Nasional

Bawaslu Malut Rekomendasi Diskualifikasi AGK-YA Sebagai Cagub dan Wagub

Bawaslu Malut Rekomendasi Diskualifikasi AGK YA Sebagai Cagub dan WagubJAKARTA, MJNews – Jelang sidang penyampaian laporan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Maluku Utara (Malut) 2018, di Mahkamah Konstitusi (MK), yang akan digelar hari ini, Senin (5/11), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Malut mengumumkan hasil pelanggaran administrasi yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA).

Bawaslu merekomendasikan pembatalan kepesertaan (diskualifikasi) AGK-YA sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Malut 2018, karena telah melakukan pelantikan sejumlah pejabat selama tahapan Pilgub berlangsung.

Keputusan pembatalan AGK-YA berlangsung dalam Rapat Pleno tanggal 26 Oktober 2018, sebagai tindak lanjut laporan atas nama Abdullah Kahar SH dengan nomor Laporan 04/LP/PG/PROV/32.00/X/2018 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen/saksi.

Bawaslu dalam pleno pada 26 Oktober 2018, memutuskan AGK-YA melakukan pelanggaran administrasi. Bawaslu kemudian mengeluarkan penerusan atau rekomendasi dengan Nomor: PM.05.01/413/MU/2018, Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 26 Oktober 2018. Hasil musyawarah atau pleno itu selanjutnya dikonsultasikan ke Bawaslu Republik Indonesia, sebelum diumumkan dan diserahkan kepada KPU Provinisi, untuk meminta pandangan Bawaslu RI sebagai sebagai lembaga hirarki yang harus dikonsultasikan terkait hal ini.

“Rekomendasinya berupa pembatalan pencalonan sesuai Pasal 71 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Selanjutnya Rekomendasi ini akan diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan KPU Maluku Utara memiliki waktu selama tujuh hari untuk menindaklanjuti rekomendasi ini,” kata Kordinator Devisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Aslan Hasan, di Ternate, Minggu (4/11).

Bawaslu, lanjut Kordiv Penindakan Pelanggaran itu, memutuskan adanya unsur pelanggaran pada Undang-Undang Nomor: 10, Tahun 2016, Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pasal: 71, ayat (2), (3) dan (5) yang dilakukan salah satu pasangan calon tersebut.

Pada Pasal: 71 Ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Kemudian, pada Pasal: 71, ayat (3) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Baca Juga:  Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Bela Kepala Korps Brimob

“Ancaman pelanggaran terhadap ketentuan Pasal: 71, Ayat (2) dan (3) sebagaimana diatur dalam Pasal: 71, Ayat (5), dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota,” ujarnya.

Diketahui, politik uang dan penyalahgunaan kewenangan yang menjerat calon gubernur petahana AGK-Ya, saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Sanana, Kecamatan Taliabu Barat dan enam desa di Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara jadi dasar Bawaslu merekomendasikan pembatalan paslon AGK-YA.

Paslon AGK-YA diduga kuat melanggar UU Nomor: 10, Tahun 2016, Tentang Pilkada. Dalam aturan tersebut diatur bahwa baik pemberi maupun penerima uang politik sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara.

Pada Pasal: 187-A, ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp. 1 miliar.

Pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Diketahui, pada PSU di Kecamatan Sanana, Kecamatan Talibu Barat dan enam desa Kecamatan Teluk Kao pada tanggal 17 Oktober 2018, AGK diduga melakukan politik uang di Desa Umaloya Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

Selain kasus politik uang, mutasi jabatan sejumlah Kepala Sekolah ditengah proses PSU. Khusus kasus pemberian uang di Desa Umaloya menurut Bawaslu Provinsi Malut bukan hanya sekedar murni politik uang, tetapi lebih pada penyalahgunaan kewenangan program dan kegiatan.

Penyalahgunaan kewenagan sangat bertentangan dengan UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2, 3 dan 5 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada pasal 71, Ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pada pasal 71, ayat (3) melarang gubernur atau wakil gubernur, bpati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Baca Juga:  YLKI Pertanyakan Tarif Murah Lion Air

Ancaman pelanggaran terhadap ketentuan Pasal: 71, ayat (2) dan Pasal: 71, ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal: 71, ayat (5), dikenakan sanksi berupa pembatalan petahana sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota.

Apalagi mutasi sejumlah kepala sekolah dilakukan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kalau keterangan kepala BKD Provinsi saat klarifikasi bahwa, BKD sudah melayangkan surat ke Mendagri tetapi sampai proses PSU selesai Mendagri belum membalas surat BKD. Kita rencana take over kasus ini di Gakkumdu Pusat,” kata Koordinator Devisi (Kordiv) Penindakan Bawaslu Malut, Aslan Hasan di kantor Bawaslu Malut, Senin 29 Oktober lalu.

Dijelaskan, hasil kajian dua kasus yang melilit AGK telah rampung, dan melalui rapat pleno memutuskan merekomendasikan diskualifikasi pasangan AGK-YA.

“Hasil kajiannya sudah selesai presentasikan ke Bawaslu RI. Semuanya lengkap dan hasil rapat internal pimpinan Bawaslu memutuskan merekomendasi ke KPU pembatalan pasangan AGK-YA sebagai Cagub dan Cawagub Malut 201i,” jelas Aslan.

Akademisi Universitas Khairun Ternate ini mengatakan, peristiwa pembagian uang yang diduga dilakukan oleh AGK-YA tidak hanya dipandang sebagai dugaan politik uang, tetapi dalam kontruksi Bawaslu hal tersebut merupakan pelanggaran UU Pilkada yang dilakukan secara Terstruktur Sistimatis dan Masif (TSM).

Dalam aturan, Paslon AGK-YA diduga melanggar UU Pemilu, karena ada larangan calon petahana menyaalagunakan kegiatan dan program enam bulan sebelum dan sesudah Pilgub. Dugaan penyalaguaan kewenangan dan program bukan saja temuan Bawaslu tetapi telah dilaporkan salah satu tim kuasa hukum paslon, sehingga Bawaslu menggabungkan kasus tersebut untuk diproses.

Aslan menegaskan, semua bukti dan dokumen serta Surat Keputusan (SK) pelantikan sejumlah kepala sekolah telah dikantongi Bawaslu. Meskipun, Kepala BKD berdalih pelantikan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Malut namun menurut Aslan semua dokumen dan surat atas nama Gubernur Malut.

“Memang benar yang lantik dan mengeluarkan SK Sekda tapi kop surat dan semua dokumen atas nama Gubernur Malut bukan Sekda,” tegasnya.

Tags

Leave a Reply

Close