Daerah

DPRD Tulungagung Ajukan Ranperda Pengarusutamaan Gender

TULUNGAGUNG, MENARA62.COM — Senin (5/11/2018), DPRD Tulungagung Ajukan Ranperda Pengarusutamaan Gender. DPRD Tulungagung, Jawa Timur, mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah pada sidang paripurna masa kelima tahun 2019.

“Selama ini peran perempuan dalam pembangunan daerah dirasa masih kurang. Kita patut untuk terus mendorong hal itu,” kata Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Tulungagung Heru Santoso di Tulungagung, seperti dilansir Antara.

Dengan pertimbangan tersebut, lanjut Heru, pihaknya menilai perlu disiapkan perda khusus untuk lebih mendorong partisipasi perempuan dalam roda pembangunan di daerah itu. Tak hanya di bidang ekonomi, namun juga politik-pemerintahan, sosial, budaya, maupun sektor lainnya yang mendukung kemajuan daerah.

Baca Juga:  DEKLARASI PENGURUS WILAYAH FHK2-PGRI PROVINSI JAWA TIMUR BERSAMA PENGURUS DAERAH FHK2-PGRI KABUPATEN / KOTA SE JAWA TIMUR

“Tulungagung sebenarnya sudah memiliki perbup (peraturan bupati) sejak tahun 2016 yang mengatur masalah pengarusutamaan gender ini. Tapi saya kira payung hukumnya perlu diperkuat dalam bentuk perda, supaya penerapannya juga optimal. Tidak setengah-setengah,” ujarnya.

Heru mencontohkan tingkat keterwakilan perempuan di jajaran birokrasi tidak lebih dari 20 persen. Bahkan di internal DPRD Tulungagung saat ini, jumlah anggota dewan hanya 10 persen, itu dari jumlah total anggota dewan yang mencapai 50 orang.

“Ini merupakan salah satu alasan mengapa ranperda ini diperlukan,” ucapnya.

Padahal menurut Heru, secara kualitas tingkat SDM perempuan di Tulungagung sangat cukup.

Mereka seharusnya diberikan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, untuk menduduki jabatan eselon yang sama.

Baca Juga:  Kampanye di Blitar, Puti Fokus Pada Pemuda dan Pengembangan Potensi Wisata

“Tentunya setelah melalui jalur assesment sehingga tidak memaksakan jabatan tersebut kepada yang bukan ahli,” katanya.

Leave a Reply

Close