Blitar Kita

Pemkab Blitar Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi Untuk Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih

KRPK: caleg diharapkan tidak memaksakan mendapatkan cost politik dengan cara-cara korupsi

Pemkab Blitar Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi Untuk Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih
M.Jasin, Wakil Pimpinan KPK periode 2007 – 2011 (Foto: MJNews)

BLITAR, MJNews – Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menggelar sosialisasi pencegahan korupsi dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik, guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dan kerugian terhadap keuangan negara.

Acara yang digelar di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Selasa (16/10/2018), dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Sekda Pemkab Blitar Totok Subihandono Forkopimda Kabupaten Blitar, jajaran Kepala OPD Pemkab Blitar, Camat se Kabupaten Blitar serta perwakilan Lurah dan kepala Desa se Kabupaten Blitar. Acara ini menghadirkan mantan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M.Jasin.

Sosialisasi terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama diikuti legislatif, desa dan kelurahan. Sementara sesi kedua diikuti peserta dari LSM, ormas, media dan jasa kontruksi.

Dalam sambutannya Bupati Blitar Rijanto mengatakan, tujuan sosialisasi untuk menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel, dan transparan. Melalui sosialisasi ini pihaknya ingin meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran pemerintah daerah, pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dalam mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemkab Blitar.

Bupati Rijanto menyampaikan,  “Saya sengaja menghubungi beliau (M.Jasin) agar bisa ke Blitar untuk memberikan penjelasan tentang korupsi. Ini merupakan salah satu upaya kami menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.”

Rijanto menambahkan, sebelumnya agenda ini memang terkait dengan situasi saat ini. Dimana banyak kepala daerah yang menjadi tersangka dugaan korupsi. Dengan materi yang disampaikan Muhamad Jasin kepada para kepala OPD, Kontraktor, Instansi, dan LSM diharapkan kedepan dapat memberi manfaat terkait dengan tata  kelola  pemerintahan daerah yang benar.

Bupati Blitar ini menyampaikan, di dalam capaian prestasi transparansi keuangan, Kabupaten Blitar tergolong baik.  Hal ini dibuktikan dengan predikat raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan nilai SAKIP B.

“Pembangunan di berbagai bidang terus kami lakukan. Kabupaten Blitar juga termasuk salah satu daerah  yang masuk dalam 100 gerakan Smart City Indonesia. Dan sekarang kita sedang membahas untuk masterplain smart city. Kemudian RSUD Wlingi sudah menjadi RSUD pendidikan. Dan berkat dukungan legislatif dan masyarakat sekarang Kabupaten Blitar sedang membangun rumah sakit di Kecamatan Srengat akan membangun RS di Srengat,” tegasnya.

Baca Juga:  Kabupaten Blitar Siapkan Aplikasi Aduan Penerangan Jalan Umum

“Terus terang memang pak Yasin membaca berita masalah saya (surat palsu pemanggilan KPK). Kemudian saya sempat bertemu di Jakarta dan beliau berkenan hadir memberikan pengarahan di Blitar.Kami berharap kedepan sarasehan ini memberi manfaat bagi kita semua,” katanya.

Sementara M.Jasin, Wakil Pimpinan KPK periode 2007 – 2011, dalam paparannya menyampaikan pengertian korupsi secara sederhana. Menurut dia, korupsi adalah pertemuan antara niat dan kesempatan, niat terkait perilaku yang tidak dapat dipisahkan dengan nilai dan kesempatan untuk korupsi banyak dibuka oleh adanya kelemahan sistem.

Lebih lanjut M.Jasin menjelaskan modus korupsi pada eksekutif daerah serta modus korupsi pada legislatif daerah. Modus korupsi pada eksekutif daerah meliputi  pengadaan barang dan jasa dengan mark up harga dan merubah spesifikasi barang, penggunaan sisa dana tanpa dipertanggung jawabkan dan tanpa prosedur, penyimpangan prosedur pengajuan pencairan dana kas daerah, manipulasi sisa APBD, manipulasi dalam proses susunan konvensi, gratifikasi dari BPD penampung dana daerah, bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya, menggunakan APBD untuk keperluan keluarga dan koleganya, menerbitkan Perda untuk upah pungut pajak, tukar guling tanah dengan mark down harga, pencucian uang dari sumber yang tidak sah.

Sementara modus korupsi pada legislatif daerah kata dia antara lain, memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas anggota dewan, menyalurkan dana APBD bagi anggota dewan melalui Yayasan fiktif, memanipulasi perjalanan dinas, menerima gratifikasi dan atau suap, pencucian uang dari sumber yang tidak sah.

Baca Juga:  Persit Kartika Chandra kirana Cabang XXII Kodim 0808/Blitar Merayakan Puncak HUT Persit Kartika Chandra Kirana Ke 72

M Jasin menekankan bahwa dalam pemberantasan korupsi diperlukan peran serta masyarakat dan aparat. Masyarakat harus berani melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi. Sementara pejabat harus tegas tidak mau menerima suap.

“Untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama. Masyarakat dan pejabat harus memilih tidak memberikan atau menerima suap. Masyarakat juga harus berani melaporkan penerima gratifikasi.

trijanto dan m jasinSementara itu, Ketua Umum Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), M Trijanto yang juga hadir pada acara tersebut menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi adanya pertemuan yang melibatkan semua pihak dimana instansi, pejabat, legislatif, eksekutif, media, dan asosiasi jasa konstruksi duduk bersama yang pada intinya menginginkan terwujudnya tata kelola pemerintahan bersih dari korupsi yang merupakan amanah dari Undang-undang.

Trijanto lebih lanjut menambahkan, “Dalam forum ini, kita juga menyampaikan agar eksekutif menghentikan proyek-proyek pengadaan langsung yang diduga dikerjakan oleh rekanan tertentu atas rekomendasi beberapa oknum dewan. Dan ini tadi sudah ada penjelasan dari M Jasin, yang kebetulan adalah mantan ketua KPK bahwasannya hal ini sudah melanggar Undang-undaang yang ada. Kalau nanti, ini tetap dilaksanakan maka konsekuensinya jangan salahkan bilamana nanti ada penindakan baik dari Kepolisian, Kejaksaan, bahkan KPK. Entah melalui OTT, atau melalui tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan. Alasan kami menentang hal itu, karena sesuai dengan kajian yang kita lakukan selama ini, proyek-proyek  itu diluar diperjual belikan antara 15 sampai 20 persen. Sementara rekanan sendiri mencari keuntungan antara 20 sampai 22 persen. Belum lagi amplop-amplop ke pengawas juga.” Proyek-proyek tersebut sampai kebawah hanya  40 sampai 45 persen. Negara sangat di rugikan dengan praktek-praktek ini”.

“Karena ini adalah tahun-tahun politik, saya berharap agar para caleg tidak memaksakan mendapatkan cost politik dengan cara-cara  korupsi,” tegasnya. //juni martoyo/16-10-2018//

 

 

 

Tags

Leave a Reply

Close