Opini

JALAN KEKERASAN NKRI

Oleh: Dandhy Dwi Laksono

Presiden Random
Dandhy Dwi Laksono ~ Jurnalis, Film Maker, Penulis, Aktivis HAM

Apa contoh unjuk rasa damai yang bisa dijadikan acuan untuk menyampaikan aspirasi di NKRI?

5 tahun warga Bali menolak reklamasi yang tak digubris?

12 tahun Aksi Kamisan yang tak satu kasus pun diselesaikan?

Atau 50 tahun aksi-aksi warga Papua yang kerap berakhir dengan persekusi dan penangkapan?

Kerusuhan jelas satu hal. Tapi Indonesia juga gagal memberikan pendidikan politik bahwa jalan aspirasi damai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan atau aspirasi.

Ada petani Kendeng menyemen kaki dan menang di MA, tapi pembangunan pabrik semennya jalan terus. Ada presiden yang merespon perampasan sawah untuk PLTU dengan “wong cuma demo aja kok”.

Dalam kasus Papua, sayap gerakan politik damai seperti Theys Hiyo Eluay yang pernah dirangkul Gus Dur, justru dibunuh (2001), dan para pelakunya naik pangkat sampai jenderal. Sehingga memaksa orang berpikir jika risiko bersuara di Papua sama-sama mati, mending angkat senjata sekalian.

Baca Juga:  Tentang Bintang Suradi

Ditantang referendum (jalan demokratis non kekerasan) di Aceh dan Papua tak pernah berani. Malah memilih pendekatan militer. Takut seperti Timor Leste yang menang referendum justru karena salah pendekatan (militer).

NKRI yang muter-muter dan bingung sendiri.

Kira-kira apa bedanya elit politik yang teriak “sampai titik darah penghabisan” dan hanya menonton para pendukungnya berdarah-darah di jalanan, dengan jenderal atau pejabat negara yang teriak “NKRI Harga Mati”, dan menonton pasukannya bersimbah darah di Aceh dan Papua?

Munir, Marsinah, Udin, atau Wiji Thukul adalah nama-nama aktivis yang berjuang di jalur non-kekerasan. Semuanya mati atau hilang dan kasusnya gelap meski rezim berganti.

Menambang di pulau-pulau kecil jelas menyalahi undang-undang. Tapi ribuan warga pulau Wawoni di Sulawesi Tenggara harus bentrok dengan aparat dulu agar izin tambang dicabut. Begitu juga ribuan mahasiswa di Aceh yang menolak tambang emas di Nagan Raya dan bentrok hingga sembilan kali dengan polisi karena tak pernah digubris gubernur.

Baca Juga:  APAKAH MUSIK ITU HARAM?

Jadi negara ini memang mendidik karakter kita sebagai bangsa dengan kekerasan. Hanya jalan kekerasan yang diyakini bisa mengubah keadaan atau mendapatkan posisi tawar politik yang lebih baik.

Entah pendukung Prabowo hari inii, cap jempol darah pendukung Megawati, Pasukan Berani Mati pengikut Gus Dur, atau Pam Swakarsa yang dibentuk para jenderal untuk mempertahankan Orde Baru 21 tahun lalu.

Hari ini kita memanen apa yang kita tanam.

Bahkan penegak hukum seperti Novel Baswedan juga tak cukup dilindungi negara yang sedang diperjuangkannya agar bebas korupsi. Kekerasan mewabah seperti virus yang tak pernah ada pesan politik jelas untuk memeranginya, kecuali jika kekerasan itu mengancam kekuasaan. Bukan kebangsaan.

Maka bagi saya, anak-anak muda yang katanya penganguran dan rusuh di jalanan itu, nasibnya sama dengan anggota polisi yang sedang diperintahkan untuk menghadapi mereka. Sama-sama dipertemukan dalam laga budaya kekerasan untuk perebutan kekuasaan.

Bukan kebangsaan.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close