Nasional

Pilkada Dalam Bayangan Politik Uang

Holaqah Kebangsaan

Pemilihan kepala daerah yang akan digelar di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota sekitar dua bulan mendatang, masih dibayang-bayangi oleh kekhawatiran politik uang. Pilkada dalam waktu dekat ini akan digelar di 171 provinsi dan kabupaten/kota.

Kekhawatiran maraknya politik uang itu, paling tidak diungkapkan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, di Makassar, Senin (16/4/2018), seperti dilanir Antara.  Ia mengatakan, satuan tugas anti politik uang yang telah dibentuk bersama polisi dan kejaksaaan, akan terus memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi politik uang di Pilkada 2018.

Menurut Syarif, satuan tugas anti politik uang yang telah dibentuk memiliki mata dan telinga di mana-mana sehingga akan lebih fokus mengawasi segala praktek yang menjurus ke tindakan tidak terpuji itu.

“KPK dengan polisi dan kejaksaan, sudah bentuk satgas khusus untuk politik uang, kami kerjakan bersama dan sekarang punya mata dan telinga di mana-mana karena polisi memang sudah ada di setiap daerah di Tanah Air,” katanya.

Untuk potensi terjadi politik uang, ia mengakui, memang begitu besar. KPK juga melihat banyak sumber potensi yang bisa menyebabkan praktek itu dapat terjadi ke depan. Itu sebabnya, ia meminta partai politik yang begitu memiliki peran besar dalam setiap pemilihan, agar dapat memerintahkan kepada kader dan pendukungnya, untuk tidak melakukan politik uang.

Baca Juga:  Polisi: Pembakar Bendera Berkalimat Tauhid Tak Penuhi Unsur Pidana

Pasangan calon juga diminta untuk dapat berkompetisi secara jujur serta tidak melakukan iming-iming hadiah atau uang yang justru mencederai demokrasi. Selain itu, KPK juga meminta kepada penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Panwaslu untuk betul-betul bersikap adil, jujur, dan tidak memihak kepada salah satu calon.

Elit partai

Kegelisahan demokrasi berbiaya tinggi, tidak hanya menjadi perhatian bagi masyarakat yang peduli dengan demokrasi di negeri ini. Kalangan elit partai politik pun sempat mengungkapkan keluhan yang sama pada Halaqah Kebangsaan yang digelar oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pekan lalu.

holaqah kebangsaan
Pimpinan parpol datang di Pusat Dakwah Muhammadiyah, menghadiri Halaqah kebangsaan, Kamis 12/4/2018) –(MJNEWS/IMAM PRIHADIYOKO)

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan, forum Halaqah Kebangsaan yang digelar tersebut, telah menjai forum curhat  elit partai yang menyatakan bahwa politik di Indonesia masih berbiaya tinggi. Kondisi ini, dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

“Ada sejumlah kesamaan yang dipahami elit parpol, bahwa  semua pimpinan parpol sepakat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didirikan para pejuang dan pendiri bangsa ini, memiliki pondasi penting. Negara didasarkan dasar ideologi Pancasila,” ujar Haedar, seusai pertemuan tersebut.

Kesepahaman itu, menurut Haedar merupakan salah satu dari empat hasil Halaqah Kebangsaan. Tiga lainnya adalah: pertama, pimpinan parpol merasa Halaqah Nasional ini merupakan media silaturahim untuk merekatkan dan mendekatkan antar pimpinan partai dan partai politik. Serta diharapkan, kedekatan itu akan berdampak pada hubungan dari para anggota partai politik itu.

Baca Juga:  KPK Apresiasi Vonis dan Pencabutan Hak Politik Zumi Zola

“Bahwa, semua parpol itu bisa berbeda tujuan dan cara mencapai target kontetasi politik, maupun didalam membangun kehidupan politik di Indonesia. Tetapi semuanya sama, bahwa kekuatan dan perjuangan partai politik, tidak lain untuk satu Indonesaia,” ujarnya.

Ketiga, para pimpinan partai politik juga menyadari, ada problem kehidupan kebangsaan kita. “Seperti korupsi, penggunaan sumber daya alam dan ada retak di tubuh bangsa ini,” ujarnya.

Menurut Haedar, semua partai politik dan semua kekuatan kemasyarakatan termasuk Muhammadiyah untuk berikhtiar menggunakan seluruh potensi politik dan kekuatan kemasyarakatan, agar masalah kebangsaan ini bisa dipecahkan bersama.

Keempat, parpol menyadari bahwa kontestasi politik, merupakan cara perjuangan politik yang sangat konstitusional. “Masing-masing tentu punya pilihan politik yang berbeda, tetapi semuanya bersepakat bahwa proses demokrasi harus semakin substansi dan bisa menurunkan ongkos sosial dan ongkos politik, dalam menyelenggarakan pesta demokrasi itu. Bahkan juga ongkos ekonomi. Dan yang paling penting, pesta demokrasi itu jangan sampai meretakkan bangsa ini,” ujarnya.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close