Blitar Kita

MUNDUR TERHORMAT MENJABAT TANPA MARTABAT

Pernyataan Sikap dan Tuntutan Forum Peduli Demokrasi

MUNDUR TERHORMAT MENJABAT TANPA MARTABATMemasuki masa kampanye yaitu tanggal 23 September 2018 Bawaslu Kabupaten Blitar menggelar DEKLARASI KALAH TERHORMAT MENANG BERMARTABAT di Taman Idaman Hati Wlingi. Selain himbauan untuk menghadirkan suasana damai/kondusif dengan Deklarasi tersebut. Bawaslu Kabupaten Blitar juga bermaksud mengajak kepada para peserta Pemilu untuk berkomitmen agar mengindahkan peraturan yang berlaku, tidak ada hoax dan politisasi sara, tidak ada money politik serta menerima apapun hasilnya nanti karena dalam setiap kontestasi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Jika komitmen itu dilaksanakan maka para calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak terpilih akan tetap terhormat dan yang terpilih betul-betul menjadi pemimpin yang berintegritas dan mewakili rakyat.

Kami sangat apresiasi atas upaya yang dilakukan, namun kegiatan Deklarasi tersebut belum cukup untuk menumbuhkan antusiasme public/masyarakat pemilih untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Blitar. Salah satu factor (menjadi factor terpenting) yang menyebabkan kurangnya antusiasme masyarakat adalah lemahnya penegakan hukum pemilu. Masyarakat akan bersikap apatis terhadap pemilu ketika ternyata tidak ada jaminan atas otentisitas suaranya, masyarakat Kabupaten Blitar masih ragu apakah suaranya benar-benar dikawal dengan baik oleh lembaga pengawas pemilu sehingga hasil pemilu sesuai dengan prosesnya. Hal inilah yang menjadikan public resah dan was-was apakah pemilu di Kabupaten Blitar benar-benar akan berlangsung secara bersih luber jurdil dan menghasilkan pemilu yang berkualitas.

Pemimpin yang baik dihasilkan dari proses pemilu yang baik dan proses pemilu yang baik dilaksanakan oleh penyelenggara yang professional dan berintegritas. Manakala pemilu dikawal oleh orang-orang yang bermasalah dan tidak memiliki integritas maka pemilu menjadi tidak berkualitas dan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas pula, sehingga rakyatlah yang lagi-lagi menjadi korban. Dari investigasi yang dilakukan oleh FORUM PEDULI DEMOKRASI ditemukan fakta bahwa dari 5 (lima) komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar 3 (tiga) diantaranya diduga keras integritasnya bermasalah. Berikut fakta-fakta hasil investigasi terhadap anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar:

Baca Juga:  Diskusi "Tadarus Kebangsaan" di Perpustakaan Bung Karno Blitar

– Salah satu anggota komisioner telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh penyidik Polres Kabupaten Blitar atas kasus penyelewengan dana revitalisasi pasar tumpang Talun-Blitar.

Asas praduga tak bersalah dan belum adanya keputusan yang berkekuatan hokum tetap/inkraht (Psl 135 ayat (2) huruf c UU No. 7/2017 tentang Pemilu) memang dapat dijadikan dasar bagi yang bersangkutan untuk terus bekerja sebagai pengawas pemilu. Namun kita sebagai pemilih patut khawatir bahwa yang bersangkutan akan memanfaatkan jabatannya untuk meminta suaka politik/perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan intervensi terhadap kasus yang dihadapi. Status tersangka tentunya mengganggu kinerja, dan sangat mungkin ditengah proses pemilu yang sudah masuk masa kampanye yang bersangkutan menyalahgunakan kewenangannya dengan memihak kepada peserta tertentu sebagai kompensasi atas suaka politik yang diberikan.

Kami berpendapat bahwa demi kepentingan umum dan untuk mewujudkan pemilu yang jurdil lebih tepat apabila yang bersangkutan diberhentikan sementara dan proses peradilan dipercepat agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Dan akan lebih TERHORMAT apabila yang bersangkutan MENGUNDURKAN DIRI daripada MENJABAT tapi TIDAK BERMARTABAT.

– Dua anggota komisioner telah melakukan tindakan tidak terpuji dan melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur) 2018 yang berakibat merugikan peserta pemilu dan masyarakat pemilih.

Tindakan tersebut dilakukan pada Hari H pemungutan suara pada saat melakukan pengawasan langsung di TPS 11 Desa Pojok-Garum yang mana keduanya memperoleh temuan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dilokasi tersebut ditemukan beberapa pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali (Psl 178B UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota).

Baca Juga:  Tolak Pembangunan Pabrik Gula Kaulon, Petani Blitar Gelar Demo

Penanganan penyelesaian kasus ini sangat MENGGELIKAN, Kalau merujuk pada aturan (Psl 112 UU No. 1/2015) seharusnya pengawas pemilu segera merekomendasikan KPU Kabupaten Blitar untuk melakukan Pemungutan Suara 

 

Ulang (PSU). Namun tidak demikian, penyelesaiannya justru bertentangan dengan aturan yang ada. ibarat keluar dari sumur kemudian menjatuhkan diri ke jurang dan Panwas ikut mendorongnya, dibawah pengawasan Panwas Kabupaten Blitar petugas KPPS melakukan tindakan mengambil dan merusak surat suara sah secara acak. Tindakan ini termasuk dalam ketentuan pidana psl 178E UU No. 10/2016).

Entah apa motif politik Panwas Kabupaten Blitar kenapa mendiamkan pelanggaran yang nyata-nyata terjadi didepan mata, yang jelas mereka telah bertindak tidak professional dan kampungan dalam menangani pelanggaran pemilu dan bertentangan dengan sumpah janji serta peraturan DKPP No. 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dari uraian diatas hanya pertanyaan yang muncul:

Bagaimana kita masyarakat pemilih meyakinkan diri untuk percaya bahwa hasil pemilu 2019 otentik merupakan suara rakyat manakala penyelenggara pemilu tidak memiliki integritas.!?

Bagaimana kita masyarakat pemilih meyakinkan diri untuk percaya bahwa pemilu 2019 akan berjalan luber jurdil dan berkualitas manakala beberapa Pimpinan Bawaslu Kabupaten Blitar yang mendapatkan mandat menegakkan hukum pemilu tumpul dan tidak professional.!?

Relakah kita sebagai pemilik kedaulatan manakala suara kita hanya dipermainkan oleh elit penyelenggara pemilu untuk kepentingan mereka.!?

Berdasarkan pertanyaan diatas, kami Forum Peduli Demokrasi menyerukan:

  1. Kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi pemilu 2019 serta memantau penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
  2. Kepada aparat penegak hokum (Polres Blitar, Kejari dan Pengadilan Tipikor) agar mempercepat proses peradilan terhadap pimpinan Bawaslu Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan menjadi tersangka demi kepentingan umum; dan
  3. Kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Blitar yang bermasalah #MUNDURTERHORMAT MENJABATTANPAMARTABAT.

 

 

Tags

Leave a Reply

Close