Opini

Demokrasi Kuantitas vs Demokrasi Kualitas

Oleh: Wima Brahmantya, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Blitar

“A Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch”.

(Benjamin Franklin)

Beberapa waktu lalu kehebohan terjadi manakala KPU menerangkan bahwa penderita sakit jiwa punya hak pilih. Meskipun ada protes dari salah satu pihak yang berpartisipasi di Pemilu 2019 nanti, KPU tidak bergeming dengan alasan bahwa semua penyandang disabilitas, termasuk penderita gangguan jiwa tidak serta merta tercabut hak politiknya.

Itu kita baru membahas soal “pemilih dengan gangguan jiwa”. Bagaimana juga dengan atribut lain yang juga harus dipertimbangkan seperti “akhlak” atau “kecerdasan”? Loh, emang kenapa sih kok harus ngebahas sampai soal itu?

Inilah kenyataan dari Demokrasi Liberal ala Barat yang saat ini diterapkan di Indonesia (atau malah seringkali disebut beberapa pihak sebagai “Demokrasi Ultra-Liberal”) memunculkan para penguasa yang terlahir dari banyak-banyakan pemilih. Karena sekedar “banyak-banyakan pemilih”, maka Demokrasi yang sedang kita puja-puja ini sebenarnya bersandar pada “kuantitas”, bukan “kualitas”.

Gampangnya begini, jika ada dua orang kandidat kepala desa, yang satu seorang cendekiawan dan yang satu seorang preman. Sementara di desa yang penduduknya 10 orang itu (Ini desa apaan yak .. Desa Hantu kali?) hanya ada 3 orang yang alim sementara yang 7 lagi berasal dari kalangan preman. Maka secara teori jelas yang akan terpilih adalah Si Preman, bukan Si Cendekiawan. Karena yang terpilih adalah seorang preman, maka sudah bisa ditebak bagaimana jalannya desa tersebut.

Ya itulah kurang lebih gambarannya “Demokrasi” yang sedang dijalankan saat ini.

Maka tidak salah jika Jim Kearney – seorang Libertarian dari AS, mengatakan bahwa “Democracy sucks because people are stupid”.

Bagi para politisi “kaum (maaf) stupid” inilah yang sasaran paling gampang dengan modal propaganda atau pencitraan. Sehingga jika suatu bangsa tingkat pendidikannya rendah maka tidak heran jika pemimpin yang dilahirkan pun “stupid”, dan jadi bulan-bulanan di Dunia Internasional.

Baca Juga:  Candi Badut Yang (Tidak Lagi) Ceria

Bicara soal “stupid”, sekitar dua tahun lalu dalam suatu diskusi seorang kawan juga pernah mengemukakan usul menarik, bahwa sebaiknya di dalam Demokrasi ini ada “beda bobot” antara kaum terdidik dengan kaum kurang terdidik. Misalkan saja seorang sarjana punya bobot 2 suara dibandingkan seorang yang tidak lulus kuliah. Atau misalkan saja seorang doktor atau profesor bisa punya bobot 5 suara. Usulan menarik, tapi persoalannya siapa yang menjamin bahwa seorang sarjana pasti lebih cerdas daripada yang bukan sarjana? Lebih mendasar lagi, apakah jenjang akademis adalah satu-satunya cara untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang?

Pusing kan? Terus gimana donk solusinya?

Nah, sebenarnya jika kita mau mengkaji lebih dalam “Demokrasi Indonesia” yang sebenarnya, persoalan tadi akan terjawab kok tanpa harus berpusing ria.

Sila-4 => Demokrasi Panca Sila berdasarkan Musyawarah Mufakat.

“Ah, tapi Panca Sila itu kan kuno! Musyawarah Mufakat itu kan cara Orde Baru! Gak ah!”

Makanya .. jangan buta sejarah dan juga blo’on jangan dipiara. Masa iya Musyawarah Mufakat itu produk Orde Baru? Lha apa waktu Panca Sila dilahirkan itu pak Harto yang jadi presidennya?

Dengerin nih, Sila-4 yang merupakan produk orisinil dari Founding Fathers Indonesia itulah sebenarnya yang membedakan antara “Hak Pilih” dengan “Hak Suara”.

Kalo sekedar “Hak Pilih”, rakyat itu ga dikasih kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya. Tau-tau aja suruh milih caleg, cawali, cagub, capres yang sudah disediakan oleh parpol-parpol. Mekanisme sampai mereka bisa “dipajang” oleh parpol itu seringkali kita ga tau. Kita memilih pun sebagiannya juga karena modal pencitraan di media massa, padahal media massa pun bisa jadi ‘dibeli’ oleh elit politik itu tadi. Alhasil semua suara dikumpulin jadi satu, entah suara orang alim, orang terdidik, orang preman, orang bodoh, sampai orang sakit jiwa yang kita bahas di awal tadi. Jadilah Demokrasi semacam ini sebagai “Demokrasi Kuantitas”.

Baca Juga:  Hukum Besi Medsos dan Perayaan Kebebasan Semu

Beda ceritanya sama “Hak Suara”. Namanya aja “Hak Suara” maka rakyat pun berhak untuk bersuara. Di mana? Ya di arena Musyawarah lah. Apa saja yang bisa dimusyawarahkan? Banyak, mulai dari isu lingkungan, isu adat istiadat, isu pariwisata, isu kepemudaan, sampai (tentu saja) isu pemilihan pemimpin. Pemimpin yang akan dipilih di sini adalah pemimpin yang berilmu dan bijak sesuai kalimat yang tertera pada Sila-4, dan rakyat akan memilih para pemimpinnya secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, RW, MPR Kecil (Lumbung), hingga MPR Pusat yang kemudian mereka akan memilih Presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia alias “Presiden sebagai Mandataris MPR”. Jadilah Demokrasi Indonesia yang asli ini sebagai “Demokrasi Kualitas”.

Baca link ini untuk memahami lebih dalam bagaimana tata cara berdemokrasi yang sesuai dengan Sila-4 :

https://www.ngopi.in/25-4-2018-memahami-makna-kerakyatan/

Maka di sini anda bisa lihat perbedaan besarnya antara Demokrasi Liberal yang mengandalkan “kuantitas” dengan Demokrasi Panca Sila yang mengandalkan “kualitas”.

“Demokrasi Kuantitas” dijalankan melalui PERHITUNGAN BANYAKNYA BATOK KEPALA yang terkumpul.

Sementara “Demokrasi Kualitas” dijalankan melalui PERTIMBANGAN ISI BATOK KEPALA daripada rakyat yang bermusyawarah dan bermufakat tadi.

Sehingga jelas bahwa Demokrasi Kuantitas (Liberal) cenderung menyuburkan kebodohan karena rakyat dipaksa untuk memakan propaganda para politisi dengan pencitraan, isu SARA, dan hoax-hoax yang dilegalkan demi meraih kemenangan dalam Pemilu.

Sementara Demokrasi Kualitas (Panca Sila) dilandasi dengan Hikmat (Ilmu) dan Kebijaksanaan sehingga akan mewujudkan salah satu misi NKRI ini yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

***

Wima Brahmantya ketua dewam kesenian kabupaten blitar
Penulis: Wima Brahmantya ~ Seniman dan Budayawan, Ketua Umum Dewan Kesenian Kabupaten Blitar.

Leave a Reply

Close