Nasional

KPK: Jika Tidak Kooperatif, Nursaim dan istrinya Itjih Bisa Disidang Secara In Absentia

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (Foto: Google Image)

JAKARTA, MJNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hilang kesabaran terhadap Sjamsul Nursaim dan istrinya Itjih Nursalim.

Tiga kali dikirimi surat untuk memberikan keterangan di markas KPK, tak ada balasan. Keduanya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sjamsul dan Itjih diketahui sudah menjadi permanent resident alias menetap di Singapura. Lalu bagaimana cara KPK menyidangkan perkara Sjamsul kelak jika pasangan suami istri itu tidak hadir.

“Jika tidak kooperatif, kami berniat kasus ini disidangkan secara in absentia,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif.

Dalam proses penyelidikan kasus ini, KPK setidaknya telah tiga kali melayangkan surat panggilan permintaan keterangan secara patut kepada Sjamsul dan Itjih, yakni pada 8-9 Oktober 2018, 22 Oktober 2018 dan 28 Desember 2018.

Baca Juga:  Apakah Jokowi Lupa Selama Periode 2015-2017 Terjadi 1.361 Konflik Agraria dan Pembangunan Infrastruktur Disebut Sebagai Pemicu Nomor Wahid ?

Surat panggilan itu dilayangkan ke sejumlah alamat rumah dan perusahaan yang terafiliasi dengan Sjamsul dan Itjih di Indonesia maupun Singapura dengan bantuan dari otoritas setempat.

Namun, panggilan tersebut tidak ditanggapi oleh Sjamsul dan Itjih. “Kami sudah memberikan panggilan yang wajar berkali-kali, formal dan informal menyampaikan panggilan bukan hanya di kediaman di Indonesia tapi juga kantor perusahaan yang dianggap berafiliasi dengan kedua tersangka,” kata Syarif.

Setelah menetapkan Sjamsul dan Itjih sebagai tersangka, KPK mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap pasangan suami istri itu ke empat lokasi berbeda pada 17 Mei 2019. Ketiga lokasi tersebut antara lain berada di Singapura, yakni The Oxley, Cluny Road, dan Head Office of Fiti Tire Pte.Ltd.

Baca Juga:  Gempa 5,2 SR Terjadi di Lebak, Belum Ada Laporan Kerusakan

Sementara satu SPDP lainnya dikirimkan ke lokasi di Indonesia, yakni kediaman Sjamsul di Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta.

Diketahui, pengadilan in absentia merupakan upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.

Pengadilan in absentia dalam kasus korupsi diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor yang menyatakan ‘Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.’

Syarif menyatakan, pengadilan in absentia akan merugikan Sjamsul dan Itjih karena tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Untuk itu, KPK kembali mengingatkan Sjamsul dan Itjih untuk koperatif.

“Saya sekali lagi berpikir sebaiknya kepada yang bersangkutan bisa membela hak-haknya di pengadilan,” katanya.[dba]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close