NasionalOpini

Program Perhutanan Sosial Pemerintah Untuk Rakyat?

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan

Tokoh senior Partai Amanat Nasional M Amien Rais yang terkenal lantang bicara ini, dalam dua pekan terakhir kembali menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia pun menuduh Presiden Joko Widodo mengibul terkait pembagian sertifikat lahan kepada warga.

Tentu serangan ini membuat kuping merah bagi siapa saja yang menjadi pendukung pemerintah. Salah satunya anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Ia merasa geram dengan tuduhan Amien Rais.

“Saya prihatin, sedih, sekaligus kecewa Pak Amien selaku tokoh bangsa melontarkan pernyataan seperti itu,” kata Arteria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018) seperti yang dilansir situs JPNN.

Dia mengatakan seyogyanya Amien memahami dulu program pembagian sertifikat tersebut. Menurut Arteria, program pembagian sertifikat tersebut merupakan bagian dari reforma agraria yang dikonsepkan Presiden Soekarno sejak dulu dan baru pada zaman Joko Widodo bisa direalisasikan.

“Program ini kan program mulia, misi suci, bagaimana tanah dapat berfungsi sosial yang penuh kemanfaatan,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Arteria, pembagian tanah-tanah tersebut dikonstruksikan dalam program terintegrasi, yakni redistribusi aset plus access reform. Sehingga jelas, tidak hanya sertifikat diterbitkan lalu tanah dibagikan, akan tetapi diberikan akses pembiayaan terkait pengelolaan atas tanah baik itu perkebunan, pertanian, perikanan dan sebagainya.

“Program ini juga sangat transparan, akuntabel dan penuh kemanfaatan. Tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Umum karena sejak Pak Jokowi memerintah di tahun pertama, sudah dilakukan dan tiap tahun bertambah jumlahnya,” katanya.

Dia menegaskan, pertambahan itu pun bukan karena mau digelarnya Pemilu. Namun, kata dia, pertambahan ini seiring dengan selesainya reinventarisasi aset. Baik itu dari aset tanah terlantar atau pihak swasta maupun aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditelantarkan.

Apalagi, lanjut dia, ini merupakan jihad Joko Widodo yang sudah mewakafkan diri dan berani pasang badan bagi-bagi tanah untuk rakyat. Ia bisa saja di kemudian hari dipermasalahkan kalau Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak benar bekerja.

Dua program

Memang, hingga kini, pemerintah memiliki dua agenda besar yang menjadi sorotan utama terkait dengan pengelolaan hutan. Situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, program utama terkait pengelolaan hutan itu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.

Situs KLHK  menyampaikan, untuk merealisasikan tujuan ini, pemerintah telah menyiapkan program yang diharapkan bisa menjadi sarana yang memastikan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal disekitar hutan. Upaya yang dilakukan, dengan menciptakan model yang mewujudkan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan dan pelestarian lingkungan. Program ini dinamakan Program Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial sendiri, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial diharapkan akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan, untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui, maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Baca Juga:  KPK Kembali Panggil Mantan Presdir Lippo Grup

Dengan ini, masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini, dapat dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Hingga saat ini, terdapat tiga kategori hak hutan yang dapat diajukan; yaitu hak terhadap Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat. Hak untuk pengolahan hutan dapat diajukan oleh masyarakat di atas area yang diidentifikasi dalam Peta Indikatif Akses Kelola Hutan Sosial. Pemerintah sendiri telah mentargetkan alokasi perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar area hutan. Dan dalam pelaksanaannya, akan dibentuk Kelompok Kerja Daerah untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri dalam program ini.

Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya. Dan dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan, maka tujuan konservasi lingungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tambahan manfaat lainnya adalah pelibatan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan.

Kesenjangan

Ditengah upaya pemerintah pusat menggelorakan Perhutanan Sosial, di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, bupati mengeluarkan izin lokasi untuk keperluan industri pabrik gula. Surat izin bupati itu bernomor:  503/03/409.117.4/DPMPTSP/LK/IX/2017 itu dikeluarkan untuk PT Olam Sumber Manis, berupa izin membangun pabrik gula yang terletak di desa Kaulon Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

Surat izin inilah yang memicu warga dan petani di Blitar berdemonstrasi pada Senin (19/3/2018) lalu. Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial Indonesia ini berpendapat, surat izin ini telah menabrak kajian potensi lahan tebu di Kabupaten Blitar Tahun 2013. Pemberian izin ini diduga kontra produktif dengan semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam membumikan perhutanan sosial di seluruh pulau Jawa. Keiginan itu, terlah dimuat dalam berbagai macam aturan,salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Akibat praktek semacam ini, tidak heran jika M Amien Rais, tokoh reformasi yang mendirikan Partai Amanat Nasional pun angkat bicara. Ia mengatakan bahwa Perhutanan Sosial itu hanya omong kosong pemerintah.

Tahapan dalam Perhutanan Sosial

Situs KLHK menyebutkan, tahapan dalam pengajuan akses kelola perhutani sosial dibuat sederhana, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna sistem ini. Adapun bagan alir pengajuan akses kelola perhutani sosial adalah sebagai berikut:

  1. Pemohon mengajukan pendaftaran anggota secara online
  2. Seteleh pendaftaran anggota, pemohon mengisi formulir pengajuan usulan serta melampirkan dokumen-dokumen pendukung
  3. Usulan yang diajukan akan dicek kelengkapan dan kebenarannya, jika memenuhi syarat maka akan dilakukan verifikasi lapangan
  4. Jika dokumen yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diminta untuk memperbaiki atau melengkapi usulan dan dokumen
  5. Jika verifikasi dilapangan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diminta untuk melakukan koreksi atau kelengkapan usulan dokumen
  6. Jika dokumen dan dan verifikasi lapangan memenuhi persyaraytan maka akan dilakukan pembuatan peta
  7. Setelah pembuatan peta maka draft SK akan di dilakukan
  8. Penetapan Hak Pengelolaan / Izin Pemanfaatan melalui SK Kementerian akan diberikan
  9. Setelah memiliki SK Kementerian untuk Hak Pengelolaan / Izin Pemanfaatan, maka pengajuan izin pengelolaan bisa dilakukan
Baca Juga:  Kapal Riset Geomarin III

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan
  1. Permohonan IUPHKm diajukan dengan surat dan ditandatangani oleh:
    • a. Ketua kelompok masyarakat; atau
    • b. Ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
    • c. Ketua koperasi.
  2. Surat permohonan dilampiri:
    • a. Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
    • b. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
    • c. Peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file dan dapat diperoleh dari pemetaan partisipatif.
  3. Contoh surat permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jenderal Nomor:…. Tanggal….. tentang Permohonan Verifikasi IUPHKm.
Target diturunkan

Namun, apakah upaya pemerintah, melalui KLHK ini sebuah omong kosong atau ada kenyataannya. Satu hal yang jelas, ketika Presiden Joko Widodo masih berkeinginan membagikan tanah, KLHK menurunkan target alokasi kawasan hutan untuk program perhutanan sosial. Berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12,7 juta hektare ditargetkan selesai pada 2019. Penurunan target ini dilansir oleh situs Republika.co.id pada 23 Januari 2018.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya beralasan, penurunan itu berdasarkan analisis KLHK dari target tersebut, ia mengusulkan hingga 2019 menggunakan target realistis.

“Kira-kira 4,38 juta hektare sebagai target realistis,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Perhutanan Sosial di Hotel Ciputra, Selasa (23/1/2018).

Ia menjelaskan, program perhutanan sosial merupakan bagian integral dari kebijakan pemerataan ekonomi yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor 4 Januari 2017. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi kesenjangan sosial. Dengan begitu diperlukan perubahan pengelolaan hutan melalui pemberian akses kelola kepada masyarakat dalam bentuk hutan sosial.

Implementasi program ini dilaksanakan melalui lima skema, yakni Hutan Desa/Nagari (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA). Sedikitnya ada lima prinsip dasar nilai-nilai yang terkandung dari perhutanan sosial berupa pemanfaatan untuk kesejahteraan, partisipasi masyarakat, konservasi dan perlindungan hutan dan kesadaran untuk preservasi restorasi dan rehabilitasi.

Siti Nurbaya menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka percepatan pemberian hak kelola hutan sosial. Salah satunya pembentukan pokja percepatan perhutanan sosial dan pelayanan berbasis daring.

Mari kita tunggu, apakah kekhawatiran Amien Rais hingga mengatakan pemerintahan Joko Widodo berbohong soal pembagian sertifikat tanah bagi rakyat, ataukah pemerintah sedang menjalankan tugas “suci” seperti yang disampaikan Arteria. Satu hal yang pasti, rakyat dan petani di Blitar, sedang menantikan keadilan terkait izin pendirian pabrik gula di wilayah tempat tinggal mereka.
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close