Opini

Pahlawan Pajak itu Bernama Mulkan….

Oleh: Yustinus Prastowo

Pajak adalah kontroversi abadi. Bahkan adagium ‘tak ada orang yang rela membayar pajak’ masih kerap terdengar. Di satu sisi, pajak sering diidentikkan dengan paksaan, hingga mendatangkan berbagai perlawanan dan pemberontakan. Di sisi lain, seperti diucapkan Cicero, pajak adalah ‘urat nadi sebuah negara’. Benar belaka karena dalam catatan sejarah, hampir tak ada peradaban yang tidak ditopang oleh pajak. Ciri paradoksal ini dilukiskan Richard Eccleston dalam istilah ‘necessary evil’, hal yang tak disukai tapi dibutuhkan.

Di negara modern-demokratis gambaran tentang pajak sesungguhnya sudah mengalami pergeseran. Alih-alih merupakan sebuah paksaan, pajak lebih sebagai kontrak antara negara dan warga negara. Meski tak memberi imbalan langsung kepada para pembayarnya, toh tanpa adanya penggunaan uang pajak yang kentara, wajib pajak akan enggan membayar pajak. Menurut Margaret Levi, kepatuhan sukarela (voluntary compliance) itu utopia karena yang terjadi selalu ‘quasi-voluntary’. Masyarakat akan membayar pajak jika meyakini bahwa itu bermanfaat buat dirinya.

Cuaca dan arus diskursus perpajakan saat ini sedang merumuskan arah barunya. Pajak semakin penting bagi negara modern karena selain menyumbang pendapatan untuk membiayai pembangunan, juga menjadi sarana demokratisasi dan penguatan kapasitas negara. Berbeda dengan utang, eksploitasi sumber daya alam, atau aksi filantropi – pajak memungkinkan solidaritas, kontinuitas, dan kesetaraan berjalan seiring. Di aras lain, penghindaran pajak yang masif dan super-canggih juga semakin meresahkan karena berpotensi menggerus sumber pendapatan negara dan menghilangkan kesempatan bagi orang-orang yang terpinggirkan dan tertinggal untuk mendapat penghidupan yang layak.

Adalah Pak Mulkan, pria paruh baya yang mencelikkan mata sekaligus membetot perhatian tentang pajak. Saya berjumpa dengan Pak Mulkan dalam sebuah acara perpajakan di Kota Samarinda. Beliau adalah pengusaha yang sehari-hari berjualan bakso dan soto dengan merk dagang ‘Bakso Gresik’. Gresik adalah kota kelahiran yang ditinggalkan tahun 1982, demi memperbaiki nasib. “Saya berangkat naik perahu Madura, nekat saja. Entah berapa hari saya sampai di kota ini,” ia lirih mengenang. Kenekatan yang dibayar lunas oleh kerja keras dan ikhlas.

Baca Juga:  Fenomena KYLIAN "Pele" MBAPPE

Ia telah berjualan bakso selama 36 tahun, diawali berjualan dengan gerobak keliling. Pak Mulkan buru-buru menimpali,”Saya dulu kerap kena razia tibum (ketertiban umum) Pemda. Gerobak saya kadang diambil, mungkin karena mengganggu orang lain.” Tentu saja ia berhak meradang, meski perlakuan itu justru menyemangatinya untuk terus berkembang. Hasilnya, dengan tabungan yang ada Pak Mulkan bisa membeli sebuah ruko untuk tempat usaha yang baru dan laris manis.

Kini setiap hari tak kurang 180 kg daging dihabiskan untuk 2000 porsi bakso dan soto yang terjual. Hampir 30 karyawan membantunya setiap hari. Di tengah kemarau keteladanan, hebatnya, Pak Mulkan memilih menjadi pembayar pajak yang patuh. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda mengapresiasi kontribusi ‘Bakso Gresik’ dalam memungut dan menyetor Pajak Restoran cukup signifikan. Pejabat Pajak di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) maupun Kanwil DJP Kaltimtara pun mengamini bahwa Pak Mulkan adalah contoh bagus bagi sebuah kesadaran wajib pajak yang memilih patuh, sekaligus bukti bahwa upaya persuasif yang dilambari sikap saling percaya ternyata efektif.

Malam itu Pak Mulkan bersama sembilan wajib pajak lain menerima penghargaan dari KPP Samarinda. Penghargaan yang tentu layak diterima. Testimoni Pak Mulkan kepada sayalah yang menyembulkan optimisme. ”Jika mengenang perlakuan oknum di masa lalu (Tibum), saya tentu kecewa. Tapi melihat dan merasakan mereka (orang KPP) datang, membujuk, meyakinkan, dan memperlakukan saya dengan baik, saya luluh. Dan saya memilih membayar apa adanya supaya tenang dan usaha saya terus lancar,” demikian Pak Mulkan memungkasi.

Tentu saja Pak Mulkan tidak sendiri. Ada banyak Mulkan di tempat lain. Meski demikian, masih saja ada pengusaha yang enggan membayar pajak apa adanya seperti Pak Mulkan, dengan berbagai alasan. Di sisi lain, Kantor Pajak juga terus mengedepankan persuasi agar wajib pajak sadar membayar pajak. Intimitas dan silaturahmi yang amat hangat, hal yang mungkin jarang kita jumpai di masa lalu, kini jamak ditemukan. Wajah pajak yang garang dan menakutkan pelan-pelan berubah menjadi lebih ramah dan humanis.

Baca Juga:  Mengapa Menolak Pembangunan PLTN di Indonesia?

Pahlawan pajak ibarat dua sisi dari satu keping mata uang: Pemungut dan pembayar pajak. Kesungguhan Pemerintah menggunakan uang pajak secara bertanggung jawab melalui APBN juga menjadi faktor penting. APBN dirancang semakin sehat, adil, dan mandiri. Di APBN 2019, dilakukan penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 3,5 juta keluarga (2015) menjadi 10 juta keluarga (2019), peningkatan jumlah sasaran peneriman kredit Ultra Mikro dari 0,3 juta (2017) menjadi 1,4 juta (2019), mahasiswa penerima bidikmisi meningkat dari 269 ribu (2015) menjadi 471 ribu (2019). Alokasi TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) meningkat tajam dari Rp 623,1 triliun (2015) menjadi Rp 826,8 triliun (2019), dengan Dana Desa dari Rp 20,8 triliun (2015) menjadi Rp 70 triliun (2019) ditambah alokasi Rp 3 triliun untuk Dana Kelurahan. Dan di tahun 2018 ini tak kurang 98 juta warga tak mampu memperoleh jaminan kesehatan melalui BPJS.

Karena kinerja perpajakan semakin prima, APBN juga semakin mandiri. Kontribusi perpajakan di APBN meningkat signifikan, dari 74% (2014) menjadi 83% (2019). Jauh dari gegap gempita polemik di ruang publik, tahun 2019 Pemerintah menargetkan utang sebesar Rp 359,3 triliun atau tumbuh negatif 7,3% dibanding outlook posisi utang 2018 sebesar Rp 387,4 triliun dan posisi 2017 sebesar Rp 429,1 triliun. Sebaliknya, pembiayaan investasi meningkat dari Rp 59,7 triliun (2015) menjadi Rp 75,9 triliun (2019).

Semoga semakin banyak Mulkan yang lahir. Semoga komitmen Pemerintah dalam memungut pajak semakin baik. Dan semoga bangsa ini selalu diberkahi Tuhan dengan nikmat, adil, dan sejahtera. Meminjam ucapan Pak Haji Masdar, pengusaha SPBU di Berau, dalam sebuah testimoni di Harian Kaltim Post pasca ikut amnesti pajak,”Membayar pajak tak bikin bangkrut, mengemplang pajak tak membuat kaya.”

Hati yang kayalah yang menjadikan bangsa Indonesia maju.

***

Yustinus Prastowo Pajak CITA
Penulis: Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
Tags

Leave a Reply

Check Also

Close