Blitar Kita

GMNI Blitar Menolak Keras Penyitaan Buku Yang Dilakukan Aparat

GMNI Blitar Menolak Keras Penyitaan Buku Yang Dilakukan Aparat

BLITAR, MJNews – Penyitaan buku yang dilakukan aparat dan juga kejaksaan di kawasan Pecinan Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang pada Selasa (8/1/2019), seperti yang terjadi sebelumnya juga di Pare, Kediri – Jawa Timur, merupakan tindakan represif yang menciderai kegiatan literasi di tanah air.

Menanggapi kejadian tersebut, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Blitar mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan implementasi pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Seperti yang kita ketahui, buku-buku yang dirampas merupakan bagian dari sejarah perjalanan bangsa dan Negara Indonesia, seolah-olah negara tidak memberikan ruang bagi generasi millenial dan generasi muda untuk mengetahui dan mengkaji sejarah perjalanan bangsanya sendiri.

“Padahal, berdasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 Oktober 2010 yang mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Putusan itu menyatakan pemberangusan atau penarikan buku oleh Kejaksaan harus didahului dengan pembuktian di pengadilan. Dengan kata lain hal perampasan buku di Kediri dan Padang adalah cacat hukum, karena datang begitu saja mengambil buku seenaknya. Dan yang kedua, yang memiliki tugas merazia buku bukanlah/melibatkan militer, kecuali militer era Soeharto” ujar Ardan Abadan, Sekjen GMNI Blitar.

Baca Juga:  Densus 88 Tangkap Tiga Warga Blitar Terduga Teroris

Lebih lanjut Ardan menyampaikan,“Hal ini diperparah dengan kengawuran aparat dalam melakukan perampasan buku, karena didalamnya juga ada buku yang berkaitan ataupun karya dari Bung Karno sendiri. Jika isu penyitaan adalah atas alasan buku ada unsur Partai Komunis Indonesia, berarti secara tidak langsung aparatur telah turut memfitnah Bung Karno menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia, dan ini merupakan tindakan yang sangat keji. Oleh sebab itu, GMNI Blitar dengan ini mempertanyakan apakah aparat terkait pernah membaca buku, ataupun mengkaji sebelumnya.”

Bukti bahwa perampasan buku yang dilakukan senagai langkah yang tanpa pertimbangan matang adlah dengan ditemukan pula penyitaan buku-buku karya Soe Hok Gie,dimana Soe Hok Gie sendiri merupakan aktivis anti-komunis.

Baca Juga:  Rogoh APBD 700 juta, Bupati Blitar Tetap Berangkat ke AS

 “Berdasarkan temuan dan fakta tersebut,kami mempertanyakan apakah aparat pernah mengkaji atau pernah membaca buku buku yang mereka sita sebelumnya,karena berdasarkan data data diatas tindakan aparat merupakan hal yang sangat ngawur dan gegabah,” ujar Kresna Herbi Pamungkas ketua DPC GMNI Blitar.

May Putri Evitasari selaku Bendahara GMNI Blitar menambahkan, “Saya berharap hal ini tidak terjadi di Blitar, karena isu perihal komunis hanyalah isu hantu yang beredar di masyarakat, yang kemudian bisa menjadi isu hangat apabila mendekati masa -masa kampanye seperti ini.  Padahal penyebaran paham komunis ini tidak pernah terbukti sama sekali.”

May berharap aparat dalam hal ini fokus kepada isu-isu riil yang terjadi ditengah masyarakat, misalnya isu-isu radikalisme dan sektarianisme yang berpotensi menimbulkan perpecahan antar sesama bangsa.

“Setiap hari kita dijajah oleh neo imperialisme dan kapitalisme yang dimana secara nyata membuat sengsara rakyat, namun kita tidak pernah melihat aparat menyita buku-buku yang mengandung unsur kapitalisme. Jangan-jangan keberadaan aparat adalah hanya untuk melegitimasi neo imperialisme dan kapitalisme,” pungkasnya.

Tags

Leave a Reply

Close