Pendidikan

Pertempuran Merebut Kota Solo

Oleh: Andreas JW, Penulis

Pertempuran Merebut Kota Solo

PAGI-PAGI buta, pada 19 Desember 1948, pasukan serbu gerak cepat tentara Belanda (KL dan KNIL), mulai menyerang Kota Solo. Datang dari arah Boyolali, pasukan Belanda yang dipelopori pasukan kavaleri dan beberapa unit artileri, ini masuk Kota Solo lewat Kleco, terus menyusuri Jalan Purwosari, hingga kemudian tiba di Gladak. Mereka langsung menguasai Gedung Balaikota, Kantor Pos, dan Benteng, tanpa ada perlawanan yang berarti. Sebagian pasukan Belanda yang lain, dari Kartosuro, kemudian masuk melalui Gumpang; lalu melewati Pajang, Laweyan, dan Coyudan, selanjutnya sampai di Alun-alun Utara Kraton Surakarta. Demikian tutur Siswoyo, pelaku sekaligus saksi sejarah.

Sebelum tentara Belanda masuk Kota Solo, Pemerintah Karesidenan Surakarta beserta segenap instansinya, kesatuan-kesatuan polisi, TNI dan laskar, termasuk Gubernur Militer Gatot Subroto; meninggalkan Kota Solo, mundur ke daerah pedesaan di sekitar Sukoharjo. Sebagian yang lainnya mundur ke arah timur Kota Solo, ke Sragen dan Karanganyar. Di antaranya ada beberapa pegawai RRI, yang kemudian meneruskan perjuangan dengan mendirikan pemancar radio RRI di Kecamatan Jenawi, di lereng Gunung Lawu. Ada juga pasukan AURI yang mengambil posisi di Desa Matesih, di bawah pimpinan Kapten Wirya (terakhir berpangkat Komodor Udara). Dia seorang perwira profesional politik, seperti Suryadharma atau Omar Dhani.

Sebelum aparat pemerintah daerah dan TNI/Polri meninggalkan Kota Solo, terlebih dahulu dilakukan “bumi hangus”. Sasarannya adalah gedung-gedung dan fasilitas-fasiltas penting, seperti kompleks perkantoran karesidenan di Kepatihan, dibakar habis. Begitu pula Stasiun KA Purwosari dan sejumlah gardu listrik dirusak.

Sebelum tentara Belanda masuk Kota Solo, kebetulan hari itu Siswoyo tengah bermalam di rumah Pak Radi, eks-digulis “kepala batu”. Ini adalah kebiasaan barunya, berpindah-pindah tempat menginap di rumah sejumlah kawan, menyusul terjadinya Peristiwa Madiun. Alasannya, tidak lain demi keselamatan.

Adapun rumah Pak Radi terletak di pinggir Jalan Purwosari. Ketika tengah terlelap tidur, Pak Radi membangunkan. “Bung Sis, Belanda sudah masuk, lho….” Siswoyo bergegas bangun. Ia mendengar deru konvoi kendaraan militer tentara Belanda lewat persis di depan rumah. Sekali-kali terdengar letusan tembakan otomatik. Mungkin, dengan maksud untuk menggertak penduduk kota Solo.

Setelah omong-omong sebentar, segera kita putuskan langkah-langkah yang mendesak harus dilakukan. Siswoyo segera keluar rumah menghubungi kawan-kawan dan jalur-jalur partai. Sedangkan Pak Radi tetap tinggal di rumah, sambil menunggu pos. Untungnya, selama berkecamuknya Peristiwa Madiun, “Kta sudah berhasil menyusun kembali jaringan partai di Kota Solo. Bahkan berhasil menerobos sampai keluar; ke arah barat hingga daerah Boyolali, ke utara sampai Karang Gede. Banyak kawan-kawan yang selamat, dan masih bersemangat tinggi untuk bergabung. Termasuk mereka yang berada di kesatuan gerilya maupun TNI.”

Di antara kawan-kawan yang tidak turut mengundurkan diri ke luar kota, mereka lalu saling mencari kontak untuk menyatukan diri dalam kesatuan gerilya. Selanjutnya dibentuk kesatuan gerilya di bawah komando partai. Maka terbentuklah Pasukan Sukarela Rakyat (PSR). Cikal bakal dari pasukan ini antara lain terdiri dari Bakat Sunardi (anggota laskar CSA), Majid (staf DPP Pesindo), Bung Pardio (anggota laskar BPRI), Heru Sukarto, dan Suprapto (anggota TNI dari Batalyon Narjo). Dalam perkembangannya, PSR kemudian juga diperkuat unsur-unsur dari Barisan Lowo dan TP.

Kesatuan gerilya PSR, memang terhitung masih kecil serta berlingkup lokal. Meski begitu PSR punya hubungan akrab dengan laskar-laskar gerilya lainnya, termasuk dengan kesatuan TNI. Kenapa bisa begitu? Karena komposisi anggota PSR berasal dari berbagai macam laskar, termasuk juga TNI. Bahkan kemudian beberapa tokoh TP turut bergabung ke dalam partai, seperti Marsono, Harto Rebo, Subadi, dan lain-lain.

Tidak kalah pentingnya, dalam proses pembentukan PSR, adalah peran Bung Harun Karsono dari Pajang, beserta istrinya. Selain terhitung kawan dekat saya, dia juga punya akar kuat di kalangan massa di daerah Pajang. Dia banyak membantu SC dalam berbagai urusan teknis, seperti menyiapkan tempat diskusi, pos kerja, tempat penginapan, dapur umum, menyediakan kurir, dan kadang juga logistik.

Lahirnya PSR, sedikit-banyak memberi pengalaman dan pelajaran, bahwa lahirnya gerilya rakyat tidak harus dikerjakan oleh kader-kader militer. Kader-kader sipil pun ternyata mampu.

Baca Juga:  MEMAHAMI MAKNA "KERAKYATAN"

Pada masa itu, selain kesatuan TNI, juga terdapat kesatuan laskar-laskar non-TNI. Jumlahnya cukup banyak. Ada laskar yang lingkupnya hanya lokal, tapi ada pula yang punya kekuatan besar (anggota maupun persenjataannya) serta berskala nasional. Yang terakhir ini seperti Laskar Rakyat, BPRI, Pesindo, Hizbullah, Barisan Banteng, TP/TRIP, dan sebagainya. Bahkan, seperti Laskar Pesindo Jawa Timur, mereka mempunyai beberapa unit panser. Juga di Sumatera Utara, Laskar Pesindo punya angkatan udara, di bawah pimpinan kawan Sarwono Sutarjo. Sedangkan kesatuan gerilya lokal, di Solo ada CSA, TP Pringgodani, Barisan Lowo, dan Laskar Wanita (Laswi). Sedangkan di Jawa Barat ada Laskar Bambu Runcing, Laskar Rakyat Jawa Barat, dan TP Siliwangi.

Dalam perkembangannya, laskar-laskar tersebut kemudian dikoordinasi dan di bawah komando badan resmi TNI Masyarakat. Yang kemudian hari berubah nama menjadi Biro Perjuangan, di bawah pimpinan Joko Sujono, dari PKI. Joko Sujono adalah anggota staf dari Kepala Staf Mabes TNI Mayjend. Oerip Sumohardjo.

Akan halnya PSR, sebagai kesatuan gerilya lokal dan kecil di Solo dan sekitarnya, tidak masuk dan tidak di bawah komando Biro Perjuangan. Sebab PSR baru lahir pada waktu Agresi II, pada saat mana Biro Perjuangan secara formal praktis sudah tidak ada. Jadi ke dalam, PSR di bawah pimpinan SC Surakarta. Namun dalam operasi-operasinya PSR bersikap koordinatif dan kooperatif dengan kesatuan gerilya lainnya, serta mendukung operasi militer yang dilakukan TNI.

Waktu itu Mabes TNI di bawah komando Panglima Besar Sudirman mengeluarkan instruksi untuk membagi daerah-daerah RI per karesidenan, ke dalam wilayah perang, dengan sebutan Wehrkreise. Untuk Karesidenan Surakarta dipimpin Letkol. Slamet Rijadi, yang juga merangkap sebagai Komandan Brigade dan Komandan Front PP4B, bermarkas di Kemusuk, Boyolali. Sedangkan Sub-Wehrkreise Kota Solo dan sekitarnya dipimpin Mayor Achmadi dari TP. Dia seorang tokoh nasionalis Sukarnois, dan pernah menjadi Menteri Penerangan. Laskar TP di Solo cukup kuat dan punya pengaruh. Selain Achmadi, tokoh-tokoh pendiri TP Solo ialah dr. Prakoso (pernah menjadi Rektor UNS Surakarta) serta Subadi alias Mbah Badi.

Pada permulaan bulan Juli 1949, seorang kader gerilya PSR menemui Siswoyo di rumahnya, di daerah Purwodiningratan. Dia melaporkan bahwa dalam waktu dekat akan diadakan serangan umum untuk merebut kembali Kota Solo. Laporan ini segera tindaklanjuti. Ia bergegas ke pos SC dan pos-pos yang lain, untuk mencari informasi yang lebih mendalam mengenai latar belakang, tujuan, dan rencana serangan umum tersebut. Banyak informasi tambahan yang didapat, yang pada pokoknya rencana serangan umum merebut Kota Solo bertujuan untuk lebih memperkuat posisi tawar (bargaining position) RI dalam perundingan dengan Belanda. Jadi lebih banyak muatan politiknya.

Seperti diketahui, pada saat itu ada desakan dari dunia internasional, seperti AS dan PBB, agar RI dan Belanda melakukan perundingan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam rangka perundingan perdamaian ini, tentu harus didahului dengan gencatan senjata, sekaligus menentukan garis batas status quo wilayah kekuasaan masing-masing pihak. Ketika itu Ibu Kota RI di Yogyakarta sepenuhnya masih di tangan Belanda. Begitu pula Presiden Sukarno dan rombongannya masih ditawan Belanda. Kondisi ini tentu akan sangat menguntungkan posisi Belanda.

Untuk memperkuat posisi tawar RI dalam perundingan, pejuang-pejuang kemerdekaan Solo dan sekitarnya, sipil maupun militer, lantas merencanakan serangan umum untuk merebut dan menduduki Kota Solo. Kemudian secara sepihak akan menentukan garis batas status quo, sebagai tanda penguasaan wilayah. Jadi targetnya, sebelum gencatan senjata diumumkan, Kota Solo sudah harus direbut dan diduduki. Setidaknya separuh dari wilayah Kota Solo harus dikuasai. Lalu siapa sebenarnya yang merencanakan semua ini? Yang pasti, di antaranya Komandan Sub-Wehrkreise Mayor Achmadi dan Komandan Wehrkreise Surakarta Letkol. Slamet Riyadi, sebagai penentu.

Sementara itu tentara Belanda, KL maupun KNIL, dalam posisi defensif. “Setahu saya, pasukan Belanda yang berada di luar kota sudah ditarik masuk ke Kota Solo. Mereka, khususnya KL, dipusatkan di Benteng; yang terletak di pusat kota, dekat Gladak; dengan pengawalan sejumlah panser dan bren carier (tank kecil).” Pos-pos tentara Belanda ada di perempatan Ketandan, perempatan Jebres, dan di Stasiun KA Purwosari. Di sebuah lapangan kecil di sebelah barat Kampung Badran, terdapat beberapa pucuk meriam howitser. Sedang pos-pos polisi bertebaran di beberapa tempat, di antaranya di Gedung Abatoar, Jagalan; dan di kompleks polisi Tipes. Belanda sama sekali tidak menyangka jika beberapa hari menjelang gencatan senjata, ada serangan besar-besaran untuk merebut Kota Solo. Jadi ini merupakan kejutan atau dadakan.

Baca Juga:  Delegasi Mahasiswa FH Unair Raih Dua Penghargaan Lomba Hukum Maritim di Australia

Empat hari, siang dan malam, berlangsung pertempuran frontal di Kota Solo. Pertempuran tidak hanya dilakukan kesatuan-kesatuan TNI serta laskar-laskar gerilya, tapi seluruh penduduk Kota Solo turut terlibat di dalamnya. Pasukan TNI dan laskar-laskar gerilya masuk Kota Solo dari berbagai jurusan. Mereka mengerahkan seluruh kekuatannya. Maklumlah, ini merupakan serangan perebutan sekaligus pendudukan. Bukan sekadar serangan untuk mengganggu atau serangan taktis.

Pertempuran yang melibatkan banyak pasukan, sudah tentu diperlukan dukungan logistik yang memadai; menyangkut makan, minum, obat-obatan, dan sebagainya. Dan ini tidak mudah untuk menyediakannya. Apalagi dalam tempo yang singkat. Namun masalahnya dapat diatasi lantaran sumber logistiknya adalah masyarakat Solo sendiri. Tanpa diminta, seluruh masyarakat secara sukarela memberikan bantuan. Kadang masyarakat justru yang mendesak dan setengah membujuk, agar para gerilya mau menerima pemberiannya. Jadi tidak ada gerilya yang kelaparan.

Hari-hari terakhir menjelang gencatan senjata, Siswoyo masih tetap berkeliling kota didampingi Zus Harti, anggota kolektif SC. Di luar dugaan, ketika berjalan memasuki sebuah gang di Kampung Mangkuyudan, dari arah berlawanan, ia melihat rombongan pasukan TNI juga sedang berjalan menuju ke arahnya. Zus Harti segera membisiki. “Itu rombongan Pak Met,” katanya. Yang dimaksud Pak Met adalah Letkol. Slamet Rijadi, komandan Wehrkreise Surakarta, sekaligus komandan operasi perebutan Kota Solo.

Ketika jarak sudah dekat, Slamet Rijadi lalu menyapa dengan keras, “Lho, iki rak Mbak Harti, tho?” Zus Harti menjawab, “Iyo, piye kabare Pak Met?” Keduanya lalu bersalaman hangat. Slamet Rijadi sempat melempar senyum kepada Siswoyo, dengan maksud memperkenalkan diri. Begitu pula sebaliknya. Tegur sapa hanya berlangsung singkat. Masing-masing kemudian melanjutkan perjalanan.

Slamet Riyadi dengan rombongan besar pengawalnya berseragam TNI dan bersenjata lengkap. Seperti kebiasaannya, Slamet Rijadi selalu berjalan di depan, dengan memanggul senjata mesin (bren gun). Sebagai komandan, dia dikenal sebagai jagoan perang dan pemberani. Karena terlalu berani itulah, teman-temannya memberi paraban (julukan) “Komandan Si Dadung Kawuk”.

Tapi bagaimana Zus Harti bisa kenal akrab dengan Slamet Riyadi? Ceritanya pada permulaan Revolusi Agustus, keduanya pernah sama-sama bertugas di front medan perang Mranggen, sebelah tenggara Kota Semarang. Zus Harti waktu itu Ketua PPI (Pemuda Putri Indonesia) Solo. Di Mranggen, dia memimpin dapur umum bersama orang-orang PPI. Sementara Slamet Rijadi adalah salah satu komandan pertempuran. Dalam situasi perjuangan di medan pertempuran yang penuh risiko, ikatan bathin yang kuat tidak mudah dilupakan. Hal itu dapat terlihat ketika keduanya tanpa disengaja berjumpa.

“Saya memang tidak mengenal secara pribadi. Tapi dari kawan-kawan FDR, saya banyak mendapat informasi mengenai siapa sebenarnya Slamet Rijadi.” Antara lain, disebutkan bahwa dia seorang prajurit profesional, disiplin, dan pemberani. Tapi dari sisi visi politik, dia lebih rendah jika dibandingkan dengan Digdo maupun Suadi. Namun dia punya pendirian politik yang kuat, dan cenderung ke kiri. Proses selanjutnya, pendirian politiknya semakin mengkristal dan berbentuk. Kira-kira permulaan 1949, di tengah-tengah kecamuk perang kemerdekaan, Slamet Rijadi menyatakan diri bergabung dengan Partai. Ketika itu Bung Suhadi alias Pak Karto berada bersama-sama pasukan Mayor Digdo. Maka Bung Suhadi yang ditugaskan untuk meresmikan penggabungan Slamet Rijadi itu, di suatu tempat di Desa Kayumas, Kecamatan Jatinom, di sekitar lereng Gunung Merapi.

Ketika Slamet Rijadi menyatakan bergabung dengan partai, dia tengah berada di Kecamatan Musuk, di markas medan perang PP4B (istilah militer), yang berbatasan dengan Kecamatan Jatinom, Boyolali. “Jadi waktu saya bejumpa dengan Slamet Rijadi di Mangkuyudan tersebut, saya tahu dia sudah menjadi anggota Partai,” kenang Siswoyo.

Sebelum perundingan damai dengan Belanda dimulai, diumumkan pemberlakuan gencatan senjata secara nasional. Dengan sadar dan sukarela kita pun menghentikan serangan umum. Pada saat itu sekitar tiga per empat wilayah Kota Solo sudah di tangan RI. Tidak tahu persis apakah kejadian serupa juga dialami kota-kota besar lainnya. Yang pasti serangan umum di Kota Solo memberi dampak semakin memperkuat posisi tawar RI dalam perundingan dengan pihak Belanda.

Serta merta, ketika diumumkan pemberlakuan gencatan senjata, kaum gerilyawan segera memutuskan batas wilayah status quo. “Yang saya ketahui, batas wilayah tersebut, di sebelah barat Kota Solo, berada kurang lebih 300 meter sebelah selatan simpang tiga Stasiun KA Purwosari,” kata Diswoyo.

Jalan pun segera diblokade. Pohon-pohon ditebang, dan diletakkan melintang di tengah jalan. Sebagai tanda batas, di tengah jalan ditaruh batu-batu besar dan balok-balok kayu. Juga dipasang semacam plakat besar, dengan tulisan besar: “Batas Status Quo Wilayah RI”. Sejumlah anggota pasukan bersenjata lengkap menjaga siang dan malam. Semua ini menandai berakhirnya serangan umum empat hari merebut Kota Solo, di bawah komando Letkol. Slamet Rijadi.

Tags

Leave a Reply

Close