Nasional

KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Jatim Terkait Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Koordinasi Dengan Otoritas Singapura Panggil Sjamsul-Itjih
Juru bicara KPK Febri Diansyah (ANTARA /Sigid Kurniawan )

JAKARTA, MJNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Timur selama dua hari berturut-turut.

Penggeledahan dilakukan terkait proses penyidikan perkara suap terhadap Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada Rabu 10 Juli 2019, tim penyidik menggeledah satu lokasi, yakni Kantor Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

“Dari lokasi tersebut, disita sejumlah dokumen penggaran,” ujar Febri saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2019).

Pada Kamis 11 Juli 2019, kemarin tim penyidik melanjutkan penggeledahan di empat rumah pribadi pejabat aktif ataupun penisun di Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jatim.

“Dari 4 lokasi ini kami sita dokumen terkait penganggaran dan barang bukti elektronik berupa telpon genggam,” katanya.

Baca Juga:  KPK Langsung Tahan Kepala Imigrasi Mataram

Adapun penggeledahan ini dilakukan terkait dengan sumber dana APBD Tulungagung dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 2018.

Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp 4.880.000.000 selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo. Suap berkaitan dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3.750.000 000 dengan rincian, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500.000.000 setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 Milyar.

Baca Juga:  Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 4.363,19 Triliun Pada Agustus 2018

Penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 750.000.000 sejak 2014 hingga 2018.

Diketahui, fee untuk proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp 1 mliar. Syahri Mulyo sendiri sudah divonis 10 tahun dalam kasus suap proyek peningkatan jalan. [mkp]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close