Opini

Golputlah Jika Harus!

Oleh: Wima Brahmantya

Obrolan siang ini :

“Mas, kayake aku Golput ae wes”.

“Lho kok ..”

Terus terang saya agak kaget, karena kawan saya ini sebelumnya terkenal sangat gigih dalam membela “tokoh pujaannya”. Di sosmed saya perhatikan dia orang yang tidak bisa menerima sedikit pun kritik terhadap idolanya tersebut.

“Podo gak jelase … (sama-sama gak jelas)”.

“Ya udah gapapa. Semua berpulang ke nuranimu. Golput itu hak kok,” jawab saya.

***

Namun demikian beberapa hari ini marak juga di sosmed saya membaca status-status yang mengecam sikap Golput. Dikatakan yang tidak punya prinsip lah, ga peduli sama bangsa lah, yang pengecut lah, sampai yang aneh lagi (lihat foto di atas) bahwa Golput itu ga boleh nuntut-nuntut ke Presiden terpilih kelak.

Oke saya tanggapi ya dari berbagai sudut bahasan.

Pertama, soal Golput tidak boleh menuntut Presiden terpilih. Jangankan Golput, pemilih yang capresnya kalah pun boleh banget menuntut atau mengkritisi Pemerintahan nanti. Karena apa? Karena Presiden terpilih nanti adalah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden bagi pemilihnya saja. Kebijakan dia nanti akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma rakyat yang memilih dia saja. Lebih jauh lagi, hak kita untuk menuntut atau mengkritisi itu sudah dijamin oleh Negara dalam UUD’45 Pasal 28! Sehingga merupakan logika super keliru yang menganggap bahwa hak menuntut atau mengkritisi Pemerintah didapatkan (hanya) dari kertas coblosan!

Kedua, Demokrasi mengenal istilah “abstain”, alias “tidak memberikan suara atau sikap”. Lalu apa bedanya sama “Golput”? Itu sah-sah saja dalam Demokrasi. Tidak memberikan suara telah menjadi bagian dari sejarah Demokrasi bahkan sejak zaman Demokrasi Kuno ala Yunani. Jadi tidak perlu seheboh itu dalam meremehkan Golputers, yang sebenarnya menunjukkan kekhawatiran bahwa jagoan anda bakalan kalah.

Baca Juga:  Saat yang Maya Dijejakkan ke Bumi

Ketiga, soal tuduhan “ga peduli sama bangsa”? Lha bagaimana mungkin soal kepedulian terhadap bangsa didegradasi sebatas partisipasi di bilik suara? Percayalah bahwa saya sudah bertemu cukup banyak Golputers yang aktivitas sehari-harinya menunjukkan kecintaan yang begitu besar terhadap negeri ini. Pengorbanan mereka terhadap kemanusiaan dan lingkungan di negeri ini jauh lebih besar dibandingkan anda-anda yang setiap hari semakin nambah musuh dengan menjadi jurkam Pilpres di sosmed.

Keempat, soal “ga punya prinsip”. Hey, ketika anda disodori pilihan (yang sebenarnya anda sendiri dari awal tidak punya andil di sana, melainkan pilihan tersebut hanyalah hasil rekonsiliasi parpol-parpol) dan anda hati nurani anda merasa tidak cocok dengan keduanya : so be it! Itu namanya prinsip! Kenapa anda harus memaksakan diri untuk memilih pilihan yang sama-sama tidak anda kehendaki? Ketika dinamika politik di negeri ini semakin memuakkan saja, ketika manuver politik kedua pihak semakin absurd, kenapa harus memaksakan diri masuk di dalamnya? Ketika hati nurani anda menangis melihat bangsa ini semakin terpecah belah, kenapa harus dipaksakan untuk tetap berada di satu kubu saja? Tidak adakah pilihan untuk berada di posisi “netral”?

Kelima, latar belakang orang memilih Golput itu bermacam-macam. Tidak bisa semua digeneralisir sebagai “tidak berprinsip”. Malah bisa jadi karena saking berprinsipnya seseorang memilih untuk Golput, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sistem berdemokrasi (liberal) yang dijalankan di negeri ini sebenarnya tidak berjalan dengan baik, dan gagal mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Baca Juga:  MENYELAMI PANCASILA SEBAGAI DASAR INDONESIA MERDEKA

Ada begitu banyak kaum nasionalis yang memilih Golput, salah satunya mereka yang berada di gerakan “Kembali Menjadi Bangsa Indonesia (KMBI)” , memang sengaja ingin membuktikan bahwa model demokrasi seperti ini telah gagal. Bahwa sebagian besar rakyat memang tidak lagi percaya pada elit politik. Maka ketika demokrasi (liberal) ini tidak berjalan, diharapkan akan terjadi perubahan sistem yang lebih baik. Bagi kelompok KMBI goalnya adalah mengembalikan demokrasi Indonesia sesuai UUD’45 asli dengan tata cara Musyawarah Mufakat melalui MPR. Orang-orang itu sangatlah pemberani dalam menyuarakan apa yang menjadi idealismenya, dan bukanlah “pengecut” seperti yang dikatakan di foto status di atas.

Lalu bagaimana dengan jargon “Pemilu tidak untuk memilih yang terbaik berkuasa, tapi mencegah yang buruk berkuasa?” Ya pendapat itu ada benarnya dan sah-sah saja. Tapi sayangnya sangat subyektif, karena kedua kubu juga sama-sama punya catatan baik dan buruk kedua pihak. Tinggal media mana yang rajin dibaca, ya propaganda itulah yang membentuk asumsi-asumsi dalam pikiran mereka. Belum lagi menentukan “baik” dan “buruk” hanya berdasarkan meme seperti kebanyakan para “cheerleaders pilpres” yang kecepatan jempolnya untuk ngeshare meme lebih tinggi daripada kecepatan berpikirnya . Jadi sebaiknya jargon tersebut tidak dipaksakan bagi mereka yang memilih Golput. Sepanjang sikap Golput itu berasal dari hati nurani, maka itu bisa dikatakan sebagai “sikap berprinsip”.

Terakhir, saya tidak bosan-bosannya akan mengutip kata-kata dari Sang Proklamator yang hendaknya menjadi perenungan bagi kita yang berada di tengah-tengah “peperangan politik” yang begitu menguras tenaga, pikiran, dan perasaan ini :

—–

“Demokrasi Indonesia, yang banyak disalahpahami di luar negeri kami, didasarkan pada prinsip mufakat, bukan pada jumlah suara.

Kami tidak lagi memakai sistem demokrasi Barat ini yang didasarkan atas suara terbanyak, di mana 51 persen suara berhak untuk menang sementara yang 49 persen menggerutu.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia di atas mana Undang-Undang Dasar ’45 disusun, aku menyarankan MUSYAWARAH dan MUFAKAT, suatu modus operandi yang asli dari suku-suku bangsa Indonesia.”

(Sukarno)

***

Wima Brahmantya ketua dewam kesenian kabupaten blitar
Penulis: Wima Brahmantya ~ Seniman dan Budayawan, Ketua Umum Dewan Kesenian Kabupaten Blitar.
Tags

Leave a Reply

Close