Nasional

Defisit Neraca Perdagangan 2018 Terburuk Sejak Indonesia Merdeka, Jokowi Berniat Bentuk Dua Kementerian Anyar

JAKARTA, MJNews – Di penghujung pemerintahannya, Presiden Joko Widodo yang sekaligus menjadi capres petahana merasa gundah. Ya, lantaran neraca perdagangan jeblok melulu. Walah.

Sekedar mengingatkan saja, sejak Indonesia merdeka, defisit neraca perdagangan pada 2018 adalah yang terbesar. Angkanya mencapai US$8,57 miliar. Di mana, nilai ekspor 2018 mencapai US$180,06 miliar, sementara impornya menjulang hingga US$188,63 miliar.

Oh iya, neraca perdagangan Indonesia mengalami tekor enam kali. Yakni pada 1945, 1975, 2012, 2013, 2014, dan 2018. Celakanya, awal tahun ini, neraca dagang juga belum terbebas dari defisit. Angkanya lumayan gede lho, sebesar US$1,16 miliar. Kabarnya, angka ini terbesar sejak Januari 2014.

Kembali ke Presiden Jokowi, masalah ini sangat menyita perhatiannya. Saking mumetnya mungkin, Jokowi berinisiatif untuk membentuk dua kementerian anyar. Yang khusus menangani investasi dan ekspor.

Baca Juga:  95 Orang Tewas dalam Kasus Unlawful Killings di Papua

Hal tersebut dikarenakan perekonomian nasional selalu dihadapkan dengan persoalan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. “Saya sudah sampaikan minggu lalu dalam forum rapat kabinet, apakah perlu, saya bertanya apakah perlu kalau situasinya seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor, sudah,” kata Jokowi dalam Rakornas Investasi di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/3/2019).

Padahal, kata Jokowi, Indonesia memiliki potensi pasar yang menggiurkan. Serta dikaruniahi kekayaan alam dan laut yang berlimpah. Idealnya, kinerja ekspor Indonesia bisa signifikan.

“Ekspor kita ke Amerika itu hanya menguasai 3%. Hanya 3% menguasai. Vietnam 16%. Coba, kita memiliki raw material yang melimpah. Ini koreksi buat kita semua,” kata Jokowi

Baca Juga:  Keputusan Kebijakan Impor Pangan Serampangan, Siapa Bermain?

Masih kata Jokowi seputar kementerian khusus investasi dan kementerian khusus ekspor itu, diterapkan di sejumlah negara Uni Eropa. Hal itu juga sebagai bentuk upaya mengatasi persoalan perdagangan.

Hanya saja, Jokowi tidak ingin jika pembentukan dua kementerian tersebut tidak memiliki dampak apa-apa terhadap persoalan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. “Tapi nanti kalau ada menteri itu nggak nendang lagi yang salah ya kita semuanya sudah,” ujar dia.

Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah ini, Jokowi meluapkan ketidakpuasan terkait babak belurnya neraca perdagangan. Padahal, akar permasalahannya sederhana sekali. Bisa jadi solusi yang berat untuk dijalankan. “Saya itu paling geregetan. Kita ngerti kesalahan kita, kita ngerti kekurangan, kita ngerti jalan keluar tapi kita nggak bisa menuntaskan masalah yang ada,” pungkasnya.

Tags

Leave a Reply

Close