OpiniPendidikan

Refleksi tentang Sjahrir ‘Perjuangan Kita’

Refleksi tentang Sjahrir Perjuangan Kita
(Foto: istimewa)

Ini adalah satu risalah politik yg terkenal sekali dari Sjahrir, dan disusun pada akhir Oktober 1945 dan diterbitkan tanggal 10 November tahun yg sama, bertepatan dengan kejadian pertempuran di Surabaya. Tidak kurang dari Ben Anderson dalam bukunya ‘Java in a time of Revolution : Occupation and Resistance 1944-1946’ atau ‘Revolusi Pemoeda’ dalam edisi Indonesianya membahas tulisan ini dalam satu bab tersendiri. Manifesto politik Sjahrir disusun bukan saja sebagai suatu pernyataan politik menyambut pecahnya revolusi tetapi juga suatu visi tentang transformasi sosial Indonesia baru – program politik untuk mendukung pengambilalihan kekuasaan terbatas yg pada akhirnya menghasilkan sistem parlementer dengan dirinya sebagai perdana menteri pertama republik.

‘Perjuangan kita’ menarik dicermati sebagai tinjauan kritis terhadap nasionalisme arus utama sekaligus gerakan pemuda dari perspektif sosdem-humanistik khas Sjahrir. Terutama sekali ia dimunculkan sebagai serangan terhadap unsur2 fasis, anti-demokratik dalam nasionalisme dan revolusi Indonesia, serta seruan untuk tidak mengangkat kolaborator fasis (Jepang) sebagai pemimpin. Dalam beberapa segi pesan Sjahrir cukup relevan situasi sekarang terutama melihat konteks kritiknya baik terhadap kaum nasionalis kultural maupun ‘pemudaisme’ revolusioner yg muncul sebagai arus bawah nasionalisme pada awal revolusi.

 

Kritik atas Nasionalisme kultural

Kaum nasionalis kultural (tradisionalis) diwakili oleh Budi Utomo dan organisasi2 penerusnya terutama Parindra (Partai Indonesia Raya) di tahun 1930-an. Pada awalnya golongan ini memperjuangkan revitalisasi kultur Jawa prakolonial dengan bercermin dari renaisans/pencerahan Eropa, tapi juga percaya akan keunikan dan keunggulan ‘spirit ketimuran’. Setelah ide nasionalisme Jawa memudar pada pertengahan dekade 1920-an ide2 mereka segera terserap dalam nasionalisme arus utama dengan tokoh2 yg cukup bervariasi seperti Ki Hadjar Dewantara, Soetomo hingga Mohammad Yamin yg berlatar belakang Minangkabau (Yamin adalah orang Sumatra yg paling gencar mengangkat kejayaan peradaban Majapahit).

Konfrontasi Sjahrir dengan ‘nasionalisme kultural’ bisa dikatakan berawal sejak penolakannya terhadap kepemimpinan Partindo yg dikuasai kaum priyayi Jawa dan mendorongnya untuk mendukung pembentukan klub Pendidikan Nasional Indonesia (1932-1934) Baginya, gagasan kebangsaan adalah ‘jalan’ untuk tujuan yg lebih tinggi : pembebasan manusia dan penciptaan tatanan sosial-politik demokratis, dan sama sekali tidak bersifat final. Sebaliknya keyakinan kaum nasionalis kultural akan ‘keunggulan timur’ ataupun ‘masyarakat yg harmonis’ adalah delusif. Ia adalah mitos untuk membuai masyarakat (semacam ‘candu sosial’ sebagaimana Marx melihat fungsi dari agama) dan menutupi sifat sebenarnya dari tatanan feodal dan monarki2 tradisional yg penindas dan imperialistik. Demikian pula nasionalisme populis Sukarno, meskipun bersifat kekirian dan anti eksploitasi, namun dalam prakteknya ia bertumpu pada kepemimpinan kharismatik yg sifatnya ‘memanipulasi simbol untuk menggerakkan massa’, dan tidak ada pendidikan politik yg cukup serius untuk mencerahkan masyarakat

Baca Juga:  W A P R E S..!!

Penentangan Sjahrir terhadap kaum nasionalis kultural tentu saja diperkuat oleh kenyataan bahwa banyak di antara mereka ini, termasuk sebagian besar birokrat tradisional secara sukarela bekerjasama dengan rezim pendudukan Jepang.

 

Pemuda dan Revolusi Sosial

Pada dasarnya ‘Perjuangan Kita’ disusun sebagai risalah politik untuk mendukung revolusi sosial(is) dengan memperhatikan berbagai faktor internal dalam masyarakat Indonesia, dampak fasisme dan posisi strategis Indonesia dalam konstelasi politik-ekonomi global. Beberapa pengamat melihat cukup kuatnya pengaruh Lenin, bahkan Mao dalam analisa Sjahrir. Ia menekankan perlunya pembentukan suatu partai pelopor (revolusioner) yg menguasai dasar teoretis dan ideologis untuk mewujudkan suatu revolusi demokratik, yang berjumlah anggota kecil namun terdiri dari kaum intelektual berdisiplin tinggi. Meskipun Sjahrir mendukung revolusi Indonesia sebagai revolusi sosial (demokratis/kerakyatan) yg mensyaratkan eliminasi unsur fasis dan feodalis, ia membedakan revolusi ini dengan model revolusi Prancis (yg juga bersifat anti-feodal). Jika revolusi Prancis berlangsung pada situasi pra-industrial, bertumpu pada borjuasi, dan belum ada sistem kapitalisme global sebagai akibat ekspansi imperial Eropa, maka revolusi Indonesia ‘harus dipandang sebagai bagian dari revolusi (dunia ketiga) yg akan mengakhiri kapitalisme-imperialisme Barat’ (Sjahrir ‘Perjuangan Kita’, hlm 20). Mulai munculnya gejala ‘revolusi sosial’ anti aristokrasi (di mana dalam banyak aspek terinspirasi gerakan Jacobin Prancis)pada akhir 1945 hingga awal 1946 agaknya juga menjadi salah satu perhatian utamanya.

Keprihatinan terbesar Sjahrir agaknya terletak pada hubungan antara sifat nasionalis-patriotik dan sosialis-demokratik-humanistik dari revolusi Indonesia. Terutama terletak pada peran pemuda dan kemiliteran yg harus diakui merupakan golongan2 yg paling banyak dibentuk oleh rezim pendudukan tetapi juga menjadi modal utama dari perjuangan revolusi. Bentuk nasionalisme pemuda ini tak kurang bermasalah karena ‘kerapuhan’ ideologis mereka akan mudah untuk merosot pada sentimen xenofobia (anti-asing) dan dorongan primitif untuk membenci – yg meletup dalam bentuk kekerasan terhadap golongan2 minoritas. Sekalipun pada akhirnya melawan tentara pendudukan, secara mental mereka tetap mewarisi pikiran ‘fasis’ karena hanya terlatih untuk menerima komando dan kurang memiliki rasa tanggungjawab sosial maupun pemikiran mandiri.

Baca Juga:  Fenomena KYLIAN "Pele" MBAPPE

Dalam konteks politik internasional perang dingin, di mana Indonesia lebih berada dalam pengaruh dunia kapitalis Amerika-Inggris maka adalah penting untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara-bangsa baru ini dibangun atas prinsip demokratis dan sungguh2 memiliki kedaulatan atas rakyatnya. Situasi kekerasan horisontal pada ‘zaman bersiap’ itu dikhawatirkan akan memperkuat klaim Belanda bahwa bangsa Indonesia tidak siap untuk memerintah diri sendiri dan nation state baru terebut tidak lebih dari rekayasa fasisme Jepang. Karena itu bersamaan dengan disusunnya ‘perjuangan kita’, pemerintah yg diwakili Hatta pada tgl 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik yg menunjukkan bahwa Indonesia dibangun atas dasar demokrasi, menghargai tata hubungan internasional dan melindungi properti/aset milik swasta asing selama kedaulatan Indonesia diakui (disusul dengan maklumat pembentukan partai politik dua hari kemudian).

 

Catatan penutup

Baik maklumat Hatta maupun ‘Perjuangan Kita’ Sjahrir menunjukkan komitmen Indonesia untuk revolusi demokratis yg radikal ke dalam (merombak struktur feodal masyarakat dan mentalitas yg terbiasa patuh untuk berpikir mandiri) tapi moderat ke luar (terbuka untuk semua bangsa untuk bersama membangun ekonomi dan ilmu pengetahuan-teknologi di Indonesia dalam koridor kedaulatan nasional). Oposisi terhadap Sjahrir ditunjukkan oleh Tan Malaka, tokoh pemimpin ‘komunisme nasional’ underground dan pemikir Marxis Indonesia paling utama waktu itu. Sempat menawarkan kerjasama kepada Sjahrir untuk membentuk pemerintahan tandingan yg akan menggeser para kolaborator Jepang, keduanya kemudian berpisah jalan setelah Tan Malaka menyadari haluan moderat Sjahrir. Sebaliknya Tan Malaka mengajukan proposal politik ‘merdeka seratus persen’ dan menolak konsesi apapun pada pihak asing sebagai dasar pengakuan kemerdekaan Indonesia.

***

Jokowi : ‘Suharto baru’ berbaju Sukarnois ?
Penulis: Pradipto Niwandhono ~ Dosen Universitas Airlangga
Tags