Opini

Bukan Soal “Benar-Salah” Tapi “Menang-Kalah”

Oleh: Wima Brahmantya, Ketua Umum Dewan Kesenian Kabupaten Blitar

Wima Brahmantya ketua dewam kesenian kabupaten blitar
Penulis: Wima Brahmantya ~ Seniman dan Budayawan, Ketua Umum Dewan Kesenian Kabupaten Blitar.

“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu Gotong-royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong! Betapa hebatnya! Negara gotong-royong!”

(Pidato Bung Karno “Panca Sila sebagai Dasar Indonesia Merdeka” – 1 Juni 1945).

“Negara Gotong-Royong”, kata Bung Karno. Saya mendefinisikan “Gotong-Royong” sebagai “suatu kerjasama untuk mencapai tujuan, yang bersifat sukarela karena dilandasi oleh rasa cinta atau semangat kekeluargaan”.

Dalam konteks pernyataan Bung Karno tersebut, yang dimaksud dengan “rasa cinta” ini tentunya adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Sehingga membangun negara Indonesia secara gotong-royong haruslah untuk kepentingan Tanah Air Indonesia, bukan kepentingan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Untuk membangun negara secara gotong-royong sudah barang tentu haruslah menyatukan pikiran dan hati yang berbeda-beda sebagai perwujudan sila-3. Menyatukan pikiran dan hati hanya bisa terwujud apabila masing-masing golongan bersedia untuk saling mendengar, saling memahami, dan saling menasehati.

Itulah esensi dari “Musyawarah Mufakat” yang merupakan perwujudan sila-4 yang hadir setelah semangat “Gotong-Royong” pada sila-3.

Lalu bagaimana mekanisme Musyawarah Mufakat yang harus dilaksanakan di negeri ini? Tentu saja sesuai sila-4 yang harus bermusyawarah di sini adalah para wakil rakyat yang memiliki hikmat (ilmu) kebijaksanaan di dalam sebuah lembaga tertinggi negara yang dinamakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)” sesuai yang tercantum pada Pasal 1 ayat 2 UUD’45 naskah asli.

Baca Juga:  Defisit Demokrasi: "CRITICAL CITIZENS" dan "FREE RIDERS"...!!

Perlu saya ingatkan bahwa “perwakilan rakyat” di sini ya memang betul-betul para wakil rakyat dari Sabang sampai Merauke, bukan sekedar “perwakilan partai politik” seperti layaknya negara-negara demokrasi.

“MPR harus dibangun di seluruh wilayah Indonesia” kata Bung Karno dalam buku “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (TUBAPI)”. Sayangnya buku yang satu ini sudah sangat sulit dijumpai alias langka. Padahal di dalamnya terdapat pokok-pokok pemikiran para “Founding Fathers” untuk membangun negeri ini.

Namun dalam perjalanan sejarahnya Bangsa Indonesia digempur oleh berbagai ideologi yang berseberangan dengan Panca Sila dan UUD’45. Belum sampai setengah tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan mulai ada upaya-upaya untuk merubah haluan negara ini untuk ikut pada pakem dunia internasional yang kebanyakan menganut sistem demokrasi dengan adanya “pemilihan umum” dan “partai politik” sebagai instrumen untuk mencapai kekuasaan.

Selama puluhan tahun bangsa ini berjuang menghadapi gempuran dari “Perang Asimetris” yaitu perang ideologi yang berusaha menghilangkan jatidiri keindonesiaannya. Bahkan pemimpin besar macam Sukarno dan Soeharto pun harus melakukan ‘kompromi-kompromi’ demi menjaga keutuhan bangsa dan negara ini dari kehancuran akibat Perang Asimetris tersebut.

Pasca Reformasi Bangsa Indonesia benar-benar KALAH dalam Perang Asimetris tersebut dengan adanya Amandemen UUD’45 selama tahun 2002-2004 yang merubah wajah negara ini menjadi “100% Negara Demokrasi Liberal” dengan berbagai macam Pemilihan Langsung.

Ah, bukankah liberalisme, komunisme, atau Panca Sila itu hanyalah sebuah pilihan dalam berideologi?

Baca Juga:  Menguji ‘Klaim dan Visi Pajak’ Prabowo-Sandi

Betul itu piihan. Sayangnya ketika bangsa ini memilih sistem Demokrasi Liberal untuk menjalankan negaranya, itu berarti adalah sebuah pengabaian Panca Sila sebagai Dasar Indonesia Merdeka.

Ketika Panca Sila sebagai dasarnya Indonesia Merdeka diabaikan, maka otomatis sifat bangsa ini pun berubah. Jika budaya bangsa ini mengaedepankan musyawarah mufakat untuk memilih para pemimpin yang berilmu dan bijak, maka dengan Demokrasi Liberal anak-anak negeri ini dipaksa untuk bersaing bahkan bertengkar untuk kepentingan golongan-golongan.

Semakin jauh bangsa ini melupakan jatidirinya sebagai bangsa Panca Sila, dan semakin lama negara ini menjalankan sistem Demokrasi Liberalnya, semakin banyak saya melihat bahwa kesetiaan anak-anak negeri ini tidak lagi untuk bangsa dan negaranya.

Otak anak-anak negeri ini telah berubah. Tiba-tiba watak saudara dan kawan kita berubah.

Ada yang tiap hari berperan sebagai juru kampanye. Selalu melebih-lebihkan kehebatan idolanya, atau selalu mencari-cari kejelekan tokoh negara yang dibencinya.

Ada banyak persaudaraan dan pertemanan rusak gara-gara beda pilihan. Bahkan beberapa kali saya dibuat kaget ketika mengetahui teman-teman yang dulunya begitu santun atau pendiam tiba-tiba menjadi penghujat dan pencaci-maki di dunia maya.

Semua seolah-olah tidak mau ketinggalan untuk copas link dan share artikel dari media-media yang jelas berpihak kepada ‘sponsor’ masing-masing. Perkara benar tidaknya berita itu atau tidak itu soal lain. Yang penting bisa menghantam dan membikin malu kawan-kawan yang berbeda haluan politik dengan kita.

Fitnah pun gak masalah, yang penting si A jangan sampai jadi pemimpin. Memutar balikkan fakta hanya bermodal “perang meme” juga gak masalah, yang penting gimana caranya si B harus menang pilgub atau pilkada.

Karena Demokrasi Liberal memang bukan lagi soal “benar atau salah”, tapi soal “menang atau kalah”.

Tags

Leave a Reply

Close