OpiniPendidikan

Amir Sjarifoeddin

Oleh: Martin Luther

Amir Sjarifuddin: Pendiri TNI, Mati Didepan Regu Tembak TNI
Amir Sjarifuddin (Sumber foto: Koleksi Er. Siregar)

Hari ini, 112 tahun lalu. Amir Sjarifoeddin lahir di Medan, 27 Mei 1907.

Catatan tanggal kelahiran Amir Sjarifoeddin umumnya mengacu kepada Wikipedia, yang menyebutkan 27 April 1907. Namun pihak keluarga menyebutkan tanggal kelahiran Amir Sjarifoeddin adalah 27 Mei 1907. Koran Kedaulatan Rakyat terbitan 13 November 1945 juga menyebutkan 27 Mei 1907 sebagai tanggal kelahiran Amir Sjarifoeddin. Tanggal inilah yang ditulis di batu nisannya di desa Ngaliyan, Karanganyar.

Untuk mengenang 112 tahun Amir Sjarifoeddin, saya mengutip ringkasan kesaksian Setiadi Reksoprodjo di STT Jakarta tanggal 27 Mei 2008.

“…Nama Amir Sjarifoeddin dicatat pada bagian kelam sejarah bangsa kita oleh rezim otoriter Orde Baru. Beliau bersama Muso disebut-sebut memimpin Pemberontakan PKI di Madiun, 19 September 1948. Saya tidak sependapat dengan hal tersebut.

Saya berkesempatan langsung mengenal Bung Amir (demikian kami menyebut namanya) ketika saya menjabat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Amir I (3 Juli 1947-17 November 1947) dan Menteri Muda Penerangan Kabinet Amir II (17 November 1947-23 Januari 1948). Saya terkesan, Bung Amir dan keluarganya adalah warga Kristen yang taat pada agama, tidak eksklusif dalam pergaulannya sebagaimana dengan sikap kebanyakan warga Kristen pada jaman kolonial Hindia Belanda. Warga Kristen pada jaman itu eksklusif, menonjolkan “kesalehan dalam agama” (dalam bahasa Belanda: vroomheid, Inggeris: pious, atau devote), disamping kepada masyarakat melakukan “kebaikan”.

Faham Kekristenan Bung Amir tidak berhenti pada semangat “kesalehan” dan “berbudi baik”, tetapi beliau meyakini Kekristenan yang mendekati semangat aslinya sebagai “pembebas manusia dari nasib yang diderita”. Bung Amir tidak puas dengan pemahaman agama secara ritual belaka, tetapi tekun berusaha menggali dan menghayati hakiki dari pesan yang disampaikan oleh agamanya. Pergerakan nasional Indonesia beruntung dengan adanya visi Amir Sjarifoeddin bahwa seorang Kristen sejati tidak bisa bersifat eksklusif dan abai terhadap perjoangan pembebasan yang dihadapi oleh bangsanya. Sebagai seorang non-Kristen, saya tidak hanya menghargai Kekristenan Amir Sjarifoeddin, tetapi juga dalam konsistensi pejuangannya untuk rakyat Indonesia.

Bung Amir tidak ragu-ragu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, keluarga maupun golongannya. Namun sangat disayangkan, kiprahnya tidak mendapatkan imbalan yang selayaknya.

Saya mencoba menguraikan usaha Bung Amir dalam dua hal yang saya saksikan langsung:

1. Usaha mengefektifkan kekuatan bersenjata Republik

2. Usaha sebagai Perdana Menteri RI dan pimpinan delegasi RI melanjutkan negosiasi diplomatik dengan Belanda.

Bung Amir melihat, badan-badan perjoangan dan kelaskaran terbentuk sebagai respon rakyat sebelum ada tentara nasional yang resmi. Mereka mempunyai jasa dalam perlawanan rakyat sejak awal revolusi di Jakarta, Soerabaia, Bandung, Semarang-Ambarawa, Sumatera Utara dll. Persenjataan modern yang ada pada mereka adalah hasil perebutan dari pasukan Jepang, Sekutu dan Belanda. Setelah pemerintah RI memilih jalur diplomatik untuk penyelesaian sengketa dengan Belanda, badan-badan perjoangan itu tetap mempertahankan eksistensinya karena menganggap ancaman agresi belum hilang dan karena mereka mandiri dalam logistik berkat hubungan baik dengan rakyat. Setelah partai-partai politik berdiri, sebagian dari badan-badan perjoangan itu dimanfaatkan; maka timbul berbagai kepentingan yang berbeda.

Baca Juga:  MEMBANGUN KEMBALI PENDIDIKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Kesatuan-kesatuan resmi dibentuk pada akhir Agustus 1945 dengan kerangka BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang pada 5 Oktober 1945 ditingkatkan menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Anggotanya kebanyakan dari bekas prajurit Heiho Jepang, bekas anggota para-militer PETA dan bekas anggota KNIL dari sebelum perang.

Untuk mem“back up” Republik dalam usaha diplomasinya, Bung Amir membenahi TKR ini, yang pada bulan Januari 1946 dijadikan TRI (Tentara Republik Indonesia). Kemampuan organisasi dan disiplinnya ditingkatkan menjadi cukup profesional hingga pada bulan April 1946 PM Sjahrir menawarkan kepada pimpinan tentara Sekutu kesanggupan RI mengevakuasi para tahanan perang (APW) dari kamp-kamp konsentrasi di wilayah pedalaman Republik ke pelabuhan-pelabuhan yang ditentukan untuk pengangkutan mereka lebih lanjut oleh kapal-kapal Sekutu. Demikian juga untuk pasukan-pasukan Jepang yang sudah dilepaskan senjatanya dan dikumpulkan dalam berbagai kamp. Mengingat usul tersebut bisa menghindarkan banyak masalah yang mungkin timbul kalau tentara Sekutu sendiri menjalankan operasi itu ke wilayah Republik, pimpinan Sekutu menyatakan persetujuannya, walaupun hal itu berarti pengakuan atas kekuasaaan de facto RI terhadap wilayah-wilayah itu. Ternyata Bung Amir selaku Menteri Pertahanan dapat mengendalikan badan-badan perjoangan dan TRI, tugas-tugas tersebut dilaksanakan tuntas ditengah berbagai provokasi dari pihak Belanda yang berusaha menggagalkannya.

Bung Amir berusaha mempersatukan laskar-laskar perjoangan dan TRI menjadi satu tentara nasional. Bung Amir menghadapi sulitnya usaha itu karena antara laskar dan tentara reguler terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup berarti, berkaitan dengan latar belakang dan proses kelahirannya; sementara itu masing-masing sudah membentuk hierarki sendiri-sendiri. Penyatuan secara mendadak akan menimbulkan gejolak yang dapat membahayakan posisi Republik. Jalan yang dipilih oleh Amir Sjarifoeddin adalah dengan langkah-langkah bertahap:

1. TRI, yang sudah teruji pengendaliannya, dapat langsung berobah namanya menjadi TNI dibawah komando Markas Besar TNI.

2. Berbagai kesatuan kelaskaran ditampung dalam satu wadah yang disebut TNI-Masyarakat, yang untuk sementara ditempatkan dibawah Kementerian Pertahanan. Dalam TNI-Masyarakat ini dilakukan pembenahan organisasi dan seleksi anggota menuju kesatuan hierarki dan komando sampai siap melaksanakan penyatuannya ke satu ketentaraaan nasional.

3. Anggota kelaskaran yang tidak lulus seleksi atau tidak berniat meneruskan karir kemiliteran disalurkan ke usaha-usaha sipil lewat instansi yang dinamai Biro Rekonstruksi Nasional (BRN).

Bung Amir berpendapat, Republik tidak dapat menyandarkan diri pada kemampuan organisasi ketentaraan profesional menurut sistem tentara konvensional. Dalam strategi demikian, Belanda akan lebih unggul. Pertahanan RI harus bersandar pada kekuatan rakyat yang sudah terbukti ampuh dalam pertempuran-pertempuran di Soerabaia, Semarang-Ambarawa, Sumatera Utara dan sebagainya. Tentara RI tidak boleh bersifat elitis, melainkan bagian dari kekuatan perjoangan rakyat. Kalau terpisah dari rakyat mereka tidak berdaya.

Anggota kelaskaran yang bertradisi akrab dengan rakyat, harus ditingkatkan disiplin organisasi dan kemahiran olah-senjatanya. Anggota tentara yang berlatar belakang militer atau para-militer didikan Belanda maupun Jepang, umumnya kurang meyakini perlunya rakyat berperan dalam perang. Bung Amir lantas mendirikan Badan PEPOLIT (Pendidikan Politik Tentara) untuk menjembatani perbedaan pikiran dan untuk menyatukan visi bersama mengenai angkatan bersenjata yang hendak diwujudkan.

Baca Juga:  Menguji 6 Klaim Rizal Ramli: Mitos atau Fakta?

Amir Sjarifoeddin menjadi Perdana Menteri setelah Sjahrir mengundurkan diri pada tanggal 27 Juni 1947. Dalam menangani konflik dengan Belanda, Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin tidak ada perbedaan prinsipil; dua-duanya menitik-beratkan diplomasi. Ada perbedaan nuansa penerapannya, terkait situasi dan gaya masing-masing. Sjahrir mengandalkan diri pada kecerdasan dan kecemerlangan pikirannya; Amir Sjarifoeddin bertahan pada pendapat dan kebiasaannya untuk menghadapi masalah perjoangan bangsanya secara bersamaan. Itulah sebabnya dalam memimpin pemerintahan dan delegasi menghadapi Belanda, Amir Sjarifoeddin berusaha supaya kabinet maupun susunan delegasinya meliputi unsur masyarakat seluas mungkin.

Perundingan Renville yang dilangsungkan oleh Kabinet Amir mengandung prinsip “Front Nasional” karena menganggap persoalan antara Indonesia dan Belanda merupakan persoalan nasional, bukan persoalan kepentingan golongan. Dengan dasar ini Amir Sjarifoeddin menyusun koalisi dalam kabinetnya dari berbagai unsur/golongan politik, salah satu diantaranya Masyumi yang sebelumnya dipihak oposisi. Bahkan Masyumi memperoleh beberapa posisi penting dalam Kabinet Amir setelah mengalami perombakan. Dengan komposisi kabinet dan delegasi lebih luas yang menyatakan dukungannya terhadap Perundingan Renville, Bung Amir merasa semakin mantap untuk memimpin perundingan tersebut. Ditambah lagi hasil perundingan tersebut telah disepakati bersama, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta; walau dari kalangan Kiri khususnya Serikat Buruh dan PESINDO Bung Amir mendapat kritik tajam.

Dukungan terhadap hasil Persetujuan Renville berlangsung singkat. Beberapa hari kemudian, Masyumi menarik dukungannya, bahkan menuding Bung Amir sebagai penghianat yang telah menjual bangsanya kepada Belanda. Bung Amir merasa dirinya dikhianati oleh rekan-rekan koalisinya, ditambah lagi PNI menarik dukungan atas Persetujuan Renville. Bung Amir merasa kecewa luar biasa sehingga menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Pemerintahan Kabinet Amir digantikan oleh Kabinet Hatta. Hatta melaksanakan kebijakannya berdasarkan keyakinan bahwa Amerika Serikat akan mendukung Indonesia apabila Indonesia dibersihkan dari pengaruh Kiri di pemerintahan, elit politik, tentara maupun pemuda. Amerika Serikat tidak berkenan apabila Indonesia berada dibawah pengaruh Kiri. Bung Amir dan golongannya terdaftar sebagai orang yang harus disingkirkan dari panggung politik.

Setelah Bung Amir tersingkir dari pemerintahan, proses penyingkiran dilakukan terhadap kekuatan Kiri lainnya. Skema membangun tentara yang disusun oleh Amir Sjarifoeddin diganti dengan program Re-Ra dari pemerintah Hatta. Program Re-Ra mengambil pola tentara konvensional yang diajukan oleh Panglima Divisi Siliwangi, Kolonel A.H. Nasution, seorang alumni Akademi Militer Belanda. Dengan alasan menyehatkan Anggaran Belanja Negara, Hatta berfokus pada rasionalisasi Angkatan Bersenjata RI, yang berikut laskar-laskarnya beranggotakan sekitar 400.000 orang menjadi lk. 60.000 personil yang profesional dan bersenjata modern. Sebagai inti organisasi TNI, diambil kesatuan-kesatuan dari Divisi Siliwangi. Penyaluran kelebihannya, tidak jelas.

Kebijakan Re-Ra menimbulkan keresahan dikalangan tentara khususnya dari kelompok Kiri yang turut memberikan andilnya dalam revolusi. Pelaksanaan Re-Ra menimbulkan gejolak dalam tubuh tentara, dimana terjadi aksi demonstrasi penolakan oleh pasukan yang akan di”sipil”kan, penembakan terhadap Panglima Divisi Panembahan Senopati yang memimpin penolakan Re-Ra, penculikan terhadap kader-kader Kiri dan tentara di Solo serta pecahnya pertempuran antara pasukan Panembahan Senopati dengan Divisi Siliwangi di Srambatan, Solo. Kejadian demi kejadian ini berujung pada peristiwa yang terjadi di Madiun tanggal 19 September 1948 yang oleh pemerintah dinyatakan sebagai pemberontakan PKI.

Menurut saya, Re-Ra merupakan salah satu faktor utama terjadinya “Peristiwa Madiun”. Tidak ada keterkaitan tindakan langsung Bung Amir ataupun Muso terhadap peristiwa tersebut. Saat yang sama, kedua pemimpin FDR tersebut bersama rombongannya sedang melakukan safari ke daerah-daerah dalam rangka men-sosialisasikan perobahan organisasi yang akan disahkan dalam kongres satu bulan kemudian. Namun pada akhirnya mereka menghadapi kenyataan, dimata pemerintah Hatta, mereka dikatakan sebagai pemberontak yang harus ditumpas. Atas ridho penguasa politik dunia saat itu, Amerika Serikat, Amir Sjarifoeddin dan kawan-kawannya disingkirkan dan menjadi korban oleh sesama bangsa sendiri. Bersama ribuan orang, tanpa mengindahkan norma hukum, Amir harus disingkirkan karena dinilai sebagai orang kiri dan berpotensi menghalangi politik yang diridhoi oleh penguasa dunia saat itu.”

***

Sukarno Menyesal Atas Kematian Amir Sjarifuddin
Penulis: Martin Luther, Peneliti Sejarah
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close