Blitar Kita

KRPK dan ICW Bekerjasama Mendorong Upaya Pencegahan Korupsi Sektor Kesehatan di Blitar Raya

KRPK dan ICW Mendorong Upaya PencBLITAR, MJNews – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK)  pada Kamis (22/11/2018) bertempat di MissJune & Friends Cafe Blitar, mengadakan diskusi publik dengan tema ‘Mencegah Korupsi Sektor Kesehatan di Era JKN’. Dalam acara dialog publik ini, ICW dan KRPK menyoroti tentang penyebab kekosongan obat JKN dan potensi korupsi yang mungkin bisa terjadi pada sektor kesehatan di Blitar Raya.

Dalam acara tersebut hadir pula perwakilan-perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Blitar, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan BPJS wilayah Blitar, Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Blitar Raya, serta awak media.

Ketua tim peneliti KRPK, M Taufik, mengungkapkan data bahwa sepanjang tahun 2010-2016, terdapat 219 kasus sektor kesehatan yang menarik perhatian publik dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 890 miliar dan suap sebesar Rp 1,6 miliar.

Menyikapi fakta tersebut, KRPK melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan melakukan pemetaan mengenai potensi fraud dan korupsi di Blitar Raya dalam 3 (tiga) bagian pokok, yaitu pengadaan alat-alat kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan pengadaan obat. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pihak KRPK selama kurun waktu Juli – November 2018  dapat disimpulkan bahwa kondisi di Blitar Raya cukup aman karena tidak ditemukannya kasus atau dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di sektor kesehatan, seperti yang disampaikan oleh Koordinator KRPK, Imam Nawawi.

Baca Juga:  Tanggapan Honorer K2 atas diterbitkannya Permenpan nomor 36 tahun 2018 dan Permenpan nomor 37 tahun 2018

Sementara itu, Aktivis ICW, Dewi Anggraeni mengatakan, “Berdasarkan hasil investigasi ICW dan penegakan hukum oleh KPK, kepolisian dan kejaksaan ditemukan banyak kasus korupsi yang terjadi melibatkan pejabat dinas dari gubernur hingga kepala rumah sakit sampai oknum di rumah sakit. Item objek yang paling rawan terjadinya korupsi terdapat di pengadaan alat kesehatan dan jasa. Untuk mengatasi hal itu, ICW telah membangun sebuah sistem untuk membantu pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan.”

Lebih lanjut, Dewi menyampaikan mengapa ICW peduli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan BPKS dan JKN, “Karena kesehatan adalah kebutuhan primer dan hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka ICW menganggap ini sebagai hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, ICW bekerjasama dengan sejumlah LSM agar bisa mendapatkan temuan lebih detil sehingga bisa ditindak lanjuti agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih baik, dan korupsi di bidang kesehatan bisa di minimalisir.”

Baca Juga:  MUNDUR TERHORMAT MENJABAT TANPA MARTABAT

Pada akhir diskusi, Nawawi menyampaikan bahwa KRPK akan terus mendorong semua pihak, siapapun yang ada di institusi kesehatan untuk berani berlaku jujur atau melawan tindak pidana korupsi.

“KRPK siap mem-back up apabila ada yang dikriminalisasi dalam upaya melawan korupsi,” pungkasnya.

 

 

Tags

Leave a Reply

Close