Blitar Kita

KRPK: USUT TUNTAS SIAPAPUN YANG TERBUKTI KECIPRATAN HASIL KORUPSI BLITAR RAYA !

aksi damai krpk 10 sep 2018 b
Foto: MJNews

Meskipun telah terjadi penangkapan Walikota Kota Blitar ( Samanhudi Anwar ), Bupati Kabupaten Tulungagung ( Syahri Mulyo ) dan pengusaha papan atas ( Susilo Prabowo ) oleh KPK pada tanggal 6 Juni 2018 yang lalu, diduga beberapa terdakwa tersebut masih mampu mengendalikan pat-gulipat kepentingan politik dan transasksi gelap untuk pemenangan proyek di Blitar Raya. Dugaan konspirasi busuk ini bisa kita lihat dalam penentuan pemenang lelang / tender pengadaan barang maupun jasa kontruksi di Blitar Raya hingga saat ini. Perlu diketahui bahwa beberapa terdakwa tersebut ditangkap melelui OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) KPK saat melakukan skandal suap senilai Rp 2,5 Milyar untuk mendapatkan kontrak pekerjaan SMPN 3 Kota Blitar dengan nilai sebesar Rp 23 milyar.

aksi damai krpk 10 sep 2018
Foto: MJNews

Masyarakat Blitar Raya sangat mengapresiasi kerja keras KPK dalam melibas komplotan koruptor yang sudah sekian lama mencengkeram, memainkan dan menggarong dana APBD serta APBN yang sebagian besar berasal dari pembayaran pajak masyarakat. Kita menduga, sejatinya pembongkaran skandal suap oleh KPK ini hanyalah contoh kecil saja korupsi yang mampu dibongkar, karena sesuai data yang terkumpul sebenarnya masih ada begitu banyak dugaan mega korupsi yang belum sempat terungkap ( sumber data diolah dari opentender.net dan dokumen-dokumen lainnya ), misalnya dugaaan korupsi pembangunan Taman Pecut tahun 2016-2017, pembangunan SMA 4 Kota Blitar tahun 2014-2015, pengadaan raskin ( beras miskin ) pada tahun 2017, pengadaan bantuan sepatu 2017, pengadaan bantuan sepeda pada tahun 2017,pengadaan bantuan kain seragam 2017 dan berbagai macam pengadaan serta pembangunan infrastuktur lainnya di Kota Blitar. Untuk itulah, kita juga berharap agar tidak hanya KPK saja yang bergerak melakukan penindakan korupsi, tapi juga lembaga Kepolisian dan Kejaksaan juga bakal bergerak bersama melakukan penindakan kejahatan korupsi di Blitar Raya khususnya dan Indonsia pada umumnya.

Baca Juga:  Yuk, Nonton Bareng Film Asimetris di Kafe MissJune and Friends Blitar

Berpijak dari gambaran skandal mega korupsi dibalik pengelolaan dana APBD maupun APBN diatas, maka kami juga mendesak KPK untuk menelusuri jaringan yang selalu mampu mengamankan kepentingan pemenangan semua proyek para terdakwa tersebut, dengan mengembangkan penyelidikan dan penyidikan, lalu menangkap siapapun yang terbukti terlibat dalam pusaran mega korupsi baik di Kota Blitar maupun di Kabupaten Blitar selama ini. Bukankah sesuai informasi yang sedang berkembang di persidangan bahwa terdakwa pengusaha Susilo Prabowo, bahwa dana hasil korupsi milyaran atau bahkan trilyunan rupiah selama ini juga mengalir ke LSM, Media, Aparat Penegak hukum, Politisi, Ormas dan lembaga-lembaga lainnya ? Bongkar dan bongkar !! Tangkap, seret dan adili semua yang terlibat dan terbukti menikmati harta hasil korupsi !! Kita juga mendesak KPK juga lebih fokus menelusuri asset-aset para tersangka  yang disembunyikan dengan berbagai cara, lalu menyitanya, dan diserahkan kepada Negara untuk kepentingan serta kemakmuran rakyat Indonesia.

Baca Juga:  Komunitas "Ketimbang Ngemis" Blitar
aksi damai krpk 10 sep 2018
Foto: MJNews

Pada momentum tahun politik ini, kita juga menolak dan mengutuk langkah berbagai pihak khususnya Panwaslu dan Bawaslu Republik Indonesia yang telah merekomendasi para mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif untuk bertarung dalam pemilu legislatif pada tahun 2019 nanti.

 

Mengacu pada uraian diatas, maka kami Komite Rakyat Pemeberantas Korupsi (KRPK) menghimbau, mendesak dan menuntut :

1) KPK untuk membongkar dan menangkap semua jaringan para tersangka korupsi di yang terbukti terlibat skandal dalam berbagai korupsi di Blitar Raya.

2) Kepolisian dan Kejaksaan mengusut tuntas korupsi yang belum terungkap.

3) Jajaran Pemerintah Kota Blitar untuk berperan aktif  mencegah tindak korupsi.

4) Tolak dan lawan caleg mantan narapidana korupsi.

5) Sita harta hasil korupsi untuk pendidikan dan kesehatan gratis rakyat.

6) Wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan.

 

 

Tags

Leave a Reply

Close