Opini

DEMOKRASI POLITIK & EKONOMI

Oleh: Wima Brahmantya

DEMOKRASI POLITIK & EKONOMI
(ikustrasi: google image)

Bagi sebagian anggota yang sudah bergabung lama di grup JERNIH ini tentunya paham bahwa saya selalu berusaha mengingatkan akan gagasan BABABA (Bapak-Bapak Bangsa) tentang bagaimana disain kebangsaan Indonesia ini seharusnya. Tentunya sering ditekankan bahwa model demokrasi Indonesia seharusnya bertumpu pada “Musyawarah Mufakat” dengan fondasinya adalah MPR.

Namun demikian tidak semua orang bisa menerima gagasan tersebut, kemungkinan karena mereka belum ‘menangkap’ idenya secara keseluruhan. Kebanyakan mereka mengatakan bahwa model “demokrasi pilihan langsung” inilah cerminan dari demokrasi yang sesungguhnya. Di mana mereka membandingkan model demokrasi terkini dengan demokrasi yang terjadi di era Orba, yang menurut mereka enggak demokratis sama sekali.

Kesalahpahaman utamanya memang anggapan bahwa “Musyawarah Mufakat di MPR” itu sama dengan “Kembali ke Orde Baru”. Padahal sebenarnya gagasan itu sudah ada di UUD’45, bahkan pada falsafah Panca Sila yang keduanya dirancang jauh sebelum era Orba. Malah justru kalau bangsa ini mau memberlakukan kembali “Musyawarah Mufakat” dengan metode “Lumbung”, saya jamin justru akan demokratis sekali. Jauh lebih demokratis ketimbang demokrasi terkini yang bertumpu pada parpol-parpol.

“Demokrasi” itu sendiri dimensinya luas. Demokrasi adalah sistem kenegaraan yang oleh Abraham Lincoln didefinisikan sebagai “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Soal tata cara pengangkatan para pemimpin dan wakil rakyat, entah itu dengan metode “pilihan langsung” atau “semi pilihan langsung” atau “musyawarah mufakat” itu hanyalah sebagian saja dari proses berdemokrasi. Yang lebih penting adalah apakah metode pengangkatan para pemimpin dan wakil rakyat itu akan bisa mewujudkan “kerakyatan” alias “keberpihakan kepada rakyat”, sebagaimana definisi Demokrasi itu tadi.

Baca Juga:  Mereka Lebih Mandiri Daripada Pegawai Negeri, Siapakah mereka?

Bung Karno, dalam Pidato 1 Juni tentang Panca Sila berkata :

“Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi PERMUSYAWARATAN YANG MEMBERI HIDUP, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial”.

Ide Bung Karno tersebut diperkuat juga oleh perkataan dwi tunggalnya, Bung Hatta yang berkata :

“Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. DI SEBELAH DEMOKRASI POLITIK HARUS PULA BERLAKU DEMOKRASI EKONOMI. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada”.

Ketika berbicara tentang “Demokrasi Politik”, keduanya berbicara soal “Demokrasi Ekonomi” yang bisa mendatangkan “kesejahteraan sosial” yang merupakan cerminan tegaknya Demokrasi secara menyeluruh.

Lalu bagaimana bisa terwujud “kesejahteraan sosial”, atau “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, jika demokrasinya masih mahal seperti sekarang ini?

Baca Juga:  PETANI dan GURU

Semua juga tahu bahwa untuk bisa jadi anggota DPR, kepala daerah, bahkan presiden itu butuh dana banyak. Biaya yang dihabiskan untuk Pemilu juga selalu meningkat drastis per lima tahunnya, dari yang awalnya ‘cuma’ Rp. 4 Triliun pada 2004, membengkak menjadi Rp. 25 Triliun pada 2019.

Lalu siapa yang bisa ‘berdansa’ di tengah-tengah demokrasi supermahal ini kalau bukan para konglomerat yang bergandengan mesra dengan elit politik?

Jadi jangan heran, siapa pun presidennya akan sangat sulit untuk bisa melawan hegemoni oligarki yang sudah mengakar kuat di negeri ini selama puluhan tahun. Sehingga SDA yang menurut Pasal 33 ayat 3 seharusnya digunakan untuk “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, pada lari ke kantong-kantong para politisi atau pejabat tinggi negara yang juga ‘nyambi’ sebagai pengusaha.

Masa depan negeri ini ada di tangan rakyatnya sendiri. Apakah kita mau meneruskan demokrasi supermahal yang menjadi akar segala korupsi di negeri ini, ataukah kita berani mencari alternatif sistem berdemokrasi yang jauh lebih murah, lebih praktis, dan melibatkan partisipasi rakyat lebih dalam lagi.

Emang ada demokrasi yang seperti itu?

Ada.

Yang penting,

Merdekalah dalam berpikir!!!

***

Wima Brahmantya ketua dewam kesenian kabupaten blitar
Penulis: Wima Brahmantya ~ Seniman dan Budayawan, – Ketua Umum Dewan Kesenian Kabupaten Blitar.

 

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close