," tutur Siswoyo. Melihat jumlah massa yang banyak, Bung Karno tampak senang. Ia sangat antusias. Dalam pidatonya, Bung Karno menyatakan bahwa semua yang hadir dalam rapat umum ini adalah sahabat-sahabatnya. Hari-hari dekat jelang akhir September 1965, situasi politik nasional semakin panas. Utamanya, isu tentang rencana kudeta oleh Dewan Jenderal. Walaupun sampai sekarang masih menjadi perdebatan antara ada atau tidak Dewan Jenderal itu. Sekitar bulan Juni atau Juli, "Saya hadir dalam briefing CC PKI. Pembicara dalam briefing adalah Ketua D.N. Aidit," kata Siswoyo. Dalam briefingnya, antara lain Aidit menyampaikan analisa mengenai situasi politik terakhir yang dinilainya semakin genting. Yang hadir dalam briefing adalah semua anggota CC yang berada di Jakarta. Kurang lebih sekitar 50-an orang, di antaranya ada Nyoto, Nyono, Sudisman, dan Rewang. Baik Rewang maupun Ripto alias Iskandar Subekti menceritakan hal yang sama. Bahwa isu Dewan Jenderal akan melakukan “suatu gerakan” pada 5 Oktober 1965, terdengar begitu santer. Namun Partai belum melakukan langkah-langkah konkret. Hanya sebatas mendukung sikap kelompok perwira-perwira muda yang menentang Dewan Jenderal. Juga dalam sidang-sidang Politbiro, pada hari-hari dekat menjelang meletusnya G30S. Menurut Rewang, dalam buku memoarnya, satu-satunya kesimpulan dari hasil sidang hanya mendukung gerakan perwira muda yang progresif itu. Tidak ada langkah konkret, misalnya mempersiapkan aksi. Itu sebabnya ketika peristiwa G30S itu terjadi, di tingkat comite-comite daerah tidak ada aksi-aksi apapun. Waktu itu Partai hanya bersikap mendukung. Tidak ada rumusan lain. Partai menilai bahwa dengan memberi dukungan, itu sudah lebih dari cukup. Namun mengenai gerakan atau bentuk konkret dari dukungan itu seperti apa, tidak pernah dipersoalkan. Sebab Partai memang tidak mau terlibat langsung. Pada waktu itu, selain PKI, sebenarnya ada kelompok-kelompok yang juga turut mendukung gerakan anti-Dewan Jenderal. Namun tidak begitu terekspos. Apalagi setelah melihat perkembangan menunjukkan pihak militer dalam posisi menang. Yang jelas suasana umum pada waktu itu banyak yang tidak senang dengan Dewan Jenderal. Misalnya kelompok-kelompok menteri seperti Subandrio dan Chairul Saleh. "Chairul ini termasuk orang yang anti-Dewan Jenderal. Dan setelah militer berkuasa, Chairul Saleh pun akhirnya ditangkap," kata Rewang. Demikian pula Ripto menyebut dalam sidang Politbiro yang diadakan Agustus 1965, dibicarakan mengenai situasi politik yang gawat, sehubungan sakitnya Bung Karno. Juga adanya gerakan para perwira muda yang menentang rencana Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Dan diputuskan Partai akan memberi dukungan politik. G30S bukan gerakan sembarang gerakan. Andai gerakan ini didalangi PKI, tentu harus dibicarakan dan diputuskan oleh badan pimpinan Partai yang tertinggi, yaitu CC. Kalau ada anggota CC atau Politbiro tersangkut dalam gerakan ini, mereka hanya sebatas pelaksana saja, bukan pemikir yang ikut memutuskan, membicarakan, atau merencanakan, menurut Ripto dalam sebuah manuskrip. Bahkan Nyoto sama sekali tidak tahu. Ia sama sekali tidak diajak Aidit dalam diskusi-diskusi menģenai gerakan itu, tulis Ripto. Seperti juga beberapa anggota CC, Siswoyo hanya tahu sebatas hasil briefing dengan Aidit, beberapa minggu sebelum peristiwa G30S. Tidak lebih dari itu. Jadi tidak ada keputusan CC untuk melakukan kudeta militer. Karena pada prinsipnya Partai Komunis tidak boleh melakukan kudeta. Karena hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Teori Marxisme Leninisme. Sementara Rewang mengatakan, yang dipersoalkan dalam sidang Politbiro hanya garis politik dan sikap politik partai. Dan setelah G30S gagal, CC PKI hanya mengeluarkan statemen yang menyatakan bahwa peristiwa G30S adalah masalah internal AD. Itu dikeluarkan kira-kira tanggal 2 Oktober 1965. Analisis awal Peristiwa 1965 dari kalangan ilmuwan datang dari Ben Anderson dan Ruth McVey, yang populer disebut Cornell Paper. Dalam analisisnyà mengenai keterlibatan PKI, dengan judul "PKI Bertindak Mandiri Untuk Merebut Kekuasaan", keduanya sama-sama menyangsikan. "..., karena sebelumnya PKI telah menampilkan kinerja yang bagus dengan damai, menjadi pusat kesayangan Soekarno dan baru saja memperoleh serangkaian kemenangan berarti atas lawan-lawan politiknya. ... menantang bentrokan dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar ... disadari akan berakibat fatal bagi pencapaian tujuan PKI... " Secara militer, peluang keberhasilan gerakan Untung di Jakarta pada 1 Oktober adalah satu berbanding satu juta. Jikapun diasumsikan PKI yang melakukannya, adalah kegilaan yang mempertaruhkan banyak hal. Bahkan pada 1 Oktober, dua koran sore PKI sama sekali tidak menyampaikan permintaan dukungan massa untuk "G30S". "... PKI seolah-olah mengikatkan jerat di lehernya sendiri dan menunggu digantung di tiang lampu terdekat." .., saat peristiwa G30S berlangsung, massa saat itu hanya menjadi penonton. G30S sama sekali tidak melibatkan gerakan massa. Ketika itu, kalau hanya untuk menggerakkan ratusan ribu massa masuk Kota Jakarta, PKI sangat mampu melakukannya. PKI juga mampu melakukan aksi pemogokan massal di seluruh Kota Jakarta. "Kalau kudeta itu memang disiapkan oleh PKI, tentu selain gerakan bersenjata, kita akan mengerahkan massa besar-besaran untuk mendukungnya," tegas Siswoyo dalam memoarnya. John Roosa, penulis buku "Dalih Pembunuhan Massal", tak sepenuhnya setuju dengan Ben Anderson dan Ruth McVey. Menurutnya, G30S tidak hanya masalah konflik intern di tubuh AD. Ini jika melihat ruwetnya gerakan ini sepanjang hari 1 Oktober. Utamanya, dengan kemudian diumumkannya Dewan Revolusi. "... Seandainya pasukan Suharto menanggapi G30S dengan setimpal, seharusnya mereka hanya menangkap duabelas orang anggota Politbiro PKI, begitu juga tokoh-tokoh militer dan sipil yang terlibat di dalam G30S." Akan tetapi, ternyata, tidak hanya berhenti menindas G30S saja, malah menyasar ke berbagai lapisan secara meluas.
(FotoK Google Image/istimewa)

Ultah ke-45, PKI menggelar rapat umum besar-besaran di Stadion Gelora Bung Karno. Lebih dari 100 ribu massa hadir. Karena banyaknya massa, stadion tidak mampu menampung, sehingga meluber hingga ke luar stadion. “Menghadirkan massa sebesar itu, untuk ukuran masa itu, bukan pekerjaan yang mudah,” kenang Siswoyo dalam memoarnya. Sebagai ketua panitia ultah, tentu ia bangga. Tapi tidak sedikit yang menilai bahwa PKI sedang melakukan show of force, atau unjuk kekuatan.

Partai-partai sekawan dari berbagai negara pun hadir. Dari Republik Rakyat Tiongkok dipimpin oleh Peng Tjeng, anggota Dewan Harian Politbiro. Sedang Vietnam mengirimkan Le Duc Tho, Dewan Harian Politbiro. Kuba mengutus salah seorang anggota CC, yang sekaligus Menteri Pendidikan. Selain itu dari Uni Soviet, Jepang, dan Albania juga hadir. “Kita juga mengundang perwira tinggi semua angkatan. Dari Angkatan Udara, yang datang Omar Dhani. Wakil dari Angkatan Laut juga hadir. Tapi dari Angkatan Darat, A.H. Nasution dan Ahmad Yani, tidak datang. Entah, apa sebabnya. Walaupun kedua petinggi AD itu juga diundang,” tutur Siswoyo.

Melihat jumlah massa yang banyak, Bung Karno tampak senang. Ia sangat antusias. Dalam pidatonya, Bung Karno menyatakan bahwa semua yang hadir dalam rapat umum ini adalah sahabat-sahabatnya.

Hari-hari dekat jelang akhir September 1965, situasi politik nasional semakin panas. Utamanya, isu tentang rencana kudeta oleh Dewan Jenderal. Walaupun sampai sekarang masih menjadi perdebatan antara ada atau tidak Dewan Jenderal itu.

Sekitar bulan Juni atau Juli, “Saya hadir dalam briefing CC PKI. Pembicara dalam briefing adalah Ketua D.N. Aidit,” kata Siswoyo. Dalam briefingnya, antara lain Aidit menyampaikan analisa mengenai situasi politik terakhir yang dinilainya semakin genting. Yang hadir dalam briefing adalah semua anggota CC yang berada di Jakarta. Kurang lebih sekitar 50-an orang, di antaranya ada Nyoto, Nyono, Sudisman, dan Rewang.

Baik Rewang maupun Ripto alias Iskandar Subekti menceritakan hal yang sama. Bahwa isu Dewan Jenderal akan melakukan “suatu gerakan” pada 5 Oktober 1965, terdengar begitu santer. Namun Partai belum melakukan langkah-langkah konkret. Hanya sebatas mendukung sikap kelompok perwira-perwira muda yang menentang Dewan Jenderal.

Juga dalam sidang-sidang Politbiro, pada hari-hari dekat menjelang meletusnya G30S. Menurut Rewang, dalam buku memoarnya, satu-satunya kesimpulan dari hasil sidang hanya mendukung gerakan perwira muda yang progresif itu. Tidak ada langkah konkret, misalnya mempersiapkan aksi. Itu sebabnya ketika peristiwa G30S itu terjadi, di tingkat comite-comite daerah tidak ada aksi-aksi apapun.

Baca Juga:  Mengembalikan Peran Sosial Agama

Waktu itu Partai hanya bersikap mendukung. Tidak ada rumusan lain. Partai menilai bahwa dengan memberi dukungan, itu sudah lebih dari cukup. Namun mengenai gerakan atau bentuk konkret dari dukungan itu seperti apa, tidak pernah dipersoalkan. Sebab Partai memang tidak mau terlibat langsung.

Pada waktu itu, selain PKI, sebenarnya ada kelompok-kelompok yang juga turut mendukung gerakan anti-Dewan Jenderal. Namun tidak begitu terekspos. Apalagi setelah melihat perkembangan menunjukkan pihak militer dalam posisi menang.

Yang jelas suasana umum pada waktu itu banyak yang tidak senang dengan Dewan Jenderal. Misalnya kelompok-kelompok menteri seperti Subandrio dan Chairul Saleh. “Chairul ini termasuk orang yang anti-Dewan Jenderal. Dan setelah militer berkuasa, Chairul Saleh pun akhirnya ditangkap,” kata Rewang.

Demikian pula Ripto menyebut dalam sidang Politbiro yang diadakan Agustus 1965, dibicarakan mengenai situasi politik yang gawat, sehubungan sakitnya Bung Karno. Juga adanya gerakan para perwira muda yang menentang rencana Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Dan diputuskan Partai akan memberi dukungan politik.

G30S bukan gerakan sembarang gerakan. Andai gerakan ini didalangi PKI, tentu harus dibicarakan dan diputuskan oleh badan pimpinan Partai yang tertinggi, yaitu CC. Kalau ada anggota CC atau Politbiro tersangkut dalam gerakan ini, mereka hanya sebatas pelaksana saja, bukan pemikir yang ikut memutuskan, membicarakan, atau merencanakan, menurut Ripto dalam sebuah manuskrip.

Bahkan Nyoto sama sekali tidak tahu. Ia sama sekali tidak diajak Aidit dalam diskusi-diskusi menģenai gerakan itu, tulis Ripto.

Seperti juga beberapa anggota CC, Siswoyo hanya tahu sebatas hasil briefing dengan Aidit, beberapa minggu sebelum peristiwa G30S. Tidak lebih dari itu. Jadi tidak ada keputusan CC untuk melakukan kudeta militer. Karena pada prinsipnya Partai Komunis tidak boleh melakukan kudeta. Karena hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Teori Marxisme Leninisme.

Sementara Rewang mengatakan, yang dipersoalkan dalam sidang Politbiro hanya garis politik dan sikap politik partai. Dan setelah G30S gagal, CC PKI hanya mengeluarkan statemen yang menyatakan bahwa peristiwa G30S adalah masalah internal AD. Itu dikeluarkan kira-kira tanggal 2 Oktober 1965.

Baca Juga:  Post-parliamentary Politics

Analisis awal Peristiwa 1965 dari kalangan ilmuwan datang dari Ben Anderson dan Ruth McVey, yang populer disebut Cornell Paper. Dalam analisisnyà mengenai keterlibatan PKI, dengan judul “PKI Bertindak Mandiri Untuk Merebut Kekuasaan”, keduanya sama-sama menyangsikan. “…, karena sebelumnya PKI telah menampilkan kinerja yang bagus dengan damai, menjadi pusat kesayangan Soekarno dan baru saja memperoleh serangkaian kemenangan berarti atas lawan-lawan politiknya. … menantang bentrokan dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar … disadari akan berakibat fatal bagi pencapaian tujuan PKI… ”

Secara militer, peluang keberhasilan gerakan Untung di Jakarta pada 1 Oktober adalah satu berbanding satu juta. Jikapun diasumsikan PKI yang melakukannya, adalah kegilaan yang mempertaruhkan banyak hal. Bahkan pada 1 Oktober, dua koran sore PKI sama sekali tidak menyampaikan permintaan dukungan massa untuk “G30S”. “… PKI seolah-olah mengikatkan jerat di lehernya sendiri dan menunggu digantung di tiang lampu terdekat.”

.., saat peristiwa G30S berlangsung, massa saat itu hanya menjadi penonton. G30S sama sekali tidak melibatkan gerakan massa. Ketika itu, kalau hanya untuk menggerakkan ratusan ribu massa masuk Kota Jakarta, PKI sangat mampu melakukannya. PKI juga mampu melakukan aksi pemogokan massal di seluruh Kota Jakarta.

“Kalau kudeta itu memang disiapkan oleh PKI, tentu selain gerakan bersenjata, kita akan mengerahkan massa besar-besaran untuk mendukungnya,” tegas Siswoyo dalam memoarnya.

John Roosa, penulis buku “Dalih Pembunuhan Massal”, tak sepenuhnya setuju dengan Ben Anderson dan Ruth McVey. Menurutnya, G30S tidak hanya masalah konflik intern di tubuh AD. Ini jika melihat ruwetnya gerakan ini sepanjang hari 1 Oktober. Utamanya, dengan kemudian diumumkannya Dewan Revolusi.

“… Seandainya pasukan Suharto menanggapi G30S dengan setimpal, seharusnya mereka hanya menangkap duabelas orang anggota Politbiro PKI, begitu juga tokoh-tokoh militer dan sipil yang terlibat di dalam G30S.” Akan tetapi, ternyata, tidak hanya berhenti menindas G30S saja, malah menyasar ke berbagai lapisan secara meluas.

***

DASAR KONSEPSI PANCA CINTA
Penulis: Andreas Joko Waskito
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close