OpiniPendidikan

GBHN PRODUK ORBA?

Oleh: Wima Brahmantya

Dari tahun ke tahun wacana mengembalikan GBHN ini sudah seringkali dikemukakan. Barusan isu ini menghangat kembali dalam diskusi yang dilakukan beberapa anggota MPR beberapa hari yang lalu. Ya seperti biasa, ada pro dan kontra. Cuma emang sebagian besar orang Indonesia masih gagal paham terhadap GBHN ini untuk satu hal :

“GBHN ADALAH PRODUK ORDE BARU!”

Bener?

Salah! Salah kaprah!

GBHN itu sesungguhnya adalah amanat UUD’45 Asli, sebagaimana tercantum pada Pasal 3 :

==

“Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN)”.

==

Apakah UUD’45 itu disusun pada zamannya pak Harto? Ya enggak. Dari Proklamasi Kemerdekaan RI ya UUD’45 sudah ada, meskipun emang setelahnya UUD’45 ini diganti UUDS 1950 dan ga kepake sampai 1959. Makanya pada kurun waktu itu emang GBHN ini ga kedengeran namanya. Nah, setelah UUD’45 diberlakukan kembali setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, barulah GBHN muncul kembali. Dan selanjutnya emang bener  konsep GBHN itu baru dilaksanakan secara konsekuen pada zaman Orba.

Tapi sekali lagi, itu bukan berarti GBHN adalah konsep ala zaman Orba!

GBHN itu sendiri adalah konsep unik, tiada duanya di dunia ini. Kenapa begitu? Karena GBHN dirumuskan oleh lembaga tertinggi negara yaitu MPR, suatu konsep bernegara yang tiada duanya di dunia ini oleh karena terbentuknya bangsa dan negara Indonesia yang tiada duanya juga di dunia ini.

Oleh karena GBHN dirumuskan oleh MPR yang merupakan representasi kedaulatan rakyat, maka boleh dibilang GBHN adalah “politik rakyat”, di mana Presiden di sini hanyalah sebagai Mandataris MPR, artinya “pengemban mandat MPR”. Maka dari itu seorang Presiden tidak boleh punya visi semaunya sendiri dalam menentukan arah negara ini. Kalau teknis bagaimana untuk menjalankan visi GBHN tersebut memang Presiden boleh punya kebijakan tersendiri.

Baca Juga:  EKSPEDISI KUDUNGGA

Jadi misalnya, kalau salah satu mandat yang dirumuskan dalam GBHN adalah “melakukan pembangunan nasional tanpa hutang luar negeri”, ya Presiden sebagai Mandataris MPR dengan alasan apa pun ya tidak boleh ngutang dari luar negeri. Seberapa besar pun keinginan Presiden untuk mempercepat Pembangunan Nasional, ya ga boleh utang. Resource yang ada ya dicukup-cukupin. Ini cuma contoh loh ya, jangan disangkut-pautkan dengan kebijakan nasional yang ada hari ini.

Selain itu pemberlakuan GBHN akan mendorong pada pembangunan yang berkesinambungan antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan selanjutnya. Ya itu tadi, karena Presiden ga berhak punya visi pembangunan sak karepe dewe. Jadi kalau GBHN sudah menggariskan bahwa Presiden terpilih wajib meneruskan pembangunan yang diinisiasi pemerintahan sebelumnya ya wajib diteruskan.

Trus gimana ceritanya kok GBHN sekarang ini tidak diberlakukan lagi? Ya itulah hasil Amandemen UUD’45 th 2002, yang hasilnya selain MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, GBHN sebagai produk MPR juga dihilangkan.

Kalau saya perhatikan akar persoalannya memang banyak para petinggi negara atau pakar tata negara itu kebanyakan menoleh pada konsep negara lain, sementara cenderung kurang memperhatikan perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin dipikirnya semua produk konstitusi asli kita itu udah kuno dan harus diganti. Coba deh sempatkan baca atau tonton ulasan-ulasan mereka yang mengaku sebagai pakar tata negara. Mereka pasti banyak mengacu pada ketatanegaraan bangsa lain atau pemikiran-pemikiran orang-orang luar negeri.

Baca Juga:  TOGOG

Ya saya ini ga anti sama pemikiran bangsa asing. Tapi mbok ya sebelum mikirin konsep bangsa asing ya mikir yang betul dulu tentang konsep yang digagas oleh Founding Fathers kita dulu. Karena baik Panca Sila dan UUD’45 itu terbentuk oleh proses sejarah perjalanan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi ga ujug-ujug disusun begitu saja tanpa mempertimbangkan kesejarahan dan kondisi psikologis bangsa di waktu itu. UUD’45 boleh diamandemen, tapi jangan menghilangkan konsep yang fundamental seperti keberadaan MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dan tentu saja “politik rakyat” yang dinamai GBHN!

Tapi masak sih GBHN itu “politik rakyat”? Bukannya GBHN itu disusun oleh MPR yang isinya juga para politisi dari partai-partai? Bukankah Presiden di zaman now itu justru pemegang mandat rakyat secara langsung, bukan seperti presiden di zaman Orba (yahh .. Orba lagi L ) yang ‘cuma’ sebagai pemegang mandat MPR saja?

Nah itulah kekeliruan berpikirnya. Presiden sebagai pemegang mandat MPR itu seharusnya juga merupakan pemegang mandat rakyat. Karena MPR itu sendiri sesuai UUD’45 Asli Pasal 1 ayat 2 adalah “representasi kedaulatan rakyat”.  Memang betul selama ini MPR memang diisi para politisi dari partai (DPR) dan juga utusan golongan. Maka dari itu PR bangsa Indonesia ini adalah bagaimana ‘memodifikasi’ konsep MPR yang unik asli Indonesia itu agar supaya MPR benar-benar diisi oleh wakil-wakil rakyat yang berasal dari Sabang sampai Merauke yang selama ini memang betul-betul berdedikasi untuk masyarakat di daerahnya masing-masing.

Hah, maksudnya MPR nantinya  ga diisi orang-orang partai lagi?

Iya! Kenapa enggak?

***

Wima Brahmantya ketua dewam kesenian kabupaten blitar
Penulis: Wima Brahmantya ~ Seniman dan Budayawan, Ketua Umum Dewan Kesenian Kabupaten Blitar.
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close