Opini

Jokowi : ‘Suharto baru’ berbaju Sukarnois ?

Oleh: Pradipto Niwandhono

Sejak mengemukanya gerakan 212 saya mensinyalir adanya suatu pergeseran penting dalam kebijakan negara dibawah presiden Joko Widodo menuju arah otoritarianisme baru. Tetapi hal ini tentu saja tidak ditampilkan Jokowi sebagai pribadi melainkan oleh jajaran orang2 di sekitarnya, struktur negara yg menopang pemerintahannya. Saya sebenarnya tidak menganggap Jokowi sosok lemah. Ia adalah pemimpin pragmatis tanpa referensi ideologi kuat – jauh dari lingkungan intelektual – tapi tujuannya cukup jelas : membangun kembali negara kuat berbasis pembangunan ekonomi yg diletakkan dalam kerangka politik nasionalis populis ala Sukarno. Dengan kata lain, ia adalah semacam Suharto baru dengan baju Sukarnoisme, atau setidaknya ia membayangkan dirinya secara demikian. Tapi itu juga yg agaknya menjelaskan sejumlah kecanggungan dari performa kepresidenannya.

Bagaimana tidak? Seluruh karir Jokowi di politik bisa dikatakan diangkat partai berplatform Sukarnois dan segmen pendukung utamanya adalah nasionalis-Sukarnois atau orang2 yg sedikit banyak memiliki sentimen anti terhadap Orde Baru dan militer. Meski demikian sebagai orang yg berlatarbelakang enterpreneur, kecederungan pragmatis dan korporatisnya tidak dapat dikesampingkan – dan masalahnya ia tidak cukup memiliki kedalaman referensi ideologis bahkan dari kalangan pendukungnya sendiri. Dalam keadaan ini ia sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan atau setidaknya mulai dipandang secara skeptis. Hanya ada dua aspek yg menjadi daya tarik utama Jokowi dan tetap dipertahankan : predikatnya sebagai ‘orang bersih’ di antara para politisi korup, dan sebagai lawan dari gelombang pasang islamisme yg tengah naik (setidaknya karena ia selalu digambarkan demikian oleh kampanye negatif dari para lawan politiknya). Selama ia masih dapat mempertahankan citra diri tersebut, maka Jokowi akan selalu memiliki pendukung loyal.

Baca Juga:  Job vs Karier

Negara yg dibangun Jokowi mengacu pada model ‘state capitalism’ yg sedikit banyak berkiblat pada Cina.Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, ia perlu mengamankan posisinya dan menciptakan kestabilan politik, bukan terutama melalui represi militer (karena ia orang sipil) melainkan melalui deal2 politik termasuk dengan pihak Prabowo. Berbagai RUU kontroversial adalah kulminasi dari kondisi yg sudah dimulai pasca 212 ketika Jokowi mengangkat Wiranto dan anasir2 orba lainnya. (212 adalah momen dimana Jokowi nyaris menjadi sasaran tembak oleh kelompok islamis yg menjadi konstituen terbesar barisan oposisi). Peristiwa tsb memberinya kesadaran baru bahwa ia hanya dapat bersandar pada elite lama/oligarki orbais mengingat belum adanya gerakan populis berbasis nasionalis yg cukup kuat untuk menandingi populisme islamis. Karena itu menjelang periode kedua kepresidenannya, Jokowi tampaknya sedikit banyak mengesampingkan citra diri sebagai ‘anti-islamis’, alih2 lebih berfokus pada percepatan pembangunan ekonomi pasca reformasi demokratik (yg mungkin sekali merupakan motif ‘asli’ dari Jokowi dehgan apa ia ingin dikenang sebagai pemimpin). Tentunya setelah kemenangan untuk kedua kalinya ia bisa lebih melakukannya tanpa beban….

Baca Juga:  Menguji 6 Klaim Rizal Ramli: Mitos atau Fakta?

Ini adalah hal yg semestinya disadari oleh baik para ‘nasionalis kultural’ dan minoritas religius yg berharap Jokowi menjadi benteng penahan ekspansi Islamisme global dan sampai sekarang masih bertahan sebagai pendukung pemerintah , maupun kalangan progresif dan kiri anti-orba yg menganggap bahwa komitmen utama Jokowi harus diletakkan pada pemberantasan politik korup. Lebih bagus lagi kalau keduanya bisa mengabaikan perbedaan dan membentuk suatu kubu yg mendukung Jokowi namun juga memiliki derajat independensi tertentu terhadap kepentingan pemerintah..

***

Jokowi : ‘Suharto baru’ berbaju Sukarnois ?
Penulis: Pradipto Niwandhono ~ Dosen Universitas Airlangga

 

 

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close