Nasional

Peserta Reuni 212 Kian Membesar, Memberi Pesan Penting bahwa Narasi Pemerintah Gagal Tentang Kelompok Ini

Mantan Presidium Alumni 212 Nilai Tak Perlu Ada ReuniJAKARTA, MJNews  –  Membludaknya peserta Reuni 212 pada 2 Desember 2018 kemarin memberi pesan penting kepada pemerintah agar mengubah gaya narasi dalam merespons kelompok ini. Apalagi waktu kian mendekati hari H Pemilu Presiden 2019 yang kurang 4,5 bulan ke depan.

Dua tahun lalu, resistensi terhadap aksi 411 termasuk aksi 212 sebagai respons terhadap sikap pemerintah dan aparat penegak hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama, cukup kuat. Pemerintah dan aparat sekuat tenaga untuk menurunkan derajat moral aksi tersebut.

Berbagai upaya tersebut seperti seruan dari elit-elit ormas arus utama seperti NU agar warga NU tidak hadir dalam aksi tersebut, pencegahan armada agar tidak mengangkut peserta aksi ke Jakarta hingga tersangkutnya sejumlah tokoh yang memiliki afiliasi terhadap aksi ini atas dugaan kasus makar yang hingga kini tak jelas juntrungannya.

Selain upaya tersebut, dua hari selepas Aksi 212 tahun 2016, partai yang berafiliasi dengan pemerintah menggelar acara serupa di Bunderan HI, Jakarta, tepatnya, Minggu, 4 Desember 2016. Acara dengan judul Parade Kebhinnekaan itu berusaha berbeda dengan aksi dua hari sebelumnya. Sayang, alih-alih menyamai dari sisi jumlah peserta yang hadir, acara tersebut memang berbeda, namun dari sisi banyak pelanggaran yang dilakukan. Seperti ketidaktertiban dalam membuang sampah.

Namun, sejak itulah narasi kebhinnekaan, toleransi, Pancasila dan sejenisnya menjadi jargon politik untuk membedakan gerakan yang diinisiasi pemerintah dengan gerakan di luar tersebut, seperti saja aksi 212.

Baca Juga:  KPK Akan Periksa Vice President Planning Telkomsel

Wacana tandingan itu terus diproduksi oleh pemerintah dengan berbagai jargon yang sempat populer seperti Saya Indonesia, Saya Pancasila. Praktis sejak dua tahun silam, produk diskursus nasionalisme menjadi salah satu program andalan pemerintah dan partai pendukungnya.

Penerbitan Perppu Ormas oleh Presdien pada tahun 2017 yang menjadi pijakan pemerintah mencabut badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sayangnya, alih-alih pencabutan badan hukum HTI menyelesaikan masalah, justru eskalasi kian menajam. Di saat bersamaan, stigmatisasi senantiasa dimunculkan terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan arus yang digulirkan pemerintah.

Tak terkecuali, Gerakan #2019GantiPresiden pun tak luput dituding sebagai upaya makar. Tudingan terdapat HTI di belakang gerakan tersebut juga disuarakan. Tudingan mengganti sistem bernegara tak luput dilayangkan terhadap gerakan ini. Bahkan, aksi persekusi menimpa kepada sejumlah pegiatnya. Seperti Neno Warisman saat di Batam termasuk musisi Ahmad Dhani saat di Surabaya.

Narasi tersebut terus digulirkan dengan membuat stigmatisasi bila aksi 212 merupakan upaya membuat rusuh Indonesia dengan menggulirkan Men-Suriahkan Indonesia. Untuk tudingan ini, pernah bertengger sebagai topik yang paling banyak diperbincangkan di media sosial Twitter sebagai upaya stigmatisasi terhadap Prabowo Subianto yang didukung oleh kalangan Islamis. Balasannya, kubu Prabowo membuat tanda pagar #PrabowoBersamaUlama.

Baca Juga:  KPU Tidak Batasi Jumlah Donatur Dana Kampanye

Saat merespons rencana Reuni Akbar 212 pada 2 Desember pekan lalu, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) M Guntur Romli menuding aksi 212 sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai Suriah. 212 dari aksi menjadi reuni itu merupakan upaya menjadikan Indonesia Suriah, sebut Guntur sehari menjelang acara Reuni Akbar 212 di Jakarta. Sayang, tudingan Guntur tak terbukti dalam aksi yang diikuti banyak orang itu. Tak ada insiden dan banyak pihak mengapresiasi kegiatan itu.

Pemerintah dan partai pendukung koalisi harus melakukan evaluasi total dengan narasi yang digulirkan selama dua tahun terakhir ini seperti narasi toleransi, kebhinnekaan, dan yang terbaru men-Suriahkan Indonesia yang nyatanya terbukti gagal total. Alih-alih publik antipati dengan gerakan aksi 212, surplus dukungan tampak kian bertambah.

Waktu tersisa 4,5 bulan menjelang Pilpres, menjadi waktu krusial bagi pemerintah untuk berbenah dan mengubah narasi yang digulirkan selama ini. Meski waktu masih terbuka, namun, dari sisi waktu yang tersisa rasanya sulit untuk memperbaiki narasi di depan publik. Di sisi lain, margin tren keterpilihan antara petahana dengan suksesor kian menipis saja.

Seperti yang disebut Rocky Gerung, apa yang terjadi di Monas bukan soal ideologi, sebagaimana selalu diintrodusir oleh pemeirntah dan pendukungnya, namun ini urusan keadilan. Kecuali soal keadilan, tak ada yang ideologis, sebut Rocky.

Tags

Leave a Reply

Close