NasionalOpini

Semudah Apakah Menurunkan Tarif Pajak?


Kontestasi politik semakin hangat dengan pertukaran ide tentang penurunan tarif pajak. Pasangan Prabowo-Sandi mengusung tema pemangkasan tarif pajak, baik itu Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi maupun PPh UMKM, khususnya digital start up. Bahkan ada usulan sampingan seperti penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor dan PBB hunian pertama. Tak mau ketinggalan, Jokowi pun menyinggung soal rencananya menurunkan tarif PPh Badan (perusahaan), dan disampaikan saat Deklarasi Pengusaha-Pekerja beberapa hari lalu.

Hal ini dapat dipahami sebagai upaya memikat hati rakyat dengan cara menurunkan beban pajak yang diharapkan meningkatkan daya beli atau mendorong investasi. Meski masuk akal dan punya pembenaran historis dan teoretik, ide ini perlu dicermati dan diuji agar implementasinya didasarkan pada kehati-hatian. Maka kami merasa perlu menyampaikan pandangan agar kontestasi ini tetap lolos sertifikasi “akal sehat” dan tetap mendatangkan maslahat bagi rakyat.

1. Wacana penurunan tarif pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh Badan) memang sudah sering disuarakan. Pemerintah dalam konteks reformasi pajak pasca tax amnesty juga pernah mewacanakan penurunan tarif PPh Badan ini. Presiden Jokowi sendiri belum lama ini menyampaikan kembali rencana itu dan tampaknya lebih sebagai respon politik, bukan teknokratik. Kami sendiri menyayangkan karena seolah melalui pernyataannya Presiden Jokowi menyudutkan Kementerian Keuangan, institusi yang selama ini justru menjadi motor utama reformasi pajak dan bertanggung jawab memastikan program Pemerintah berjalan lancar melalui dukungan kinerja pendapatan negara, belanja negara yang produktif, manajemen pembiayaan yang baik, dan manajemen keuangan negara yang transparan, kredibel, dan akuntabel. Akan lebih baik jika dilakukan komunikasi, evaluasi, asesmen, dan monitoring terlebih dahulu, untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan sedang dikerjakan.

2. Secara umum tarif PPh Badan kita juga bukan yang tertinggi di ASEAN. Tarif PPh Badan kita saat ini 25%, sedangkan tarif PPh Orang Pribadi tertinggi kita 30% (tarif progresif 5%-30%). Kita bandingkan tarif PPh Badan dengan Filipina (30%), Myanmar (25%), Laos (24%), Malaysia (24%), Thailand, Vietnam, Kamboja (20%), Singapura (17%). Untuk PPh Orang Pribadi, tarif tertinggi kita 30%, kita bandingkan dengan negara lain India (30%), Vietnam, Thailand, Filipina, AS (37%), Korea Selatan (42%), China, Afrika Selatan, Inggris (45%), Belanda (52%), Denmark (55,8%), Jepang (56%), Swedia (61,85%).

Baca Juga:  Sri Mulyani Akui Ekonomi Digital Beresiko Sebabkan Banyak Masalah bagi Sektor Keuangan

3. Penurunan tarif PPh Badan sangat dimungkinkan seiring dengan perluasan basis pajak pasca tax amnesty, berlakunya AEoI, dan peningkatan pengawasan wajib pajak. Namun demikian, penurunan tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhitungkan dampak penurunan penerimaan dalam jangka pendek. Secara umum, tarif pajak yang kompetitif dapat menjadi perangsang bagi investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia, meski belum terdapat bukti empirik yang kuat bahwa penurunan tarif PPh berkorelasi positif dengan kenaikan tax ratio. Indonesia sendiri pernah menurunkan tarif pajak tahun 2000 dan 2008, dan tidak diikuti peningkatan rasio pajak secara signifikan.

4. Tarif PPh Orang Pribadi juga tidak perlu diturunkan karena kita justru sudah cukup rendah dibandingkan negara lain. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tax bracket (lapisan penghasilan yang dikenai tarif pajak progresif) dan menambah lapisan tarif (layer), supaya lebih adil dan mencerminkan prinsip ability to pay (yang mampu membayar lebih besar). Untuk melindungi kelompok menengah-bawah, justru PTKP kita sudah cukup tinggi, yakni Rp 4,5 juta/bulan atau Rp 54 juta/tahun. Di ASEAN, jika besaran PTKP dibandingkan dengan pendapatan per kapita, maka diperoleh persentase Vietnam (35,7%), Indonesia (30,8%), Thailand (23,8%), Singapura (17,1%), dan Malaysia (3,8%). Jadi kita sudah termasuk tertinggi, hanya kalah dibandingkan Vietnam. Lebih baik kita memperbaiki struktur PTKP agar lebih adil dan tepat sasaran, misalnya alokasi untuk kaum difabel, perempuan pekerja, pekerja usia non-produktif, dll.

Baca Juga:  Jaksa Agung Bakal Proses Anak Buahnya Yang Pose Bareng Ahmad Dhani

5. Berdasarkan pertimbangan di atas, kami berpendapat, tarif PPh Badan tak dapat diturunkan secara ekstrem. Lebih baik dilakukan dua langkah. Diturunkan dari 25% menjadi 22% untuk waktu dua tahun, lalu dievaluasi tren dan pengaruhnya ke penerimaan dan investasi. Jika positif maka dapat diturunkan selanjutnya ke 18%. Namun demikian, penurunan tarif harus dilakukan dengan revisi UU Pajak Penghasilan yang akan dibahas Pemerintah dan DPR. Ini yang perlu dipahami siapa pun termasuk para kontestan. Saat ini Pemerintah dan DPR sedang membahas RUU KUP sebagai hukum formal dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika ingin cepat diubah, seyogianya segera diselesaikan kajian perubahan UU PPh, dilakukan dengar pendapat untuk menyusun draft RUU Ph, dilakukan uji publik dan diusulkan ke DPR. Tentu tetap mempertimbangkan pentingnya UU Perpajakan lain untuk diselesaikan. Secara politik Presiden Jokowi memiliki kemewahan untuk melakukan signaling, melalui penyampaian kisi-kisi dan poin perubahan kepada publik.

6. Saat ini Kementerian Keuangan sedang melakukan reformasi perpajakan dan telah menorehkan beberapa perbaikan, baik regulasi maupun administrasi, meski tetap perlu ditingkatkan fokus, akselerasi, dan determinasinya, termasuk mengukur beberapa capaian secara objektif. Dapat ditambahkan, sepanjang Jokowi berkuasa 2014-sekarang, tak pernah ada kebijakan menaikkan tarif pajak. Bahkan yang dilakukan: menghapus sanksi administrasi (PMK-91/2015 ), menurunkan tarif revaluasi aktiva tetap dari 10% menjadi 3% (PMK-191/2015), menghapus pajak berganda Dana Investasi Real Estate (DIRE) melalui PMK-200/PMK.03/2015, amnesti pajak (UU 11/2016), PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% (PP 23/2018), percepatan restitusi (PMK-39/2018), kebijakan pemeriksaan berbasis risiko (SE-15/2018). Insentif pajak berupa tax holiday yang diperluas dan diperlonggar (PMK-35/2018 dan PMK-150/2018).

Sudah seharusnya kontestasi ide perpajakan di Pilpres diarahkan pada rasionalitas dan mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung pada program ekonomi yang lebih besar. Semoga kedua pasangan calon tidak justru terjebak dalam “race to the bottom” yang dapat merugikan bangsa ini secara keseluruhan, termasuk tak perlu mempertentangkan proses teknokrasi yang sedang berjalan dengan proses politik. Kedua paslon ditantang untuk menunjukkan kemasukakalan programnya, termasuk kepemimpinan yang holistik karena berhasil memahami akar permasalahan dan memadukan teori-praktik dan visi-strategi yang baik.

***

Yustinus Prastowo Pajak CITA
Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Tags

Leave a Reply

Close