Blitar Kita

GMNI Blitar Tuntut Kejelasan Pemkot Blitar Perihal Perda Tentang Minimarket Berjejaring

Puluhan aktivis mahasiswa DPC GMNI Blitar melakukan hearing bersama anggota DPRD Kota Blitar, Selasa (07/05) – (Foto: MJNews)

BLITAR, MJNews – Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar hearing terhadap DPRD Kota Blitar menuntut kejelasan pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2018 tentang minimarket berjejaring,yang akhir akhir ini pendiriannya menjamur di Kota Blitar.

Selasa (07/05), puluhan aktivis mahasiswa DPC GMNI Blitar tersebut mendatangi kantor DPRD kota blitar untuk bertemu anggota dewan untuk  meminta kepastian dan kejelasan terkait keputusan tersebut. Pasalnya pelaksanaanya di anggap telah merugikan rakyat, khususnya pedagang kecil.

Ardan,  Sekretaris DPC GMNI Blitar menyampaikan “Pesatnya pertumbuhan ritel modern seperti minimarket tidak dapat dipungkiri menimbulkan keluhan dari pelaku usaha (pedagang) tradisional khususnya pedagang warung kecil. Pedagang warung kecil tertekan omzet penjualannya seiring dengan makin tidak terkendalinya pendirian minimarket di sekitar lokasi dagangan mereka. Pemerintah melalui Perpres No 112 tahun tahun 2007 telah menyusun regulasi mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Namun Perpres 112 ini perlu diakomodasi lebih lanjut dengan Perumusan Perda dan Perwali agar dapat disesuaikan dengan kondisi daerah setempat sehingga dapat mejembatani keseimbangan kepentingan pedagang warung kecil dan ritel modern.”

Baca Juga:  Kabupaten Blitar Siapkan Aplikasi Aduan Penerangan Jalan Umum

Audiensi tersebut di mulai sekitar pukul 11.00 WIB yang dilakukan didalam gedung DPRD Kota Blitar. Dalam audiensi ditemui oleh beberapa anggota dewan.

Mada Nova Nur Kholifah, Korlap audiensi menyampaikan, “Bahwa audiensi kali ini berjalan dengan lancar. Adapun audiensi tersebut membahas penyampaian hasil analisa dan dampak masyarakat yang dikaji oleh GMNI blitar, penyampaian pasal-pasal dalam Perda yang tidak sesuai dengan realita dan penyampaian tuntutan serta pemutaran film dokumenter yang berisi suara-suara masyarakat terdampak yang menjadi amanat penderitaan rakyat.”

“jika minimarket yang tidak sesuai dengan Perda, kami harap harus ditindak tegas, jika perlu harus ditutup” tuturnya.

Dalam aksi tersebut, setidaknya ada beberapa poin tuntutan yang disuarakan terkait audiensi di DPRD Kota Blitar.

Baca Juga:  Kabupaten Blitar Kembali Mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pertama, penertiban dan penutupan minimarket berjejaring yang melanggar Perda (pasal 22 perda)

Kedua, pemerintah harus mendata dan memfasilitasi pelatihan peningkatan daya saing bagi masyarakat terdampak

Ketiga, merevisi Perda agar zonasi minimarket berjejaring disesuaikan agar hanya didirikan di zona jalan provinsi atau dekat wisata dibatasi maksimal 2 apabila berada di jalan provinsi dan 1 apabila lokasi dekat dengan wisata,namun menimbang jarak dengan toko kelontong harus dikaji agar tidak terkena dampak dengan pengawasan yang ketat

Keempat, merevisi Perpres no 112 tahun 2007, tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern

“Ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan terkait Perda tersebut, harapanya DPRD selaku wakil rakyat harus mengedepankan kepentingkan rakyat”, pungkas Mada.  [ard]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close