Blitar Kita

KRPK Desak Polri Ambil Alih Perkara Moh. Trijanto

KRPK Desak Polri Ambil Alih Perkara Moh. Trijanto
Unjuk rasa puluhan massa pendukung M Trijanto kembali dilakukan pada Senin (17/12/2018) dengan mengambil tempat di bundaran Lovi, Kota Blitar (Foto: MJNews)

BLITAR, MJNews – Perlawanan terhadap penetapan aktivis anti korupsi dari Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) M Trijanto sebagai tersangka kasus pelanggaran undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) terus mendapatkan perlawanan dari pendukung dan simpatisan KRPK. Selain menempuh jalur pra peradilan, perlawanan dengan cara unjuk rasa terus dilakukan oleh pendukungnya.

Aksi unjuk rasa puluhan massa pendukung M Trijanto kembali dilakukan pada Senin (17/12/2018) dengan mengambil tempat di bundaran Lovi,yakni depan Kantor DPRD Kota Blitar. Melalui mimbar bebas, para pendukung MTrijanto yang juga merupakan ketua KRPK, membeberkan sejumlah kejanggalan hukumPolres Blitar. Di antaranya proses hukum tidak melalui tahap penyelidikan(lid), melainkan langsung penyidikan (dik).

Seperti diketahui sebelumnya, Moh Trijanto melalui medsosnya diketahui  mengunggah foto sampul surat panggilan terhadap Bupati Blitar Rijanto yang diduga dari KPK dan sejumlah pejabat Pemkab Blitar.  Namun setelah dikonfirmasi ke KPK, pihak komisi anti rasuah menyebut surat tersebut palsu. Dan KPK juga menegaskan, tidak pernah mengirimkan surat panggilan kepada Bupati maupun pejabat lainya di  Pemkab Blitar.

Baca Juga:  Pernyataan Sikap KRPK: TOLAK PASAL-PASAL RKUHP YANG LEMAHKAN KPK !!!

Kepada Trijanto, polisi menerapkan Pasal 14 ayat 1 atau ayat 2, atau pasal 15 UU no 1 th 1946 tentang peraturan hukum pidana. Atau pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU no 19 th 2016 tentang perubahan atas UU no 11 th 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Imam Nawawi dalam orasinya pada aksi Senin (17/12/2018) itu menyampaikan, “Selain sarat kepentingan politis, penetapan tersangka Triyanto dikhawatirkan mengancam kelangsungan. program kehutanan sosial Presiden Joko Widodo di Kabupaten Blitar. Sebab Trijanto juga salah satu pengurus nasional kelompok kerja (Pokja) program kehutanan sosial.”

Unjuk rasa puluhan pendukung  Trijanto mengambil tempat di bundaran Lovi, yakni depan Kantor DPRD Kota Blitar. Melalui mimbar bebas, para aktivis membeber sejumlah kejanggalan hukum Polres Blitar. Di antaranya proses hukum tidak melalui tahap penyelidikan (lid), melainkan langsung penyidikan (dik).

Hal ini mengindikasikan Trijanto dibidik sejak awal, yakni menyangkut sepak terjangnya mengungkap banyak kasus korupsi di Blitar Raya. “Kasus ini terkait erat dengan aksi pengungkapan kasus korupsi di Blitar Raya,” papar Nawawi.

Baca Juga:  GMNI Blitar Menolak Keras Penyitaan Buku Yang Dilakukan Aparat

Ketidakberanian polisi menyentuh pemberi informasi awal surat KPK (yang belakangan diketahui palsu), yakni Yosi kontraktor sekaligus anak Ketua Kadin Kabupaten Blitar, dan Tiyon staf Dinas PUPR Kabupaten Blitar juga dipertanyakan.

Tidak tersentuhnya dua orang pemberi informasi (Yosi dan Tiyon) semakin menguatkan dugaan perkara ini dilokasir dengan hanya Trijanto yang menjadi tersangka tunggal.   

Atas dasar adanya kejanggalan proses hukum, para pendukung Ketua KRPK meminta Mabes Polri turun tangan mengambil alih perkara. Sebab keadilan hukum pesimis bisa diwujudkan. Disisi lain kasus yang terjadi dikhawatirkan menganggu kelangsungan program hutan sosial di Blitar. Sebab, dengan menjadi tersangka dan dikenakan wajib lapor dua kali dalam seminggu, waktu dan pikiran Trijanto untuk mensukseskan program pemerintah (kehutanan sosial) banyak tersita. 

“Kami mendesak Mabes Polri mengambil alih kasus yang penangannya banyak kejanggalan,” tegasnya.

Sebelumnya Polres Blitar melalui Kasubag Humas Iptu M Burhanuddin menegaskan polisi sudah melalui prosedur hukum yang berlaku. Dalam sidang gugatan pra peradilan yang saat ini masih berjalan, Polres Blitar menolak semua tuduhan Moh. Trijanto.

“Polisi sudah melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Tags

Leave a Reply

Close