Opini

Memahami Pembiayaan BPJS Kesehatan dari Pajak Rokok

Oleh: Yustinus Prastowo, Pemerhati Kebijakan Fiskal

Pemerintah menerbitkan Perpres sebagai jalan keluar mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Defisit ini harus segera diatasi dalam jangka sangat pendek karena berpotensi menimbulkan persoalan serius. Pada saat bersamaan harus dipikirkan solusi jangka panjang untuk menjamin kesinambungan pembiayaan dan kualitas jaminan kesehatan yang menjadi hak setiap warga negara.

Perpres ini melakukan earmarking (anggaran yang penerimaan maupun pengeluarannya secara spesifik sudah ditentukan). Ini ide yang win win, karena mengatasi masalah jangka pendek dan tidak menambah beban industri. Di samping itu, rendahnya disiplin anggaran Daerah, khususnya perencanaan dan pengukuran outcome, juga menjadi pertimbangan.

 

Bagaimana memahami kebijakan ini?

Dari satu batang harga rokok yang kita beli, di dalamnya ada pungutan yang kita bayarkan, dua di antaranya adalah Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Pajak Rokok. Dari pungutan CHT yang kita bayarkan, sebesar 2%-nya diberikan kepada provinsi yang penggunaannya di- earmark sesuai UU Cukai No. 39 Tahun 2007 (Pasal 66 ayat 1). Dalam pelaksanaan, dana earmark tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Begitupula dengan pungutan Pajak Rokok, berdasarkan Pasal 31 UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pungutan atas pajak rokok di-earmark paling sedikit sebesar 50% digunakan untuk mendanai program/kesehatan. Sedangkan dalam alokasinya, ditentukan oleh Menteri Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Baca Juga:  SHOW POLITICS & Infotaintment

Namun, dalam pelaksanaanya masih banyak permasalahan dalam implementasi dana earmarking baik DBH CHT dan Pajak Rokok mulai dari masalah administrasi sampai permasalahan pengawasan. Tak pelak, penggunaan dari dana DBH CHT dan Pajak Rokok masih belum optimal. Disaat yang sama terdapat masalah pendanaan BPJS. Oleh karenanya, menjadikan DBH CHT dan Pajak Rokok sebagai sumber pendanaan defisit BPJS merupakan solusi yang tepat dan cermat.

Untuk merealisasikannya, Pemerintah melalui Menkes menerbitkan Permenkes No.53/2017 yang mengatur 75% dari earmark 50% Pajak rokok untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional.

 

Bauran Kebijakan Jaminan Kesehatan

Berdasarkan UU No 40/2004, diselenggarakan  Sistem Jaminan Sosial Nasional, antara lain Jaminan Kesehatan. Di samping itu, Pemda juga  menyelenggarakan Jamkesda yang sifatnya pendukung/penunjang SJSN.

Jamkesda dibiayai dengan APBD, yang salah satu sumber pendapatannya dari DBH CHT dan Pajak Rokok. Sebagian Daerah sudah mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Daerah yang sudah mengintegrasikan Jamkesda-daerah tidak masuk dalam skema earmarking di Perpres ini.

Dengan demikian, Pemerintah perlu menerbitkan sebuah Pilpres yang dapat mengalokasikan sejumlah bagian tertentu untuk membiayai defisit BPJS Kesehatan yang sesuai dengan prinsip earmarking dalam UU Cukai dan UU PDRD, dan merupakan bauran kebijakan Pusat dan Daerah untuk memastikan bahwa seluruh warga masyarakat terjamin kesehatannya. Idealnya memang, alokasi preventif diutamakan.

Baca Juga:  PEREMPUAN BERCADAR

Sebagai langkah jangka pendek, kebijakan ini sudah tepat. Disiplin anggaran Pemda yang belum standar perlu diarahkan oleh Pusat. Ke depan, perlu dilakukan formulasi pembiayaan yang sustainable baik melalui iuran wajib maupun alokasi lain dari sumber-sumber yang bersifat earmark dengan tetap memperhatikan fairness dan keadilan.

Bergantung hanya pada penerimaan rokok (cukai dan pajak) tidak fair karena prevalensi penyakit berbahaya juga disebabkan barang konsumsi lain yang menyebabkan penyakit seperti jantung atau diabetes. Karenanya ekstensifikasi objek cukai menjadi kebutuhan yang amat mendesak, sebagai upaya perluasan sumber pembiayaan. Bahkan kini muncul istilah bahwa gula (pemanis) adalah new tobacco.

Di samping itu, menyelesaikan defisit dari iuran mandiri warga negara sesuai prinsip gotong royong dapat mencontoh kebijakan dan sistem perpajakan, termasuk disinergikan dengan administrasi perpajakan, khususnya melalui konsep Single Identification Number, agar dapat secara efektif menyasar mereka yang mampu tapi tidak mau bayar.

***

Yustinus Prastowo Pajak CITA
Penulis: Yustinus Prastowo ~ Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).
Tags

Leave a Reply

Close