Blitar Kita

LSM Antikorupsi Blitar Serukan Pemilu 2019 Bebas Politik Uang

LSM Antikorupsi Blitar Serukan Pemilu 2019 Bebas Politik Uang
(Foto: MJNews)

BLITAR, MJNews – Puluhan massa LSM anti korupsi Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar melakukan unjuk rasa di bundaran Lovi depan Kantor DPRD Kota Blitar menyerukan pelaksanaan pemilu (Pileg dan Pilpres) 2019 jujur dan bersih.

Aksi unjuk rasa ini didorong dari semakin banyaknya fakta yang ditemukan serta k maraknya kegiatan indikasi politik uang menjelang 13 hari pemungutan suara (17 April 2019).

Massa KRPK dalam unjuk rasa ini mendesak KPU berani mendiskualifikasi calon anggota legislatif yang melakukan politik transaksional. Siapapun yang terbukti melakukan politik uang harus dicoret dari daftar pencalegan. 

Rudi mengutip pasal 280 dan pasal 284 UU Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Politik yang intinya menyatakan bahwa siapapun yang terbukti melakukan money politik dalam pemungutan suara bisa dipidana maksimal 3 tahun dan denda Rp 36 juta. Karenanya, bagi Rudi tidak ada alasan KPU untuk tidak berani menerapkan aturan itu.  

(Foto: MJNews)

Dalam aksi kali ini, massa juga membawa replika kotak suara. Di sekitar kotak replika bertebaran sejumlah kertas bertuliskan politik uang. Pesannya, surat suara yang berada di dalam kotak merupakan hasil politik uang.

Baca Juga:  Tanggapan Tenaga Honorer K2 Blitar Atas Rapat Paripurna DPRD

Unjuk rasa oleh KRPK selain mengusung isu politik uang dan pelaksanaan pemilu yang jujur , bersih dan berwibawa, massa juga menyuarakan isu pemberantasaan korupsi.

Massa mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam operasi tangkap tangan (OTT) banyak menjaring para politisi dan kepala daerah. Di antaranya yang terjaring OTT KPK adalah Walikota Blitar Muh Samanhudi Anwar yang kini telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Dalam orasinya, Korlap aksi Rudi Handoko, Kamis (4/4/2019) menyerukan desakan, “KPU harus berani mendiskualifikasi para caleg yang terbukti melakukan politik uang. Tidak hanya digugurkan pencalegannya. Mereka yang terbukti melakukan politik uang juga bisa dipidana.”

Baca Juga:  Ratusan Petani Blitar Menandatangani Pakta Integritas Koperasi Perhutanan Sosial
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close